Menurut Terbanding

:

bahwa selisih/koreksi peredaran usaha sebesar Rp5.527.797.000,00 sebagaimana disebutkan dalam surat keberatan, Pemohon Banding menyampaikan surat keterangan dari pihak bank (Bank BCA), yaitu surat No.25/BO-WSA/2010 tanggal 25 Mei 2010 perihal: Surat Konfirmasi Transaksi Periode Januari – Desember 2008 dengan lampiran 1 (satu) lembar berupa daftar Transaksi pemindahan dari rekening 0842107774 (EURO) ke 0842106662 (IDR) periode Januari s/d Desember Tahun 2008 sebanyak 48 transaksi dengan nilai transaksi (menurut Pemohon Banding) adalah sebesar Rp5.527.797.000,00;

bahwa baik dalam Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan, Terbanding tidak membahas mengenai koreksi positif Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp 19.700.000,00;

Menurut Pemohon

:

bahwa surat konfirmasi dari Kanwil DJP Jakarta Khusus kepada PT.Bank Central Asia Kantor Cabang Wisma Asia sehubungan transaksi antar Bank yang telah direspon/dijawab oleh PT.Bank Central Asia Kantor Cabang Wisma Asia juga tidak diakui dan ditanggapi secara obyektif oleh Terbanding untuk mengabulkan keberatan Pemohon Banding, mengingat data tersebut berasal dari pihak ketiga yang indepeden. selain itu Bank BCA merupakan suatu bank besar yang mempunyai kredibilitas yang baik, yang menjunjung tinggi keabsahan data;

bahwa baik dalam surat banding dan dalam surat bantahan, maupun dalam persidangan, Pemohon banding tidak menyampaikan alasan diajukannya banding atas koreksi positif Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp19.700.000,00;

bahwa secara eksplisit jumlah kredit pajak menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp1.780.656.549,00, sedangkan menurut Terbanding sebesar Rp1.760.956.549,00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, karena Pemohon Banding tidak menyampaikan alasan mengajukan banding atas koreksi kredit Pajak tersebut, Majelis berpendapat koreksi positif Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp19.700.000,00 tetap dipertahankan;

Menurut Majelis

:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan keterangan dalam persidangan diketahui bahwa terdapat koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp1.640.126.558,00;

bahwa menurut Terbanding dalam persidangan, menegaskan bahwa koreksi tersebut terkait dengan koreksi peredaran usaha berdasarkan equalisasi PPh Badan dengan SPT Masa PPN;

bahwa dari koreksi sebesar Rp1.746.877.363,00,Pemohon Banding telah menyetujui untuk dikoreksi sebesar Rp106.750.805,00 saat pemeriksaan, sehingga koreksi yang masih menjadi sengketa adalah sebesar Rp1.640.126.558,00;

bahwa menurut Pemohon Banding dalam persidangan menegaskan bahwa koreksi tersebut timbul karena koreksi peredaran usaha dari Terbanding yang berdasarkan analisa pengujian arus uang atau piutang yang berasal dari internal transfer (pemindahbukuan) BCA Euro ke BCA IDR;

bahwa sesuai dengan pemeriksaan dokumen dan keterangan dalam persidangan pada koreksi peredaran usaha di PPh Badan tahun 2008 dimana koreksi Terbanding tersebut telah dibatalkan oleh Majelis (Put-49963/PP/M.IV/15/2014), Majelis berpendapat koreksi DPP PPN sebesar Rp1.640.126.558,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa oleh karena atas jumlah koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri yang disengketakan oleh Pemohon Banding sebesar Rp1.640.126.558,00,00, dibatalkan seluruhnya oleh Majelis, sedangkan atas koreksi positif Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp 19.700.000,00 dipertahankan, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding sehingga Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Masukan dihitung kembali menjadi sebagai berikut:
DPP PPN menurut Keputusan Terbanding Rp19.265.230.157,00

Koreksi positif yang tidak dapat dipertahankan :
Penyerahan yang harus dipungut sendiri Rp(1.640.126.558,00)
Jumlah DPP PPN menurut Majelis Rp17.625.103.599,00