Menurut Terbanding

:

bahwa sengketa perpajakan yang terjadi adalah adanya tagihan dari pihak Pemohon Banding (Pemohon Banding) kepada BMW AG yang disebutkan oleh Pemohon Banding sebagai Reimbursement dan tidak terutang PPN tetapi oleh pemeriksa dianggap ada penyerahan jasa kena pajak dalam transaksi tersebut sehingga dikenakan PPN;

Menurut Pemohon

:

bahwa penerimaan dari BMW AG sebesar Rp2.094.754.580,00 untuk periode Januari 2008 merupakan penerimaan atas penggantian biaya sehubungan dengan Warranty yang seharusnya ditanggung oleh BMW AG. Sehingga secara substansi transaksi ini sama dengan pelunasan hutang piutang. Dimana BMW AG melunasi hutangnya kepada Pemohon Banding karena Pemohon Banding telah melakukan pembayaran kepada Dealer atas biaya Warranty yang seharusnya merupakan tanggung jawab BMW AG;

Menurut Majelis

:

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam beberapa kali persidangan yang dilaksanakan dalam rangka permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding ini, Majelis telah meminta kepada Pemohon Banding untuk menyampaikan SPT lawan transaksi untuk membuktikan kebenaran pernyataan Pemohon Banding terkait koreksi Pajak Masukan karena jawaban konfirmasi “Tidak Ada” dan dilakukan uji bukti;

bahwa Kuasa Hukum yang mewakili Terbanding dalam persidangan menyatakan akan menyampaikan SPT lawan transaksi sebagaimana dimaksud oleh Majelis, namun sampai dengan sidang ke-8 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012, dokumen dimaksud belum dapat disampaikan;

bahwa pada sidang ke-9 yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2012, Kuasa Hukum Pemohon Banding menyatakan tidak dapat menyerahkan bukti bukti pendukung terkait koreksi Pajak Masukan dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Majelis, namun dalam persidangan yang sama, Kuasa Hukum Pemohon Banding juga menyatakan bahwa dalam sengketa banding ini hanya mempermasalahkan mengenai sengketa Pajak Keluaran yang diklaim Terbanding atas transaksi reimbursement yang dilakukan Pemohon Banding, sedangkan Pemohon Banding sendiri tidak pernah mempermasalahkan atau mengajukan keberatan dan banding atas Pajak Masukan;

bahwa Majelis berpendapat, walaupun tidak menjadi sengketa tetapi karena mempunyai hubungan sebab akibat dari pembayaran reimbursement, Pemohon Banding tidak berhak untuk mengkreditkan Pajak Masukan tersebut pada SPT Masa atas namanya sendiri, karena pada hakekatnya transaksi penyerahan dari dealer kepada Pemohon Banding yang berlaku atas nama BMW AG Jerman, pada hakekatnya bukan penyerahan yang terutang PPN karena transaksi berlangsung antar dealer dengan BMW AG Jerman yang bukan PKP Dalam Negeri;

bahwa atas transaksi tersebut bukan objek PPN karena BMW AG Jerman bukan PKP Pemungut, maka dealer tidak berhak menerbitkan Faktur Pajak atas penyerahan yang tidak terutang PPN dan Faktur Pajak Masukan yang diterbitkannya kepada Pemohon Banding adalah Faktur Pajak Masukan yang tidak sah menurut hukum dan Pemohon Banding tidak dapat berhak mengkreditkan Pajak Masukan tersebut;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp255.734.437,00 sudah benar, oleh karena itu koreksi Pajak Masukan sebesar Rp255.734.437,00 tetap dipertahankan;