:

bahwa data / dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dalam proses keberatan tidak dapat menjelaskan selisih / koreksi sebesar Rp5.627.381.927,00 yang disengkatan Pemohon Banding sehingga diusulkan menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi peredaran usaha sebesar Rp5.627.381.927,00;

bahwa berdasarkan penjelasan dan pembuktian Pemohon Banding dalam pembahasan, diketahui bahwa terdapat nota retur yang tidak ditandatangani dan dicap oleh pembeli sehingga Pemeriksa tidak dapat mengakui sebagai retur penjualan yang mengurangi DPP PPN.

bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan data transaksi perolehan BKP / JKP sehingga tidak dapat dibuktikan kebenaran alasan keberatan Pemohon Banding atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp12.920.000,00.

bahwa Tim Peneliti berpendapat bahwa setoran PPN dalam negeri Masa Pajak Desember 2008 adalah sebesar Rp8.990.985.376,00. Hal ini sesuai dengan pendapat Pemeriksa sehingga diusulkan untuk mempertahankan koreksi Pemeriksa atas setoran PPN dalam negeri sebesar Rp1.090.909,00.

:

bahwa berdasarkan alasan / penjelasan yang Pemohon Banding sampaikan di atas dan data-data yang telah Pemohon Banding sampaikan, maka terlihat bahwa koreksi atas Peredaran Usaha tidak dapat dipertahankan dengan demikian tidak terdapat penetapan PPN 10% sebagaimana dalam koreksi Pemeriksa;

bahwa telah terjadi dua kali pengenaan PPN atas penjualan yang sama dengan adanya penolakan nota retur ini. Dimana Pemeriksa tetap mengakui penjualan barang yang sebenarnya telah dikembalikan / diretur dan juga Faktur Pajak Pengganti yang telah dilaporkan atas setiap nota retur yang diterima.

bahwa terkait dengan nilai sengketa Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan yang mengalami perubahan dari Rp12.920.000 menurut surat keberatan Pemohon Banding Nomor L-PGI/10-140/IX/FIN/TK menjadi Rp14.010.909 dikarenakan Tim Peneliti menggabungkan sengketa Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan dengan sengketa setoran PPN Dalam Negeri.

bahwa sebagaimana Pemohon Banding sampaikan di atas, sengketa atas setoran PPN dalam negeri sebesar Rp1.090.909,00 digabungkan dengan sengketa Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan.

:

bahwa koreksi atas DPP Penyerahan kepada bukan pemungut dilakukan oleh Terbanding dengan alasan sebagai berikut :

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi DPP Penyerahan kepada bukan pemungut yang dilakukan oleh Terbanding, dengan alasan sebagai berikut:

Disamping itu, tercatat dalam akun Penerimaan Bank BCA adalah penerimaan yang tidak berhubungan dengan pelunasan piutang dagang. Sehingga pelunasan ini seharusnya dikeluarkan dari perhitungan Arus Piutang.

Pemeriksa tidak menambahkan penerimaan atas pelunasan piutang yang Pemohon Banding catat dalam akun Cash on Hand sebesar Rp93.537.613.859. Pendapat Majelis yang dituangkan dalam Ikhtisar Musyawarah Majelis atas Koreksi DPP Penyerahan kepada bukan pemungut, adalah sebagai berikut :

bahwa koreksi DPP Penyerahan kepada Bukan Pemungut sebesar Rp468.948.494,00 berasal dari koreksi omset (peredaran usaha) di PPh Badan sebesar Rp5.627.381.927,00 untuk tahun 2009 dibagi 12 (dua belas) bulan.

bahwa atas koreksi tersebut Majelis berpendapat sebagaimana pendapat untuk sengketa omset (peredaran usaha) pada PPh Badan sebagai berikut :

bahwa atas sengketa peredaran usaha sebesar Rp5.627.381.927,00, berdasarkan penjelasan, bukti-bukti yang disampaikan para pihak dan pelaksanaan uji bukti pada tanggal 12 Oktober 2012 yang dituangkan dalam Berita Acara Pengujian Bukti, Majelis berpendapat :

Atas sengketa penerimaan kas yang menurut Terbanding adalah Rp119.309.959.271,00, Pemohon Banding menyatakan penerimaan yang sebenarnya adalah Rp119.805.263.882,00, dalam hal ini Terbanding pada saat uji bukti menyetujuinya, dengan demikian Majelis sependapat bahwa penerimaan kas adalah sebesar Rp119.805.263.882,00,

