bahwa berdasarkan Risalah Pembahasan pada halaman 13 diketahui bahwa semula jumlah koreksi Retur Penjualan untuk Masa Mei 2008 s.d Maret 2009 adalah sebesar Rp45.370.193.663, dan sesuai hasil rekonsiliasi dengan memeriksa kembali data/dokumen yang disampaikan Pemohon Banding pada saat pembahasan akhir diketahui bahwa terdapat sample bukti nota retur yang tidak ditandatangani dan dicap oleh pembeli sehingga Pemeriksa tidak dapat mengakuinya sebagai retur penjualan yang mengurangi DPP PPN, dan koreksi dipertahankan sebagian yaitu sebesar Rp45.281.261.316,

bahwa jumlah koreksi Retur Penjualan untuk Masa Pajak Mei 2008 adalah sebesar Rp2.612.836.006,00,

bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Banding hanya menyampaikan dokumen berupa:

bahwa kepada Pemohon Banding telah dimintakan dokumen terkait dengan sengketa, yaitu berupa:

bahwa kepada Pemohon Banding telah dikirimkan surat permintaan data ke-2, namun Pemohon Banding tidak menyampaikan data / dokumen lainnya terkait alasan keberatan Pemohon Banding, sehingga tidak cukup dapat menjelaskan alasan keberatan Pemohon Banding dalam surat keberatan,

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa sudah sesuai dengan ketentuan dan data-data yang ada sehingga Tim Peneliti Keberatan mengusulkan untuk menolak permohonan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi sebesar Rp2.612.836.006,00,

Para operator melakukan pembatalan dengan menggunakan cara adanya retur barang. Pemilihan dengan cara retur barang disebabkan karena jumlah persediaan telah berkurang pada saat faktur penjualan dikeluarkan sehingga dengan cara retur barang, jumlah persediaan dapat dikembalikan ke jumlah semula. Nota retur tersebut kemudian ditandatangani oleh petugas perusahaan yang berwenang dan dibubuhi cap perusahaan,

Setelah menerbitkan nota retur dan membatalkan transaksi penjualan yang salah, perusahaan menerbitkan faktur penjualan dan faktur pajak yang baru,

Setiap bulan perusahaan melaporkan seluruh dokumen perpajakan PPN yang telah dikeluarkan dalam SPT Masa PPN. Hal ini Pemohon Banding lakukan dengan lengkap untuk menghindari adanya kurang bayar PPN pada bulan yang bersangkutan. Sehingga Kas Negara tidak mengalami kerugian apapun,

Dari sisi pembeli, faktur pajak yang diterima adalah faktur pajak yang sebenarnya sehingga pembeli tetap dapat menggunakan kredit pajak atas PPN yang sudah mereka lunasi dengan memakai faktur pajak yang sah.

bahwa mengenai masalah retur penjualan tidak terkait dengan sengketa PPh Badan, sengketa ini karena nota retur yang tidak ditanda-tangani sehingga Terbanding tidak menganggap sebagai nota retur;

bahwa pada saat pemeriksaan diketahui nota retur penjualan Pemohon Banding tidak memenuhi standar format nota retur sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994,

bahwa untuk perhitungan jenis pajak PPh Badan, retur ini memang Terbanding akui dan tidak dikoreksi karena Terbanding hanya melihat materiilnya dimana memang benar telah terjadi retur penjualan,

bahwa sementara untuk jenis pajak PPN, Terbanding tidak hanya melihat pemenuhan materiil tapi juga mempertimbangkan syarat-syarat formal sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan perpajakan untuk dapat diakui,

bahwa Terbanding berpendapat atas Koreksi Retur Penjualan sebenarnya adalah masalah yuridis dan nilai sengketa ke-12 Masa Pajak semuanya tidak memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 karena nota retur tersebut diterbitkan oleh Pemohon Banding sendiri yang tidak terdapat nomor urut (semua nota retur), tidak terdapat tanda tangan pembeli (semua nota retur) dan tidak terdapat NPWP pembeli (beberapa nota retur).

