:

bahwa berdasarkan Audit Report tahun 2008 poin 1. General (halaman 8) disebutkan bahwa according to article 3 of its articles of association and notification of approval nomor 247/l/PMA/2001 from the capital investment coordination board, dated 3 April 2001, the company is engaged in the distribution of automotive products and spareparts. The company has been appointed by the Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Germany (BMW AG-ultimate shareholder) as the sole distributor for BMW products in Indonesia.

:

bahwa penerimaan dari BMW AG sebesar Rp1.862.694.707,00 untuk periode Mei 2008 merupakan penerimaan atas penggantian biaya sehubungan dengan Warranty yang seharusnya ditanggung oleh BMW AG. Sehingga secara substansi transaksi ini sama dengan pelunasan hutang piutang. Dimana BMW AG melunasi hutangnya kepada Pemohon Banding karena Pemohon Banding telah melakukan pembayaran kepada Dealer atas biaya Warranty yang seharusnya merupakan tanggung jawab BMW AG;

:

bahwa menurut dalil Terbanding, jumlah sebesar Rp1.862.694.707,00 adalah reimbursement yang disebutkan oleh Pemohon Banding, namun pada hakekatnya adalah berupa nilai penggantian yang ditagih oleh Pemohon Banding kepada BMW AG atas penggantian biaya spare part yang ditagih oleh pihak dealer BMW kepada Pemohon Banding, karena BMW AG sebagai produsen mobil BMW menjamin setiap claim warranty penggantian sparepart mobil BMW dari konsumen;

bahwa setiap biaya yang dikeluarkan dalam rangka program warrantytersebut yang dikeluarkan oleh dealer mobil BMW, selanjutnya ditagih kepada Pemohon Banding dengan menerbitkan Faktur Pajak;

bahwa selanjutnya oleh Pemohon Banding, Faktur Pajak yang diterima dari dealer diperlakukan sebagai Faktur Pajak Masukan sehingga dalam SPT PPN Masa Pajak Mei 2008 dikreditkan untuk mengurangi PPN yang terutang;

bahwa Terbanding berkesimpulan atas kegiatan penyerahan tersebut terbukti Pemohon Banding melakukan kegiatan yang menyebabkan terdapat fasilitas atau kemudahan pelaksanaan program warranty, yaitu BMW AG Service Inclusive (BSI) yang diberikan oleh Pemohon Banding dan dinikmati oleh BMW AG dan bukan sebagai reimbursement sebagaimana dimaksud oleh Pemohon Banding yang tidak termasuk objek pajak;

bahwa Terbanding berpendapat atas kemudahan yang diberikan oleh Pemohon Banding kepada BMW AG dan dinikmati oleh BMW AG merupakan jasa sebagai penyedia kemudahan dan atas kemudahan tersebut BMW AG membayarkan imbalan jasa kepada Pemohon Banding adalah merupakan Jasa Kena Pajak yang harus dipungut oleh Pemohon Banding dan wajib dilaporkan dalam SPT PPN Masa Pajak Mei 2008 sebagai Dasar Pengenaan Pajak PPN yang terutang;

bahwa pengkreditan Pajak Masukan atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang diterima dari Dealer dapat mengurangi Dasar Pengenaan Pajak atas Jasa Kena Pajak dimaksud yang terutang pada Masa Pajak Mei 2008 ;

bahwa dengan demikian, mekanisme menurut Terbanding, Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran atas transaksi penyerahan Jasa Kena Pajak akibat pembayaran claim warranty sesuai dengan ketentuan Perpajakan yang berlaku karena sesuai dengan arus uang atas pembayaran tersebut adalah merupakan penyerahan yang terutang PPN;

bahwa ketika terjadi transaksi penyerahan Jasa Kena Pajak, saat pembayaran tagihan dealer oleh Pemohon Banding merupakan Pajak Masukan di pihak Pemohon Banding dan Pajak Keluaran di pihak dealer, dan ketika terjadi pembayaran reimbursement dari BMW AG kepada Pemohon Banding adalah penyerahan Jasa Kena Pajak yang terutang PPN yang harus dipungut oleh Pemohon Banding karena dipihak Pemohon Banding merupakan Pajak Keluaran yang harus dilaporkan dalam SPT Masa PPN masa pajak yang bersangkutan;

bahwa Majelis tidak sependapat dengan dalil Terbanding tersebut di atas karena sesuai dengan fakta persidangan, Pemohon Banding terbukti bertindak sebagai pemegang amanat untuk mewakili BMW AG dalam membayar claim warranty kepada konsumen;