Atas sengketa Debit Bank Sumitomo SO (titipan) Rp24.411.146.447,00, dimana menurut Pemohon Banding penerimaan yang sebenarnya adalah Rp24.418.146.447,00 lebih besar Rp7.000.000,00. Penerimaan tersebut setelah dikurangi dengan tagihan biaya promosi dari dealer sebesar Rp1.857.795.197,00 sehingga piutang usaha yang sebenarnya Rp26.275.571.592,00. Terbanding setuju dengan pendapat Pemohon Banding, namun akun accrued biaya (marketing) sebesar Rp1.857.425.145,00 harus diperhitungkan sebagai unsur penambah pelunasan piutang untuk mencerminkan jumlah pelunasan piutang. Majelis berpendapat karena penerimaan kas sudah dikurangi dengan biaya promosi (di offset) maka penerimaan kas harus dihitung dengan menambah berapa nilai yang di offset, hal ini sejalan dengan pendapat Terbanding,

Atas penerimaan Bank Sumitomo SO dimana Terbanding menyatakan sebesar Rp95.806.302.657,00 dan Pemohon Banding menyatakan sebesar Rp93.537.613.859,00. Pemohon Banding dalam uji bukti menyatakan setuju dengan pendapat Terbanding sehingga Majelis berpendapat tidak ada sengketa lagi,

Atas sengketa penerimaan Bank BCA, Terbanding menyatakan sebesar Rp2.293.937.817.831,00 sedangkan Pemohon Banding dalam surat bandingnya menyatakan sebesar Rp2.291.900.578.397,00. Dalam uji bukti Pemohon Banding menyampaikan data bahwa penerimaan Bank BCA adalah Rp2.293.719.765.042,00 berbeda Rp218.052.789,00 dari Risalah Terbanding dan dalam uji bukti disetujui oleh Terbanding.

Pemohon Banding menjelaskan dalam penerimaan Bank BCA tersebut terdapat Rp3.567.720.200,00 yang belum dicatat sebagai pengurangan akun piutang tetapi masih dicatat sebagai Advance Receipt untuk 3 penerimaan tanggal 31-03-2009 dan 1 penerimaan tanggal 30-03-2009.

Berdasarkan hal-hal tersebut Majelis berpendapat dapat menerima permohonan Pemohon Banding atas penerimaan Bank BCA, namun demikian karena Pemohon Banding dalam perhitungan SPT menghitung penerimaan Bank BCA sebesar Rp2.291.900.578.397,00, mengingat bahwa tidak dilakukan pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU KUP yang berbunyi :

“Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.”maka penerimaan Bank BCA sesuai dengan yang dijadikan perhitungan Pemohon Banding dalam SPT / Surat Banding yaitu Rp2.291.900.578.397,00.

Dengan demikian penjualan dihitung kembali sebagaimana tabel berikut :

bahwa Majelis berkesimpulan koreksi omset Terbanding dari Rp5.627.381.927,00 tetap dipertahankan sebesar Rp4.085.447.105,00 sehingga dari koreksi DPP Penyerahan kepada Bukan Pemungut sebesar Rp468.948.494,00 yang dipertahankan adalah Rp4.085.447.105,00 dibagi 12 atau sebesar Rp340.453.925,00.

bahwa koreksi atas Retur Penjualan dilakukan oleh Terbanding dengan alasan sebagai berikut :

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Retur Penjualan yang dilakukan oleh Terbanding, dengan alasan sebagai berikut :

bahwa menurut Pemohon Banding, nilai sengketa DPP Penyerahan kepada bukan Pemungut adalah sebesar Rp3.653.103.872,00 dengan rincian sebagai berikut:

bahwa Peneliti telah menetapkan angka retur secara tidak benar, seperti yang Pemohon Banding jelaskan dalam tabel di atas dengan total sengketa atas retur penjualan adalah sebesar Rp3.184.155.378,00.