bahwa menurut Terbanding, atas nota retur transaksi Pemohon Banding ada yang dengan PKP, ada pula dengan non PKP maka :

bahwa Terbanding berpendapat atas barang yang sudah dikirim kepada pembeli kemudian dikembalikan karena barang tidak sesuai pesanan atau barang tidak benar adalah sesuai kriteria Retur Penjualan dimana nota returnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak dapat diperlakukan sebagai nota retur sehingga tidak dapat mengurangi pajak keluaran Pemohon Banding.

bahwa Nota retur tersebut disiapkan atas nama perusahaan dan ditandatangani oleh petugas perusahaan yang bersangkutan,

bahwa penolakan / koreksi Pemeriksa atas nota retur tersebut menyebabkan terjadinya kesalahan perhitungan PPN dalam SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Mei 2008 karena terdapat dua kali pembayaran PPN atas penjualan yang sama. Dengan penolakan Nota retur, Pemeriksa tetap mengakui penjualan barang yang sebenarnya telah dikembalikan / di-retur dan juga faktur pajak pengganti yang telah dilaporkan atas setiap nota retur yang diterima,

bahwa pada PPh Badan, retur penjualan Pemohon Banding ini diterima oleh Terbanding maka seharusnya dalam PPN juga dapat diterima,

bahwa usaha Pemohon Banding adalah bergerak di bidang distributor dan penjualan dalam skala besar juga dalam skala kecil seperti kepada toko-toko kecil di luar kota,

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menambahkan hal-hal sebagai berikut :

Rincian nota retur beserta alasan returnya.

Contoh nota retur fisik beserta dokumen pendukungnya berupa Purchase Order (PO), Surat Pesanan, Invoice/Faktur Pajak, Delivery Order (DO), bukti cek fisik atas barang yang diretur, Bukti Terima Barang, nota retur Pemohon Banding.

Contoh nota retur administrasi beserta dokumen pendukungnya berupa Purchase Order (PO), Surat Pesanan, Invoice/Faktur Pajak, Delivery Order (DO), Bukti Terima Barang, nota retur PB, Invoice/Faktur Pajak kedua.

Rekonsiliasi Sales dan DPP PPN.

Pajak Keluaran bagi Pengusaha Kena Pajak penjual sepanjang Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Nomor urut;

Nomor dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan;

Nama, alamat dan NPWP pembeli;

Nama, alamat, NPWP, serta nomor dan tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak;

Macam, jenis, kuantum dan harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan;

Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan;

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dikembalikan;

Tanggal pembuatan Nota retur;

Tanda tangan pembeli.

Pada saat terjadi perbedaan rincian keterangan barang dagangan yang dijual. Keterangan atas barang dalam Faktur Pajak tidak sesuai dengan yang tertera dalam PO baik dalam segi jumlah atau tipe barang,

Barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Faktur Pajak, atau

Pengiriman barang melebihi tanggal yang diminta oleh Dealer, sehingga Dealer tidak menerima barang tersebut.

retur penjualan administrasi, yaitu retur yang terjadi karena kesalahan internal Pemohon Banding, misalnya barang yang tercantum dalam Faktur Pajak tidak sesuai dengan yang diminta di PO baik dalam segi jumlah atau tipe barang, barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Faktur Pajak, barang dikirim melebihi tanggal pengiriman yang diinginkan oleh dealer atau penyebab lainnya. Retur penjualan administrasi tanpa adanya pengembalian barang dari pembeli. Jumlah retur penjualan administrasi berdasarkan hasil uji bukti untuk :

retur penjualan fisik adalah retur yang terjadi karena ada pengembalian barang dari dealer karena barang cacat/rusak/dealer tutup. Dealer menerbitkan nota retur jika terdapat barang yang cacat/rusak. Atas nota retur yang Pemohon Banding terima dicatat dalam BTB dan merupakan dasar Pemohon Banding untuk menerbitkan nota retur. Kemudian, Pemohon Banding menerbitkan nota retur dan melaporkannya ke SPT PPN. Jumlah retur penjualan fisik berdasarkan hasil uji bukti untuk :

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-159/PJ./2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar.

