Menurut Terbanding

:

bahwa dalam hal ini BMW AG telah menunjuk Pemohon Banding untuk mengurus claim-claim yang dilakukan oleh dealer, dan Pemohon Banding menunjuk dealerdealer sesuai dengan kesepakatan yang terjadi atas claim dari konsumen. Bila terjadi claim dari konsumen, maka pihak dealer akan menagih pada pihak Pemohon Banding. Dan pihak Pemohon Banding akan menagih kepada pihak BMW AG. Maka atas penagihan tersebut terutang PPN atas jasa yang telah dilakukan di dalam pabean. Dalam proses klaim yang dilakukan oleh pihak dealer kepada Pemohon Banding yang telah dicatat sebagai pajak masukan oleh Pemohon Banding, maka atas claim dari pihak dealer tersebut akan dimintakan kembali kepada pihak BMW AG sebagai reimbursement. Dengan demikian atas penggantian tersebut terutang PPN atas penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan oleh Pemohon Banding. Seusai dengan Pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN. Dalam hal ini atas PPN yang seharusnya dipungut oleh Pemohon Banding adalah sebesar DPP dari Pajak Masukan atas claim tersebut;

Menurut Pemohon

:

bahwa penerimaan dari BMW AG sebesar Rp2.714.991.200,00 untuk periode Februari 2008 merupakan penerimaan atas penggantian biaya sehubungan dengan Warranty yang seharusnya ditanggung oleh BMW AG. Sehingga secara substansi transaksi ini sama dengan pelunasan hutang piutang. Dimana BMW AG melunasi hutangnya kepada Pemohon Banding karena Pemohon Banding telah melakukan pembayaran kepada Dealer atas biaya Warranty yang seharusnya merupakan tanggung jawab BMW AG;

Menurut Majelis

:

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam beberapa kali persidangan yang dilaksanakan dalam rangka permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding ini, Majelis telah meminta kepada Pemohon Banding untuk menyampaikan SPT lawan transaksi untuk membuktikan kebenaran pernyataan Pemohon Banding terkait koreksi Pajak Masukan karena jawaban konfirmasi “Tidak Ada” dan dilakukan uji bukti;

bahwa Kuasa Hukum yang mewakili Terbanding dalam persidangan menyatakan akan menyampaikan SPT lawan transaksi sebagaimana dimaksud oleh Majelis, namun sampai deng atas nama sidang ke-8 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012, dokumen dimaksud belum dapat disampaikan;

bahwa pada sidang ke-9 yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2012, Kuasa Hukum Pemohon Banding menyatakan tidak dapat menyerahkan bukti bukti pendukung terkait koreksi Pajak Masukan dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Majelis, namun dalam persidangan yang sama, Kuasa Hukum Pemohon Banding juga menyatakan bahwa dalam sengketa banding ini hanya mempermasalahkan mengenai sengketa Pajak Keluaran yang diklaim Terbanding atas transaksi reimbursement yang dilakukan Pemohon Banding, sedangkan Pemohon Banding sendiri tidak pernah mempermasalahkan atau mengajukan keberatan dan banding atas Pajak Masukan;

bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Pemohon Banding tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan keterangannya terkait koreksi Pajak Masukan sebesar Rp900.000,00 yang disampaikan Pemohon Banding dalam permohonan bandingnya, dengan demikian, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp900.000,00 tetap dipertahankan;