bahwa Pemohon Banding sertakan penjelasan lengkap atas Nota Retur yang telah dikoreksi :

bahwa pada saat-saat tertentu para dealer tersebut kemudian melakukan pengembalian atas barang produk Panasonic yang telah dibeli. Peraturan perpajakan mengharuskan pembeli memberikan nota retur kepada penjual sebagai dokumen yang sah atas pengembalian barang yang dilakukan. Pembuatan nota retur tersebut tidak dapat dilakukan oleh dealer karena belum memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

bahwa dengan demikian guna melancarkan proses penjualan tanpa menyebabkan kerugian negara akibat perhitungan PPN yang tidak tepat, perusahaan setuju untuk menyiapkan nota retur atas nama pembeli. Nota retur tersebut disiapkan atas nama perusahaan dan ditandatangani oleh petugas perusahaan yang bersangkutan. Hal tersebut Pemohon Banding lakukan karena tidak terdapat prosedur perpajakan yang mengatur tata cara pengembalian barang dari pembeli yang bukan PKP.

bahwa di dalam persidangan Terbanding menambahkan pendapat :

bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding menambahkan pendapat :

bahwa menurut Majelis dalam sengketa ini memerlukan pembuktian sehingga perlu dilakukan uji bukti dokumen pendukung Pemohon Banding.

bahwa memenuhi permintaan Majelis untuk melakukan uji bukti, Pemohon Banding dan Terbanding melakukan uji bukti dokumen pendukung Pemohon Banding berupa :

bahwa atas bukti-bukti yang ditunjukkan Pemohon Banding tersebut,Terbanding berpendapat dalam Berita Acara Pengujian Bukti sebagai berikut:

1. Dasar hukumKeputusan Menteri Keuangan Nomor 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Untuk Barang Kena Pajak Yang Dikembalikan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2010 tanggal 18 Maret 2010.

Pasal 1(1) Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan oleh pembeli mengurangi :

Pasal 3
(1) Dalam hal terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak, maka pembeli harus membuat dan menyampaikan Nota Retur kepada Pengusaha Kena Pajak penjual.
(2) Nota Retur sekurang-kurangnya mencantumkan :

(4) Dalam hal Nota Retur tidak selengkapnya mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tidak dapat diperlakukan sebagai Nota Retur.

1. bahwa dari bukti nota retur yang ditunjukkan Pemohon Banding pada saat uji bukti diketahui bahwa nota retur yang dilaporkan di SPT PPN tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 yaitu:

2. bahwa sesuai dengan pengakuan Pemohon Banding bahwa nota retur tersebut diterbitkan oleh Pemohon Banding sendiri.

3. bahwa oleh karena nota retur yang dilaporkan di SPT PPN tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994, maka nota retur tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) KMK 596/KMK.04/1994 tidak dapat diperlakukan sebagai nota retur sehingga tidak dapat mengurangi pajak keluaran Pemohon Banding.

4. bahwa dengan demikian koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

bahwa atas pendapat Terbanding dalam Berita Acara Pengujian Bukti, Pemohon Banding menyampaikan pendapat sebagai berikut :

bahwa sesuai dengan permintaan Majelis, maka dokumen yang Pemohon Banding sampaikan dalam uji bukti retur PPN adalah sample. Pemohon Banding memperlihatkan sample dokumen retur ke Terbanding dan menjelaskan bahwa retur yang terjadi di Pemohon Banding terdiri dari dua yaitu Retur Administrasi dan Retur Fisik.

1. Retur Administrasi sebesar Rp2.767.561.961,00
(Retur tanpa adanya pengembalian barang dari pembeli.)
Retur administrasi adalah retur yang terjadi karena kesalahan internal Pemohon Banding, misalnya barang yang tercantum dalam Faktur Pajak tidak sesuai dengan yang diminta di PO baik dalam segi jumlah atau tipe barang, barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Faktur Pajak, barang dikirimmelebihi tanggal pengiriman yang diinginkan oleh dealer atau penyebab lainnya.

Atas barang yang dikirim ke dealer namun tidak sesuai dengan keterangan di PO maka dealer tidak akan menerima Faktur Penjualan dan Faktur Pajak beserta barang tersebut. Dealer meminta Pemohon Banding untuk memperbaiki Faktur Pajak terkait dan mengirimkan faktur pajak yang benar beserta barang yang terkait.