Atas permintaan Pengusaha Kena Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak atau kemauan sendiri, Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak membuat Faktur Pajak Standar Pengganti terhadap Faktur Pajak Standar Pengganti terhadap Faktur Pajak Standar yang rusak, cacat, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan.

Pembetulan Faktur Pajak Standar yang rusak, cacat, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan tidak diperkenankan dengan cara menghapus, atau mencoret, atau dengan cara lain, selain dengan cara membuat Faktur Pajak Standar Pengganti sebagaimana dimaksud dalam butir 1.

Penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Standar Pengganti dilaksanakan seperti penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Standar yang biasa sesuai dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar yang telah ditetapkan.

Faktur Pajak Standar Pengganti sebagaimana dimaksud pada butir I, diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan Faktur Pajak Standar yang rusak, cacat, salah dalam penulisan atau salah dalam pengisian tersebut.

Pajak Keluaran bagi Pengusaha Kena Pajak penjual sepanjang Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;

Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli, sepanjang Pajak Masukannya dapat dikreditkan dan telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;

Harta atau biaya bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan dan telah dikapitalisasi atau telah dibebankan sebagai biaya;

Harta atau biaya bagi pembeli yang bukan Pengusaha Kena Pajak.

bahwa Pemeriksa tidak dapat melakukan koreksi ini walaupun telah menerima konfirmasi negatif dari KPP tempat penerbit Faktur Pajak dengan alasan tanggung jawab renteng mengingat Pemohon Banding telah melunasi PPN pada setiap terjadinya pembelian barang ataupun penggunaan jasa untuk setiap PPN Masukan yang Pemohon Banding laporkan dalam SPT Masa PPN bulan Mei 2008,

bahwa Pemohon Banding juga tidak meyakini bahwa hasil konfirmasi yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa atas jawaban “Tidak Ada” mempunyai tingkat akurasi yang tinggi. Berdasarkan pengalaman Pemohon Banding, hasil konfirmasi dengan jawaban “Tidak Ada” seringkali terjadi karena kesalahan administrasi dari kantor pajak yang bersangkutan sehingga sangatlah tidak adil atas kesalahan tersebut, Pemohon Banding dikenakan sanksi tidak boleh mengkreditkan PPN yang benar-benar telah Pemohon Banding bayar. Dalam hal tersebut, Pemohon Banding berpendapat bahwa Tim Pemeriksa tidak seyogyanya menjadikan hasil konfirmasi dengan jawaban “Tidak Ada” sebagai dasar koreksi tetapi Tim Pemeriksa harus melihat dokumen pendukung Pemohon Banding dalam mengkreditkan PPN yang telah dibayar oleh Pemohon Banding tersebut,

bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam hal Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti bahwa atas PPN yang dikoreksi tersebut telah dibayar maka seharusnya tidak terdapat koreksi atas Pajak Masukan sebagaimana yang dilakukan oleh Pemeriksa,

bahwa atas Faktur Pajak yang telah dikonfirmasi oleh KPP tempat penerbit Faktur Pajak dengan jawaban “ ada “ maka Pemohon Banding dapat mengkreditkannya sebagai Faktur Pajak Masukan karena Faktur Pajak tersebut adalah benar berhubungan dengan transaksi yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding.

Atas Faktur Pajak Masukan yang telah dijawab dengan jawaban konfirmasi “Ada” maka seharusnya koreksi Terbanding tersebut dibatalkan.

Sedangkan atas tambahan dasar koreksi oleh Terbanding, maka Pemohon Banding menyatakan tidak setuju karena hal tersebut bukan masalah yang disengketakan selama proses Pemeriksaan.