:

bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan eksistensi dari penyerahan jasa yang dilakukan oleh PT. LI yang menurut Pemohon Banding merupakan sumber dari Pajak Masukan sebesar Rp1.891.920.000,00 yang berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding. Dengan demikian maka tidak dapat dibuktikan bahwa terdapat Pajak Masukan dari PT. LI yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding.

:

bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka terlihat jelas bahwa Pajak Masukan sebesar Rp1.891.920.000,- tersebut sehubungan dengan pembelian tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Industri Selatan Blok PP Kawasan Industri Jababeka Tahap II, Cikarang Selatan yang kemudian disewakan kepada PT. ABC, sehingga jelas-jelas mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha PemohonBanding.

:

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Alat Bukti berupa :

Fakta Persidangan :

bahwa Pemohon pada saat ditandatangani perjanjian nomor 15 dan nomor 16 pada bulan November 2009 belum mempunyai Izin Mendirikan Bangunan maupun Izin peruntukan tanah untuk Bangunan Mall/Show Room. Maka kegiatan saat ditandatangani kedua kate tersebut tidak dapat disimpulkan bahwa Pemohon sebagai Pengusaha Real Estate karenabersifat belum pasti;

bahwa Majelis sependapat dengan dalil Terbanding yang mendalilkan sebagai berikut :- sesuai fakta persidangan perjanjian jual beli tanah akte Nomor 15 tanggal 11 September 2009 terjadi lebih dulu daripada perjanjian Nomor 16 tanggal 11 September 2009 yang dibuat pada saat hari dan tanggal yang sama sehingga tidak wajar ada perjanjian nomor 16 untuk pelepasan hak opsi, jasa, negosiasi dan pengosongan tanah dengan PT. XXX,

bahwa diantara PT. XXX dengan PT. Video Display Glass seharusnya ada perjanjian tertulis tentang pemberian hak opsi membeli tanah dari pemilik property (PT. Video Display Glass) kepada PT. XXX dan kemudian harus dibarengi dengan negosiasi syarat-syarat persetujuan pihak PT. Video Display Glass bahwa hak opsi yang diberikan kepada PT. XXX dipindahkan hak opsinya kepada Pemohon,- bahwa dengan tidak dibuktikannya akte perjanjian sebagai pemegang hak opsi pertama adalah PT. XXX maka tidak jelas tentang terjadinya peristiwa perdata antara PT. Video Display Glass yang memberikan hak opsi pertama kepada PT. XXX, oleh karena itu Majelis menilai hak opsi dimaksud tidak terbukti ada persitiwa konkritnya dan juga tidak yakin dengan hak opsi yang dimiliki PT. XXX karena tidak dengan jelas diuraikan dalam Pasal 1 akte nomor 16 (akte pelepasan hak)

bahwa PT. XXX adalah berkedudukan sebagai pemilik hak opsi pembeli property milik PT. Video Display Glass dengan bukti kepemilikan hak yang tertulis dan sah menurut hukum. Dalam akte nomor 15 (akte jual beli tanah) juga tidak disebutkan bahwa PT. XXX adalah pemilik hak opsi sebelumnya dan kini sudah dipindahkan haknya kepada Pemohon Banding, maka biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding untuk mendapatkan hak opsi tidak beralasan.

bahwa tentang pengosongan tanah agar bebas dari okupansi pihak lain, secara umum adalah tanggung jawab pihak pemilik tanah sebelum dijual kepada pihak pembeli, kecuali ada syarat-syarat tanggung jawab demikian telah dinyatakan ditanggung jawab oleh pihak pembeli, Majelis menilai unsure biaya pengosongan property yang dibiayai oleh Pemohon kurang meyakinkan karena tidak ada bukti perjanjian untuk hal itu antara Pemohon dengan pemilik property, oleh karena itu, unsur biaya pengosongan seharusnya ada pada pihak pemilik property. Alasan pengeluaran biaya pengosongan tidak beralasan kuat karena tidak dibuktikan oleh Pemohon bahwa tindakan pengosongan itu ada, maka Pajak Masukan yang terkait dengan transaksi jasa pengosongan tidak dapat dikaitkan dengan kegiatan usaha dan tidak dapat dikreditkan untuk mengurangi PPN terutang Masa November 2009 ,

bahwa biaya negosiasi yang dimaksud dalam Pasal 2 akte nomor 16 telah disertai dengan syarat-syarat oleh pihak pertama dengan bukti tersendiri kepada pihak kedua (PT. XXX) sehingga terlihat dengan jelas masingmasing tunduk pada biaya negosiasi dimaksud,Majelis menilai unsur biaya negosiasi tersebut kurang cukup alasannya karena bentuk negosiasi dimaksud tidak jelas bentuk jasanya sehingga jika sudah dilaksanakan menimbulkan kewajiban pembayaran dari Pemohon, hal ini tidak terbukti, maka Pajak Masukan yang dipungut tidak dapat dikaitkan dengan kegiatan usaha dan Pajak Masukan yang terkait dengan pajak yang dipungut atas penyerahan jasa negosiasi tidak dapat dikreditkan untuk mengurangi PPN terutang Masa November 2009 ;

bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan disamping pengeluaran biaya pelepasan hak opsi, biaya pengosongan tanah dan biaya negosiasi kurang memiliki alasan yang kuat, maka PPN yang terutang dan telah dikreditkan oleh Pemohon Banding tidak beralasan kuat dihubungkan dengan kegiatan usaha Pemohon dan tidak terbukti dengan meyakinkan bahwa berkaitan dengan kegiatan usaha sehingga sesuai dengan ketentuan berlaku tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan yang dapat mengurangi PPN terutang untuk Masa November 2009 ,

bahwa koreksi Pajak Masukan atas pembayaran catering sebesar Rp13.750,00 kepada CV.Cipta Selera alasan Terbanding adalah karena berdasarkan jawaban konfirmasi dari KPP Pratama Jakarta Cengkareng yang menyatakan “Tidak Ada”. Hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan yang cukup karena menurut ketentuan dasar dari tindakan konfirmasi dimaksud adalah untuk memastikan transaksi penyerahan yang sebenarbenarnya.bahwa berdasarkan fakta persidangan Terbanding tidak melakukan tindakan penelusuran bukti dengan pendekatan lainnya yang diatur dalam ketentuan berlaku seperti penelusuran melalui pendekatan arus barang dan arus uang, maka menurut Majelis Terbanding tidak dapat membuktikan Faktur Pajak Masukan dimaksud tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan seharusnya Faktur Pajak a quo dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan berlaku untuk mengurangi PPN terutang Masa November 2009 ;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan banding dikabulkan sebagian yaitu dari seluruh koreksi sebesar Rp1.891.933.750,00 , atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp1.891.920.000,00 tetap dipertahankan dan sebesar Rp13.750,00 tidak dapat dipertahankan.