Berikut adalah rangkaian urutan dokumen terkait dengan nota retur ini: bahwa Peneliti telah menetapkan angka retur secara tidak benar, seperti yang Pemohon Banding jelaskan dalam tabel di atas dengan total sengketa atas retur penjualan adalah sebesar Rp3.184.155.378,00.

bahwa Pemohon Banding sertakan penjelasan lengkap atas Nota Retur yang telah dikoreksi :

bahwa pada saat-saat tertentu para dealer tersebut kemudian melakukan pengembalian atas barang produk Panasonic yang telah dibeli. Peraturan perpajakan mengharuskan pembeli memberikan nota retur kepada penjual sebagai dokumen yang sah atas pengembalian barang yang dilakukan.

a) Pembuatan nota retur tersebut tidak dapat dilakukan oleh dealer karena belum memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

bahwa dengan demikian guna melancarkan proses penjualan tanpa menyebabkan kerugian negara akibat perhitungan PPN yang tidak tepat, perusahaan setuju untuk menyiapkan nota retur atas nama pembeli. Nota retur tersebut disiapkan atas nama perusahaan dan ditandatangani oleh petugas perusahaan yang bersangkutan. Hal tersebut Pemohon Banding lakukan karena tidak terdapat prosedur perpajakan yang mengatur tata cara pengembalian barang dari pembeli yang bukan PKP.

bahwa di dalam persidangan Terbanding menambahkan pendapat :

b) pada ketentuan nota retur dimana nota retur dibuat Pemohon Banding sendiri yang tidak terdapat nomor urut (semua nota retur), tidak terdapat tanda tangan pembeli (semua nota retur) dan tidak terdapat NPWP pembeli (beberapa nota retur) sehingga tidak sesuai ketentuan.

bahwa Terbanding berpendapat atas barang yang sudah dikirim kepada pembeli kemudian dikembalikan karena barang tidak sesuai pesanan atau barang tidak benar adalah sesuai kriteria Retur Penjualan dimana nota returnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak dapat diperlakukan sebagai nota retur sehingga tidak dapat mengurangi pajak keluaran Pemohon Banding.

bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding menambahkan pendapat :

bahwa menurut Majelis dalam sengketa ini memerlukan pembuktian sehingga perlu dilakukan uji bukti dokumen pendukung Pemohon Banding.

bahwa memenuhi permintaan Majelis untuk melakukan uji bukti, Pemohon Banding dan Terbanding melakukan uji bukti dokumen pendukung Pemohon Banding berupa :

bahwa atas bukti-bukti yang ditunjukkan Pemohon Banding tersebut,Terbanding berpendapat dalam Berita Acara Pengujian Bukti sebagai berikut:

1. Dasar hukumKeputusan Menteri Keuangan Nomor 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Untuk Barang Kena Pajak Yang Dikembalikan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2010 tanggal 18 Maret 2010.

Pasal 1
(1) Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan oleh pembeli mengurangi :

Pasal 3
(1) Dalam hal terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak, maka pembeli harus membuat dan menyampaikan Nota Retur kepada Pengusaha Kena Pajak penjual.
(2) Nota Retur sekurang-kurangnya mencantumkan :

(3) Dalam hal Nota Retur tidak selengkapnya mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tidak dapat diperlakukan sebagai Nota Retur.

2. bahwa dari bukti nota retur yang ditunjukkan Pemohon Banding pada saat uji bukti diketahui bahwa nota retur yang dilaporkan di SPT PPN tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 yaitu: – Tidak terdapat nomor urut nota retur- Tidak terdapat tanda tangan pembeli- Tidak terdapat NPWP pembeli (beberapa nota retur)

3. bahwa sesuai dengan pengakuan Pemohon Banding bahwa nota retur tersebut diterbitkan oleh Pemohon Banding sendiri. 4. bahwa oleh karena nota retur yang dilaporkan di SPT PPN tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994, maka nota retur tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) KMK 596/KMK.04/1994 tidak dapat diperlakukan sebagai nota retur sehingga tidak dapatmengurangi pajak keluaran Pemohon Banding.5. bahwa dengan demikian koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

bahwa atas pendapat Terbanding dalam Berita Acara Pengujian Bukti, Pemohon Banding menyampaikan pendapat sebagai berikut :

bahwa sesuai dengan permintaan Majelis, maka dokumen yang Pemohon Banding sampaikan dalam uji bukti retur PPN adalah sample. Pemohon Banding memperlihatkan sample dokumen retur ke Terbanding dan menjelaskan bahwa retur yang terjadi di Pemohon Banding terdiri dari dua yaitu Retur Administrasi dan Retur Fisik.

