:

bahwa pada LPP/KKP Pemeriksa menghitung besarnya penjualan/DPP PPN berdasarkan pengujian arus uang/piutang.

:

bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2008 Nomor: 00143/207/07/121/11 tanggal 29 April 2011 yang diterbitkan Terbanding hanya berdasarkan dugaan/asumsi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

:

bahwa berdasarkan data yang tersedia, penjelasan para pihak selama persidangan dan Berita Acara Hasil Uji Bukti dapat dikemukakan hal-hal berikut :

bahwa dalam proses pemeriksaan Pemeriksa menghitung besarnya penjualan/DPP PPN berdasarkan pengujian arus uang / piutang dengan perhitungan sebagai berikut :

bahwa dalam proses keberatan Pemohon Banding menyerahkan dokumen (sebelum dan sesudah pembahasan) sebagai bukti pendukung atas keberatannya sebagai berikut :

Setelah Pembahasan Akhir :
a. Rekapitulasi Pelunasan/Penerimaan melalui Rekening Koran BCA 022- 1450506,
b. Penjelasan Tertulis mengenai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

bahwa dari hasil penelitian terhadap dokumen-dokumen tersebut diatas, Terbanding menguraikan tanggapan sebagai berikut :

1. bahwa terhadap keberatan Pemohon Banding atas koreksi penerimaan sebesar Rp150.098.193,00 yang menurut Pemohon Banding bukan merupakan penerimaan penjualan namun oleh Pemeriksa ditetapkan sebagai omzet/penjualan dan terutang PPN ;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap data/dokumen tersebut diatas dan dilakukan pentrasiran kembali terhadap dokumen pendukung berupa voucher dan kuitansi penerimaan bank dan tunai, Penelaah menyimpulkan bahwa jumlah sebesar Rp150.098.193,00 adalah merupakan penerimaan dari penjualan dengan rincian sebagai berikut :

bahwa koreksi per masa tersebut diatas adalah jumlah DPP PPN yang belum dilaporkan Pemohon Banding,

bahwa dasar Pemeriksa membagi jumlah koreksi menjadi 12 (duabelas) masa pajak adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 465/KMK.01/1987 tentang Pedoman Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta Perhitungan Sanksi Administrasi berupa Bunga, dan juga berdasar pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-32/PJ.3/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Ketetapan Pajak (Seri PPN – 124),- bahwa dari hasil penelitian diketahui bahwa Pemeriksa telah mengurangkan sisi kredit bank yang berasal bukan dari piutang/penjualan seperti tersebut dibawah ini:

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding kembali menyampaikan alasan ketidak setujuannya atas ko reksi yang dilakukan oleh Terbanding yaitu bahwa dalam melakukan pengujian berdasarkan arus uang/piu tang melalui Rekening Koran Bank, Terbanding tidak mengurangkan penerimaan sisi kredit bank yang bu kan berasal dari piutang/penjualan seperti : transfer dana dari kantor pusat, hutang titipan BBN, pendapa tan bunga bunga bank.

bahwa memperhatikan alasan yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah berkaitan dengan masalah pembuktian.

bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 30 Mei 2013, kepada Pemohon Banding telah dimintakan untuk mempersiapkan bukti-bukti yang mendukung argumentasinya dan memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan Uji Bukti serta melaporkan Berita Acara Hasil Uji Bukti tersebut pada persidangan berikutnya.

bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 30 Agustus 2013 Majelis telah meminta kepada para pihak untuk melaporkan hasil uji bukti yang telah dilakukan dan menyerahkan Berita Acara Hasil Uji Bukti kepada Majelis.

bahwa pada persidangan tersebut pihak Pemohon Banding tidak menghadiri persidangan tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas dan atas pertanyaan Majelis, Terbanding menjelaskan bahwa Uji Bukti belum selesai karena masih menunggu bukti-bukti pendukung yang akan diuji buktikan.