bahwa pembayaran sebesar Rp1.862.694.707,00 tersebut dibayar oleh BMW AG kepada Pemohon Banding karena pembayaran talangan (reimbursement) atas kewajiban BMW AG kepada konsumen yang ditagih sebesar imbalan jasa yang diberikan oleh dealer kepada konsumen;

bahwa pembayaran reimbursement tersebut, terbukti dalam persidangan, sesuai dengan ketentuan PPN yang berlaku, reimbursement bukan merupakan objek PPN yang terutang;

bahwa sesuai fakta persidangan, terkait dengan pendapat Terbanding yang menyebutkan terdapat imbalan jasa atas kemudahan yang disediakan oleh Pemohon Banding dalam pelaksanaan program warranty BMW AG dan atas penyerahan jasa tersebut BMW AG membayar imbalan kepada Pemohon Banding, sehingga dengan demikian Pemohon Banding sebagai PKPPemungutberkewajiban memungut PPN atas penyerahan dimaksud, pendapat Terbanding tidak cukup bukti karena tidak terbukti pembayaran penggantian (reimbursement) merupakan Jasa Kena Pajak atas imbalan jasa Pemohon Banding menyediakan kemudahan kepada BMW AG Jerman;

bahwa dengan bukti yang merupakan fakta persidangan dikaitkan dengan ketentuan PPN yang berlaku, bukti pembayaran reimbursement dari BMW AG kepada Pemohon Banding karena Pemohon Banding telah membayarkan talangan biaya claim warranty kepada konsumen dapat dijelaskan dan disimpulkan sebagai berikut:

1) bahwa pada hakekatnya pembayaran claim warranty dari BMW AG (Pabrikan mobil) kepada konsumen (pembeli mobil BMW) bukan merupakan objek pajak yang terutang PPN, karena tidak memenuhi unsur penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang PPN;

2) bahwa dalam rangka pembayaran claim warranty dimaksud dalam pelaksanaannya terlibat dealer sebagai pihak yang menyediakan spare part dan jasa pemasangannya dan juga melibatkan Pemohon Banding (distributor) sebagai pihak yang membayarkan biaya talangan sebesar jumlah pembayaran biaya spare part dan jasa pemasangannya, yang bertindak atas nama BMW AG berdasarkan amanat yang diberikan oleh BMW Agustus, Jerman kepada Pemohon Banding untuk membayarkan jumlah tagihan dimaksud terlebih dahulu yang kemudian setelah direalisasikan baru kemudian diganti oleh BMW AG sejumlah pembayaran biaya talangan tersebut, dibayarkan kepada Pemohon Banding, maka Pemohon Banding terbukti bukan sebagai PKP yang sebenarnya;

3) bahwa penyerahan Jasa Kena Pajak dalam pelaksanaan Claim Warranty adalah ketika pihak dealer memberikan jasa berupa menyediakan spare part dan jasa pemasangannya, menurut ketentuan PPN adalah merupakan Jasa Kena Pajak, di pihak dealer adalah sebagai pihak PKP Pemungut atas penyerahan Jasa Kena Pajak antara dealer dengan konsumen sebagai pihak yang dipungut. Penyerahan jasa yang terutang PPN adalah penyerahan Jasa Kena Pajak dari dealer dengan konsumen;

4) bahwa pembayaran tagihan dari Dealer kepada Pemohon Banding yang sebenarnya adalah merupakan realisasi pembayaran claim warranty BMW AG kepada konsumen, oleh karena itu Pemohon Banding tidak bertindak independen tetapi terkait dengan amanat dari BMW AG;bahwa pembayaran yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada dealer bukan bersifat mandiri, tetapi bertindak atas nama BMW AG, maka kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kewajiban PPN atas penyerahan tersebut Pemohon Banding tidak bertindak atas namanya sendiri, sehingga bukan sebagai PKP yang melakukan penyerahan JKP yang dikenai Pajak berdasarkan Undang-Undang PPN;

5) bahwa oleh karena Pemohon Banding bukan sebagai PKP yang sebenarnya terkait dengan penyerahan JKP dimaksud, maka pajak yang dipungut oleh dealer tersebut bukan merupakan pajak yang dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh Pemohon Banding karena itu bukan hak dari Pemohon Banding;

bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan pembayaran claim warranty yang dilakukan BMW AG melalui Pemohon Banding bukan termasuk objek pajak PPN sebagaimana dimaksud ketentuanPasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPN karena bukan merupakan penyerahan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang PPN dan Pasal 1A Undang-Undang PPN, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;