1. Retur Administrasi sebesar Rp2.767.561.961,00(Retur tanpa adanya pengembalian barang dari pembeli.)Retur administrasi adalah retur yang terjadi karena kesalahan internal Pemohon Banding, misalnya barang yang tercantum dalam Faktur Pajak tidak sesuai dengan yang diminta di PO baik dalam segi jumlah atau tipe barang, barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Faktur Pajak, barang dikirimmelebihi tanggal pengiriman yang diinginkan oleh dealer atau penyebab lainnya.

Atas barang yang dikirim ke dealer namun tidak sesuai dengan keterangan di PO maka dealer tidak akan menerima Faktur Penjualan dan Faktur Pajak beserta barang tersebut. Dealer meminta Pemohon Banding untuk memperbaiki Faktur Pajak terkait dan mengirimkan faktur pajak yang benar beserta barang yang terkait. Berikut adalah rangkaian urutan dokumen terkait dengan nota retur ini:

Dealer menerbitkan permintaan barang yang terangkum dalam P0, yang kemudian Pemohon Banding input ke dalam dokumen internal yang bernama\ “Surat Pesanan”. Surat pesanan inilah yang menjadi dasar Pemohon Banding untuk menerbitkan Faktur Pajak.

Pemohon Banding menerbitkan Faktur Pajak beserta DO dan mengirimkannya ke dealer. Faktur Pajak tersebut Pemohon Banding laporkan di SPT PPN Masa dimana Faktur Pajak tersebut diterbitkan.

Kesalahan terjadi adalah sebagai berikut:

Pajak, atau

Alasan atas pengembalian Faktur Pajak tersebut Pemohon Banding catat dalam dokumen yang bernama BTB. Dokumen tersebut menjelaskan alasan Faktur Pajak atau barang dikembalikan oleh dealer. BTB tersebut merupakan dasar Pemohon Banding untuk menerbitkan nota retur.

Kepada Terbanding, Pemohon Banding menjelaskan bahwa :

2. Retur Fisik sebesar Rp416.589.967,00
Retur Fisik adalah retur yang terjadi karena ada pengembalian barang dari dealer karena barang cacat/rusak/dealer tutup. Berikut adalah rangkaian urutan dokumen terkait dengan nota retur ini:

Dealer menerbitkan permintaan barang yang terangkum dalam PO, PO tersebut kemudian Pemohon Banding input ke dalam dokumen internal yang bernama “Surat Pesanan”. Surat pesanan inilah yang menjadi dasar Pemohon Banding untuk menerbitkan Faktur Pajak. Pemohon Banding menerbitkan Faktur Pajak beserta DO dan mengirimkannya ke dealer. Faktur Pajak tersebut Pemohon Banding laporkan di SPT PPN Masa dimana Faktur Pajak tersebut diterbitkan. Dealer kemudian akan menerbitkan nota retur jika terdapat barang yang cacat/rusak. Sama dengan proses di retur administrasi maka nota retur yang Pemohon Banding terima tersebut akan Pemohon Banding catat dalam BTB. Dokumen tersebut menjelaskan alasan Faktur Pajak atau barang dikembalikan oleh dealer. BTB tersebut merupakan dasar Pemohon Banding untuk menerbitkan nota retur. Kemudian, Pemohon Banding menerbitkan nota retur dan melaporkannya ke SPT PPN.

Jika nota retur ini dikoreksi oleh Terbanding, maka akan terjadi dua kali pelaporan penjualan dalam SPT PPN. Hal tersebut tentulah tidak sesuai dengan nilai penjualan yang Pemohon Banding catat dalam laporan keuangan Pemohon Banding. Pemohon Banding menjelaskan ke Terbanding bahwa Pemohon Banding telah memungut PPN atas seluruh penjualan Pemohon Banding dan melaporkannya ke dalam SPT PPN. Sebagai buktinya, Pemohon Banding memperlihatkan rekonsiliasi antara Penjualan yang dicatat di laporan keuangan dengan DPP PPN yang dilaporkan dalam SPT PPN. Rekonsiliasi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang material antara penjualan yang dicatatpada laporan keuangan dengan DPP PPN yang dilaporkan di SPT PPN bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar koreksi Pemeriksa dapat dibatalkan;

Pendapat Majelis yang dituangkan dalam Ikhtisar Musyawarah Majelis atas Koreksi Retur Penjualan adalah sebagai berikut :

1) Data dan Fakta
berdasarkan data, penjelasan dan fakta dalam persidangan diketahui bahwa terdapat 2 jenis retur penjualan yaitu:

2) ketentuan yang berlaku
a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-159/PJ./2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar.

