:

bahwa terdapat bukti potong PPh Pasal 23 berupa manajemen fee Tahun Pajak 2007 dari PT. Way Halim Permai NPWP. 01.130.505.9-323.000 tanpa nomor tanggal 3 April 2009 sebesar Rp 300.000.000,00, yang belum diperhitungkan oleh Pemohon Banding pada Tahun Pajak 2007;

:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat dan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dan harus membayar Rp330.337.333,00 atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak, karena menurut hemat Pemohon Banding:

:

bahwaTerbanding melakukan koreksi DPP Pajak Pertambahan Nilai berupa manajemen fee sebesar Rp2.232.009.008,00 karena sesuai dengan ketentuan Pasal 4A ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, tidak termasuk dalam negatif list sehingga jasa manajemen merupakan Jasa Kena Pajak;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan koreksi Terbanding tidak benar karena pada saat diterbitkan SKP, status Pemohon Banding adalah belum sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan Pemohon Banding tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai serta tidak memanfaatkan Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang diterima;

bahwa Pemohon Banding mendaftarkan diri sebagai PKP tanggal 3 Maret 2010, karena kesadaran sendiri melakukan permintaan untuk dikukuhkan sebagai PKP;

bahwa pada tahun 2009 Pemohon Banding tidak mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP karena kealpaan dan kekhilafan;

bahwa Terbanding dalam persidangan menyatakan bahwa pada Masa Pajak Februari 2009, penyerahan Pemohon Banding telah melebihi Rp600.000.000,00;

bahwa Terbanding menyatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4A) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajak yang berbunyi :”Kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat(4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

bahwa Terbanding menyatakan kriteria mengenai Pengusaha Kena Pajak yang harus melaporkan diri diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal 23 Desember 2003 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, dengan batasan Penghasilan Bruto lebih besar dari Rp600.000.000,00 harus melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP;

bahwa pada Masa Pajak Februari 2009 omzet Pemohon Banding telah melebihi Rp600.000.000,00, sehingga harus melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat koreksi yang dilakukan Terbanding karena terhitung sejak Maret 2009 Pemohon Banding telah harus melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP karena omzet Pemohon Banding telah melebihi Rp600.000.000,00;

bahwa dengan demikian maka Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sejak Masa Pajak Maret 2009;

bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding telah sesuai dengan ketentuan dan karenanya koreksi a quo tetap dipertahankan;