Menurut Terbanding

:

bahwa jenis kegiatan usaha Pemohon Banding dimana bahan baku, pembuatan sampai dengan penjualan hasil produksi kepada related parties adalah merupakan manufacturing contract. Menurut OECD, contract manufacturing tidak seharusnya terdapat pembayaran royalti. Dalam Para 6.5 OECD Transfer Pricing Guidelines, know how didefinisikan sebagai undivulged information of an industrial. Sehingga apabila pihak bersangkutan diberikan informasi know how tersebut, maka know how tidak menjadi informasi rahasia lagi dan tidak perlu terus menerus dibayar royaltinya;

Menurut Pemohon

:

bahwa atas pernyataan Terbanding tersebut, Pemohon Banding telah melakukan penelitian atas OECD Transfer Pricing Guidelines. Dalam hal ini, penting untuk Pemohon Banding sampaikan bahwa paragraf 6.5 dari OECD Transfer Pricing Guidelines tidak menyatakan hal-hal tersebut di atas. Sebagai bukti, Pemohon banding telah melampirkan paragraf 6.5 dari OECD Transfer Pricing Guidelines;

Menurut Majelis

:

bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan pembayaran pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean yang berasal dari pembayaran Royalti dengan alasan:adanya hubungan istimewa sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PPN antara Pemohon Banding dengan Matsushita Battery Industrial Company Limited dan Panasonic Group selaku pembeli, karena seluruh pihak tersebut berada dalam satu kepemilikan yaitu Panasonic Corp.; dikarenakan pihak-pihak yang terkait yaitu pembeli barang jadi, pembuat barang jadi sebagai pengguna Know How dan penyedia Know How berada dalam satu kepemilikan langsung atau tidak langsung, maka Pemohon Banding seharusnya tidak membayar Royalti;kegiatan Pemohon Banding adalah Contract Manufacturer, maka seharusnya tidak menanggung biaya Royalti;tidak ada bukti keberadaan atau eksistensi dari pembayaran Royalti tersebut;

bahwa Pemohon Banding didalam surat banding a quo, surat penjelasan tertulis dan penjelasan dalam persidangan menyatakan: berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang PPN, Royalti yang dibayarkan sudah sesuai dengan definisi Royalti;menjelaskan eksistensi, manfaat dan kewajaran dari pembayaran Royalti atas Technical Assistance Fee;berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh, pembayaran Royalti dapat dibebankan sebagai biaya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN, SSP PPN Jasa Luar Negeri seharusnya dapat dikreditkan;

bahwa hubungan istimewa harus memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilan, dalam hal ini Terbanding menyatakan Pemohon Banding, Matsushita Battery Industrial Company Limited dan Panasonic Group berada dalam satu kepemilikan yaitu Panasonic Corp., tetapi tidak menyampaikan bukti konkrit yang dapat meyakinkan Majelis atas hal tersebut;

bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat:Pemohon Banding, Matsushita Battery Industrial Company Limited dan Panasonic Group adalah suatu entitas yang berbeda, karena merupakan badan hukum yang berbeda, sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang KUP;

bahwa dalam hal antara Pemohon Banding dengan Matsushita Battery Industrial Company Limited terdapat hubungan istimewa, pembayaran Royalti adalah masalah kewajaran dari nilai pembayaran Royalti tersebut, dan Pemohon Banding telah menyampaikan perhitungan yang menyatakan Royalti sebesar 4% yang dibayarkan masih dalam rentang wajar, dan atas hal ini Terbanding tidak menyanggah atau menyampaikan perhitungan berapa seharusnya “nilai wajar” yang harus dibayar Pemohon Banding;

bahwa pendapat Terbanding yang menyatakan Pemohon Banding, Matsushita Battery Industrial Company Limited dan Panasonic Group berada dalam satu kepemilikan yang menyebabkan Royalti tidak seharusnya dibayar tidak dapat diyakini Majelis;

bahwa pendapat Terbanding yang menyatakan Pemohon Banding adalah “Contract Manufacturer” yang seharusnya tidak membayar Royalti, terbukti bahwa pembeli berbeda dengan penerima Royalti, sehingga Majelis berpendapat Royalti tersebut wajar dibayar Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp201.391.179,00, tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang kuat, sehingga oleh karenanya tidak dapat dipertahankan.