Lampiran VIII huruf A. Tata Cara Penggantian Faktur Pajak Standar yang Cacat, Rusak, Salah Dalam Pengisian, atau Salah Dalam Penulisan:

b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 antara lain mengatur:

Pasal 1
(1) Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan oleh pembeli mengurangi :

Pasal 3
(1) Dalam hal terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak, maka pembeli harus membuat dan menyampaikan Nota Retur kepada Pengusaha Kena Pajak penjual.
(2) Atas pengembalian Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat tidak dibuat Nota Retur.
(3) Nota Retur sekurang-kurangnya mencantumkan :

(4) Dalam hal Nota Retur tidak selengkapnya mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tidak dapat diperlakukan sebagai Nota Retur.

3) pendapat Majelis

(1) retur penjualan administrasibahwa atas retur penjualan administrasi Majelis berpendapat bahwa Pembeli belum menerima fisik BKP maupun Faktur Pajak sehingga Pembeli tidak dapat menerbitkan Nota Retur.

bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 mengatur tata cara pembuatan nota retur apabila Faktur Pajak telah diterima oleh Pembeli, sedangkan dalam sengketa retur administrasi terungkap bahwa pihak pembeli tidak pernah menerima Faktur Pajak sehingga ketentuan Terbanding bahwa retur harus dibuat oleh Pembeli, tidak dapat dilaksanakan.

Mengingat sengketa ini adalah ekualisasi dengan PPh Badan dan retur dimaksud sudah diakui di PPh Badan maka sengketa retur administrasi yang merupakan sengketa yuridis, Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon Banding telah melanggar ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994, maka Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan.

(2) retur penjualan fisikbahwa atas retur penjualan fisik Majelis berpendapat bahwa Pembeli telah menerima fisik BKP maupun Faktur Pajak dan Pembeli telah menerbitkan Nota Retur. Atas dasar Nota Retur yang diterbitkan Pembeli seharusnya Pemohon Banding melaporkan Nota Retur tersebut dalam SPT Masa PPN diterimanya Nota Retur tersebut. Oleh karena itu penerbitan Nota Retur yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994, sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan.

bahwa koreksi atas kredit pajak sebesar Rp12.920.000,00 dilakukan oleh Terbanding dengan alasan sebagai berikut :a) bahwa berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Pemeriksaan Pajak terdapat koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebagai berikut:

b).bahwa atas koreksi Faktur Pajak yang disebabkan jawaban klarifikasi “tidak ada” Tim Peneliti melakukan permintaan klarifikasi ulang sebagai berikut:

a. bahwa melalui Surat Nomor S-1115/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 07 Maret 2011 Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar melakukan permintaan keterangan tentang hasil tindak lanjut klarifikasi data Pajak Keluaran ke KPP Pratama Jakarta Serpong.

bahwa KPP Pratama Serpong menyampaikan Surat Nomor SP- 882/WPJ.08/KP.0303/2011 tanggal 10 Mei 2011 tentang ralat jawaban klarifikasi data Pajak Keluaran sebagai berikut:

bahwa untuk menindaklanjuti ralat jawaban ” tidak ada” menjadi “ada” tersebut, Tim Peneliti melakukan pengujian arus uang dan barang untuk membutikan bahwa PPN telah dibayar, namun Pemohon Banding tidak menyampaikan data perolehan BKP/JKP tersebut sehingga tidak dapat dibuktikan alasan keberatan Pemohon Banding adalah benar.

bahwa Tim Peneliti mengusulkan menolak keberatan Pemohon Banding atas faktur pajak tersebut dengan nilai PPN sebesar Rp2.000.000,00.