bahwa Majelis meminta kepada Terbanding untuk membuatkan konsep Berita Acara Hasil Uji Bukti (Berita Acara Hasil Uji Kebenaran Materi) berdasarkan data yang telah diuji buktikan sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013 dan dilaporkan pada persidangan berikutnya.

bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 5 September 2013 yang dihadiri oleh para pihak, Majelis meminta agar para pihak melaporkan hasil uji bukti (uji kebenaran materi) yang telah dilakukan dan menyerahkan Berita Acara Hasil Uji Bukti (Berita Acara Hasil Uji Kebenaran Materi).

bahwa dari Berita Acara Hasil Uji Bukti (Berita Acara Hasil Uji Kebenaran Materi) tersebut dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding :

– Terkait koreksi setoran antar Bank, bukti-bukti yang ditunjukkan :

– Terkait koreksi biaya surat-surat kendaraan :

Menurut Pemohon Banding :

Menurut Terbanding :bahwa hasil Uji Bukti adalah satu kesatuan dengan SUB, LHP, LPK dan penjelasan dalam persidangan.
Terkait koreksi Rp 449.047.282,00 :

1. bukti setoran tunai belum ditunjukkan.

Terkait koreksi Rp 2.088.742.322,00 :

Terkait koreksi Rp1.192.956.200,00 :

bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 5 September 2013 Terbanding juga telah menyerahkan konsep Berita Acara Hasil Uji Bukti berdasarkan data yang ada untuk mengetahui kemajuan proses uji kebenaran materi yang telah dilakukan yang diminta oleh Majelis dalam persidangan hari Kamis tanggal 30 Agustus 2013.

bahwa dari konsep Berita Acara Hasil Uji Bukti (Uji Kebenaran Materi) berdasarkan data yang ada, dapat dikemukakan :

Dokumen yang diuji :
Dokumen-dokumen yang ditujukkan saat uji kebenaran materi:
1. Rincian data perhitungan penerimaan bukan dari penjualan yang bersumber dari setoran tunai dan setoran non tunai/melalui rekening terkait angka Rp449.047.282,00,
2. Bukti penerimaan bank, bukti setoran dan kuitansi per bulan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2008 terkait angka Rp449.047.282,00.

Menurut Terbanding :

bahwa Pemeriksa menemukan bahwa Rekening Koran BCA No. 022- 1450506 menampung seluruh penerimaan atas penjualan BKP dan pembelian BKP serta Penerimaan lainnya berupa incentive leasing dan lainnya, secara tunai dan transfer/ATM.

bahwa Rekening Koran BCA No. 022-1435041 selain digunakan untuk menampung transaksi Pemindahbukuan antar rekening Kantor Pusat dan Kantor Cabang, juga menampung penerimaan atas penjualan BKP dan pembelian JKP serta penerimaan lainnya.

bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 5 September 2013, Majelis telah menayakan kepada para pihak apakah sengketa mengenai masalah pembuktian ini merupakan sengketa yang baru atau memang sudah merupakan sengketa sejak dalam proses pemeriksaan;

bahwa pihak Terbanding menjelaskan bahwa masalah pembuktian ini telah ada sejak proses pemeriksaan, sedangkan pihak Pemohon Banding tidak memberikan tanggapannya;

bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 5 September 2013, Pemohon Banding mengajukan permohonan agar masih dapat diberikan waktu untuk melanjutkan uji bukti.bahwa setelah Majelis Hakim melakukan musyawarah, maka atas permohonan Pemohon Banding tersebut tidak dapat dipenuhi dengan pertimbangan sebagai berikut :

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis menyimpulkan bahwa Pemohon Banding melalui Berita Acara Hasil Uji Bukti (Uji Kebenaran Kebenaran Materi) belum / tidak dapat membuktikan argumentasi ketidaksetujuannya atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding. bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat tidak terdapat data/bukti-bukti yang cukup dan alasan-alasan yang dapat meyakinkan Majelis untuk dapat mempertimbangkan Permohonan Banding Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding atas DPP PPN sebesar Rp150.098.193.00 Tetap Dipertahankan.