:

bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah) batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara termasuk ke dalam kategori barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena merupakan barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya. Oleh karena itu atas Pajak Masukan yang dikeluarkan untuk memperoleh atau memproduksi batu bara sebagai Barang Tidak Kena Pajak tidak dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan koreksi Terbanding pada saat pemeriksaan, jumlah sebesar Rp 145.199.061.446,00 merupakan penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, dengan penjelasan koreksi sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu atas Pajak Masukan sebesar Rp 14.412.064.956,00 yang berkaitan dengan penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai tersebut tidak dapat dikreditkan. Sedangkan Pajak Masukan sebesar Rp 14.098.238.738,00 yang diakui oleh Terbanding merupakan kompensasi dari masa sebelumnya;

bahwa Terbanding telah mengakui kompensasi yang dilakukan Pemohon Banding sesuai ketentuan yang berlaku yaitu sebesar Rp 28.510.303.694,00;

:

bahwa berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku pada saat ditandatanganinya Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara sebagaimana diuraikan di atas, yaitu berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undangundang Pajak Pertambahan Nilai 1994 beserta peraturan pelaksanaannya, sangatlah jelas diatur bahwa batu bara merupakan Barang Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Kredit Pajak yang masih dipertahankan oleh Terbanding. Sejalan dengan penjelasan Pemohon Banding pada koreksi Penyerahan Batu bara di atas, menurut Pemohon Banding, Batu bara merupakan Barang Kena Pajak sehingga atas Penyerahannya Terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Batu bara dapat dikreditkan/dikembalikan;

:

bahwa Pemohon Banding adalah salah satu perusahaan kontraktor di bidang pertambangan batubara (generasi ketiga) yang telah mengadakan perikatan (kontrak) dengan Pemerintah yang lebih dikenal dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ditandatangani oleh Pemohon Banding dan Pemerintah pada tanggal 20 November 1997;

bahwa dengan ditandatanganinya kontrak/perjanjian tersebut maka kedua belah pihak telah sepakat untuk mentaati seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak (Pemohon Banding dan pemerintah), hal ini sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum di dalam kontrak, serta mengacu pula pada ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kontrak yang sudah disepakati kedua belah pihak berlaku sebagai Undang-undang;

bahwa di dalam kontrak yang telah disepakati, kewajiban-kewajiban Pemohon Banding atas pajak dan keuangan lainnya diatur di dalam Pasal 14 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang berbunyi: mengenai “Pajak-Pajak dan Kewajiban Lain-Lain Keuangan Kontraktor”. ……………. antara lain: Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan;

bahwa selanjutnya di dalam kontrak dinyatakan terhadap kewajiban perpajakannya diatur sesuai “peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat Perjanjian ditandatangani”, artinya bahwa untuk seluruh pajak-pajak yang menjadi kewajiban Pemohon Banding berlaku Undang-undang Perpajakan pada saat itu, termasuk Pajak Pertambahan Nilai berlaku Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 dan aturan pelaksanaannya;

bahwa hal ini lebih dipertegas lagi di dalam kontrak pada Pasal 1 angka 37 tentang “Definisi” menyebutkan: “Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 berarti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 termasuk peraturan pelaksanaannya”;

bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1996 tentang “Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara”, diatur bahwa Perusahaan Kontraktor Swasta wajib membayar Pajak kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat Perjanjian ditandatangani;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat kewajiban perpajakan dari Pemohon Banding selaku kontraktor berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara harus mengikuti ketentuan yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 termasuk peraturan pelaksanaannya;

bahwa selanjutnya Majelis meneliti apakah hasil tambang berupa batubara yang disengketakan merupakan Barang Kena Pajak atau bukan;

bahwa dari hasil keterangan para pihak, Majelis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa di dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 11 Tahun 1994 Pasal 4A dan penjelasannya mengatur mengenai jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah;

bahwa di dalam penjelasannya, diuraikan kelompok-kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, pada huruf d menyebutkan: “barang hasil pertambangan dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti crude oil, garam”;

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 merupakan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, dalam Pasal 7 disebutkan bahwa barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya meliputi:

Peraturan Pemerintah ini mempertegas pengertian yang termasuk bukan Barang Kena Pajak harus memenuhi kriteria “yang diambil langsung dari sumbernya” dan batubara bukan termasuk di dalamnya;

bahwa Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 Pasal 3 ayat (3) huruf d menyebutkan untuk pembayaran Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi dan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian dapat diartikan bahwa batubara merupakan Barang Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 702/KMK.04/1996 mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan batubara yang meliputi:

bahwa hasil tambang batubara dari Pemohon Banding terlebih dahulu dilakukan proses berupa pemecahan, disliming, konsentrasi, dan penyaringan. Hal ini sejalan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-414/MK.01/1987 tanggal 06 April 1987 jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-38/PJ.31/1988 tanggal 19 September 1988 yang mengatur bahwa batubara yang dihasilkan melalui proses pengolahan lebih lanjut berupa pemecahan, disliming, konsentrasi, dan penyaringan dari bahan galian adalah Barang Kena Pajak dan perusahaan pertambangan yang menghasilkan batubara tersebut adalah Pengusaha Kena Pajak;

bahwa Pasal 14 angka 6 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara menyatakan:

bahwa alasan yang mendasar yang dikemukakan oleh Terbanding adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, yang mengatur:

Pasal 1 huruf a: Kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya;

Pasal 2 huruf e: Jenis barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah batubara sebelum diproses menjadi briket batubara;

bahwa kesimpulan mengenai status batubara berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 serta peraturan pelaksanaannya adalah batubara sebelum diproses menjadi briket batubara termasuk ke dalam kategori barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena merupakan barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya;

bahwa dari pernyataan Terbanding tersebut Majelis berpendapat bahwa pernyataan tersebut didasarkan pada aturan dan ketentuan yang dibuat setelah perjanjian kontrak ditandatangani, terlebih lagi aturan tersebut merupakan pelengkap dari Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yang baru yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 yang notabene Pemohon Banding tidak wajib mentaatinya; hal ini sesuai dengan Pasal II huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 menyatakan sebagai berikut:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berkeyakinan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 beserta peraturan pelaksanaannya batubara yang dihasilkan dan telah melalui proses pemecahan, disliming, konsentrasi, dan penyaringan dari bahan galian adalah Barang Kena Pajak;

bahwa berdasarkan kuasa Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, serta berdasarkan keyakinan Hakim, maka Majelis memutuskan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, oleh karenanya koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai berupa Reklas atas Penyerahan Ekspor menjadi Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 145.199.061.446,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam persidangan dapat diketahui koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp 14.412.064.956,00 terkait dengan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai berupa Reklas atas Penyerahan Ekspor menjadi Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 145.199.061.446,00;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis dalam persidangan dapat diketahui atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai berupa Reklas atas Penyerahan Ekspor menjadi Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 145.199.061.446,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan atas Pajak Masukan sebesar Rp 14.412.064.956,00 tersebut nyata-nyata berkaitan dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai sehingga dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan hukum a quo, Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup alasan bagi Terbanding untuk melakukan koreksi terhadap Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp 14.412.064.956,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam persidangan dapat diketahui koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp 14.412.064.956,00 terkait dengan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai berupa Reklas atas Penyerahan Ekspor menjadi Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 145.199.061.446,00;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis dalam persidangan dapat diketahui atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai berupa Reklas atas Penyerahan Ekspor menjadi Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 145.199.061.446,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan atas Pajak Masukan sebesar Rp 14.412.064.956,00 tersebut nyata-nyata berkaitan dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai sehingga dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan hukum a quo, Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup alasan bagi Terbanding untuk melakukan koreksi terhadap Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp 14.412.064.956,00 tidak dapat dipertahankan;

Dasar Pengenaan Pajak :

Ekspor:
menurut Terbanding
koreksi yang tidak dapat dipertahankan
Ekspor menurut Majelis

Rp
Rp

0,00
145.199.061.446,00

Rp

145.199.061.446,00

Penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN:

menurut Terbanding
koreksi yang tidak dapat dipertahankan

Rp
Rp

Rp.145.199.061.446,00
Rp.145.199.061.446,00

Penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN menurut Majelis

Rp

                      0,00

Jumlah Dasar Pengenaan Pajak

Rp

145.199.061.446,00

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:

Menurut Terbanding
koreksi yang tidak dapat dipertahankan

Rp
Rp

Rp.14.098.238.738,00
Rp.14.412.064.956,00

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut Majelis

Rp

28.510.303.694,00