b. bahwa melalui Surat Nomor S-1116/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 07 Maret 2011 Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar melakukan permintaan keterangan tentang hasil tindak lanjut klarifikasi data Pajak Keluaran ke KPP Pratama Bandung Cibeunying;

bahwa KPP Pratama Bandung Cibeunying menyampaikan Surat Nomor SPKonf- 2521/WPJ.09/KP.0203/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang jawaban larifikasi data Pajak Keluaran sebagai berikut:

bahwa untuk menindaklanjuti ralat jawaban “tidak ada” menjadi “ada” tersebut, Tim Peneliti melakukan pengujian arus uang dan barang untuk membutikan bahwa PPN telah dibayar, namun Pemohon Banding tidak menyampaikan data perolehan BKP / JKP tersebut sehingga tidak dapat dibuktikan alasan keberatan Pemohon Banding adalah benar.

bahwa Tim Peneliti mengusulkan menolak keberatan Pemohon Banding atas Faktur Pajak tersebut dengan nilai PPN sebesar Rp10.920.000,00.

c) bahwa dalam proses keberatan Pemohon Banding telah diminta untuk menyampaikan data oleh Tim Peneliti melalui Surat Nomor S-3571/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 2 Desember 2010 (permintaan ke-1) dan S-4293/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 15 Desember 2010(permintaan ke-2) namun Pemohon Banding tidak menyampaikan data yang lengkap untuk mendukung alasan keberatannya sehingga dalam penelitian tidak terbukti jumlah Pajak Masukan yang dilaporkan Pemohon Banding,

d) bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas koreksi sebesar Rp12.920.000,00 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga diusulkan tetap dipertahankan.

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi kredit pajak sebesar Rp12.920.000,00 yang dilakukan oleh Terbanding, dengan alasan sebagai berikut:

a. bahwa Pemeriksa tidak dapat melakukan koreksi ini walaupun telah menerima konfirmasi negatif dari KPP tempat penerbit Faktur Pajak dengan alasan tanggung jawab renteng mengingat Pemohon Banding telah melunasi PPN pada setiap terjadinya pembelian barang ataupun penggunaan jasa untuk setiap PPN Masukan yang Pemohon Banding laporkan dalam SPT Masa PPN bulan Desember 2008;

b. bahwa Pemohon Banding juga tidak meyakini bahwa hasil konfirmasi yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa atas jawaban “Tidak Ada” mempunyai tingkat akurasi yang tinggi. Berdasarkan pengalaman Pemohon Banding, hasil konfirmasi dengan jawaban “Tidak Ada” seringkali terjadi karena kesalahan administrasi dari kantor pajak yang bersangkutan sehingga sangatlah tidak adil atas kesalahan tersebut, Pemohon Banding dikenakan sanksi tidak boleh mengkreditkan PPN yang benar-benar telah Pemohon Banding bayar. Dalam hal tersebut, Pemohon Banding berpendapat bahwa Tim Pemeriksa tidak seyogyanya menjadikan hasil konfirmasi dengan jawaban “Tidak Ada” sebagai dasar koreksi tetapi Tim Pemeriksa harus melihat dokumen pendukung Pemohon Banding dalam mengkreditkan PPN yang telah dibayar oleh Pemohon Banding tersebut;

c. bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam hal Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti bahwa atas PPN yang dikoreksi tersebut telah dibayar maka seharusnya tidak terdapat koreksi atas Pajak Masukan sebagaimana yang dilakukan oleh Pemeriksa;

bahwa menurut Majelis dalam sengketa ini memerlukan pembuktian sehingga perlu dilakukan uji bukti dokumen pendukung Pemohon Banding.bahwa memenuhi permintaan Majelis untuk melakukan uji bukti, Pemohon Banding dan Terbanding melakukan uji bukti dokumen pendukung Pemohon Banding berupa Faktur Pajak Masukan yang disengketakan.

bahwa atas bukti-bukti yang ditunjukkan Pemohon Banding tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

bahwa saat uji bukti Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti arus uang atau arus barang yang membuktikan bahwa telah terjadi transaksi jual beli maupun transaksi pembayarannya, sehingga koreksi Terbanding telah benar.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas koreksi sebesar Rp12.920.000,00 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga diusulkan tetap dipertahankan.

bahwa atas pendapat Terbanding dalam persidangan dan uji bukti, Pemohon Banding menyampaikan pendapat sebagai berikut :

bahwa Pemohon Banding dalam Berita Acara Pengujian Bukti pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding telah memperlihatkan Faktur Pajak Masukan yang disengketakan kepada Terbanding dengan detail sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding menyampaikan kepada Terbanding bahwa dari hasil konfirmasi terdapat Faktur Pajak yang telah dijawab dengan jawaban “Ada”.

Hal itu berarti Faktur Pajak Masukan tersebut adalah benar ada eksistensinya. Sehingga seharusnya Terbanding mengakui Faktur Pajak Masukan tersebut dan membatalkan koreksinya.

bahwa dalam Surat Uraian Bandingnya Terbanding menambahkan dasar koreksinya atas Faktur Pajak Masukan konfirmasi negatif yaitu tidak dapat meyakini kebenaran atas transaksi tersebut dan tidak dapat diketahui bahwa perolehan Barang Kena Pajak tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding.

bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima tambahan dasar koreksi oleh Terbanding karena menurut Pemohon Banding dasar koreksi Terbanding adalah mengada-ada. Jika telah dilakukan konfirmasi Faktur Pajak Masukannya berarti seharusnya Faktur Pajak tersebut telah diyakini bahwa benar dan mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding, bukan sebaliknya.

KesimpuIan :

bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam persidangan atas koreksi Pajak Masukan tersebut :- telah dilakukan pembayaran,- – bahwa Terbanding melakukan permintaan konfirmasi kepada KPP terkait, dengan hasil jawaban “ada” dan “tidak ada”, yang jawaban ada pun oleh Terbanding ditolak. kesulitan membuktikan arus uang dan arus barang sedangkan yang dimiliki hanya Faktur Pajak

bahwa sengketa atas Setoran PPN Dalam Negeri sebesar Rp1.090.909,00 dilakukan oleh Terbanding dengan alasan sebagai berikut :

1. bahwa koreksi setoran PPN Masa Pajak Desember 2008 sebagai berikut:

2. bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut di atas Tim Peneliti melakukan penelitian sebagai berikut:

3. bahwa dalam proses keberatan Tim Peneliti melakukan konfirmasi pembayaran setoran PPN melalui sistem SI DJP dengan data NTPN 1401010202030605 dan diperoleh data sebagai berikut:

bahwa berdasarkan data tersebut di atas Tim Peneliti berpendapat bahwa setoran PPN dalam negeri Masa Pajak Desember 2008 adalah sebesar Rp8.990.985.376,00.3. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sehingga diusulkan untuk mempertahankan koreksi atas setoran PPN dalam negeri sebesar Rp1.090.909,00.

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas sengketa Setoran PPN Dalam Negeri sebesar Rp1.090.909,00 yang dilakukan oleh Terbanding, dengan alasan sebagai berikut:

bahwa atas koreksi pajak masukan sebesar Rp14.010.909,00 telah dilakukan uji bukti.bahwa untuk sengketa Pajak Masukan ini, Majelis berpendapat untuk jawaban konfirmasi ”tidak ada” maka Pemohon Banding harus dapat membuktikan adanya arus uang dan arus barang sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan untuk bukti yang tidak didukung arus uang dan arus barang.

Sedangkan untuk jawaban konfirmasi ”ada” maka koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan.

bahwa atas Faktur Pajak dengan PT. NGtsebesar Rp 2.000.000,00 dan PT Caladi Lima Sembilan sebesar Rp10.920.000,00 dengan total sebesar Rp12.920.000,00 hasil konfirmasi Terbanding telah dijawab ” ada”. bahwa atas koreksi Terbanding sebesar Rp1.090.909,00 yang hasil konfirmasi Terbanding dijawab ”tidak ada”, dalam pelaksanaan uji bukti Pemohon Banding tidak dapat membuktikan arus uang dan arus barang;

bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti terkait koreksi setoran PPN dalam negeri;

bahwa atas hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat :- mengabulkan Faktur Pajak dari PT. NGt sebesar Rp 2.000.000,00 dan PT Caladi Lima Sembilan sebesar Rp10.920.000,00 dengan total sebesar Rp12.920.000,00 yang dalam konfirmasi oleh Terbanding dijawab ”ada”,- – mempertahankan koreksi Terbanding sebesar Rp1.090.909,00 karena konfirmasi dijawab ”tidak ada” dan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan dengan dokumen pendukung.