:

bahwa pada saat Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan, yang menjadi pokok sengketa adalah atas dikenakannya Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak, karena sebagai penyalur pupuk bersubsidi, di dalam harga beli dan harga jual sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai karena barang tersebut adalah pupuk bersubsidi;

bahwa pada saat Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan, yang menjadi pokok sengketa adalah atas dikenakannya Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak, karena sebagai penyalur pupuk bersubsidi, di dalam harga beli dan harga jual sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai karena barang tersebut adalah pupuk bersubsidi.

:

bahwa Pemohon Banding merupakan Distributor Pupuk dimana pada tahun tersebut belum dianjurkan oleh PT. ABC selaku produsen bahwa Distributor Pupuk harus berstatus Pengusaha Kena Pajak, sedangkan Pemohon Banding sendiri tidak paham mengenai status Pengusaha Kena Pajak;

bahwa Pemohon Banding selaku distributor dalam melakukan pembelian pupuk, sudah tercantum Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar. Jikalau dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai Terutang, Pajak Pertambahan Nilai Masukan tidak dapat dikreditkan, maka bagi Pemohon Banding merasa dalam memungut pajak diberlakukan Pajak Ganda.

:

bahwa berdasarkan penelitian Majelis dan keterangan dalam persidangan, Pemohon Banding mengajukan banding atas perhitungan DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri atas penjualan pupuk;

bahwa untuk mendukung alasan bandingnya, Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan bukti/dokumen pendukung berupa :
P-13 Laporan Bulanan Distributor Kabupaten Kebumen;
P-14 Laporan Bulanan Distributor Kabupaten Purworejo;
P-15 Laporan Penyaluran Pupuk Ke Pengecer;
P-16 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 579/KMK.04/1996 tanggal 23 September 1996 tentang Petunjuk Direktorat Jenderal Anggaran Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi;
P-17 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 255/KMK.01/1998 tanggal 04 Mei 1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 207/KMK.016/1998 Tentang Harga Eceran Tertinggi Pupuk Urea, SP-36 Dan ZA Produksi Dalam Negeri Di Tingkat Petani Untuk Sektor Pertanian;
P-18 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.01/1998 tanggal 28 Juli 1998 tentang Harga Eceran Tertinggi Dan Biaya Distribusi PupukKCI Impor Bersubsidi Untuk Sub Sektor Tanaman Pangan;
P-19 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 388/KMK.01/1998 tanggal 18 Agustus 1998 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Pupuk;
P-20 Tanda Terima Laporan Distributor Ke Komisi Pengawasan Pupuk Dinas Pertanian, Sekretariat Daerah, Dinas Perdagangan;
P-21 Kliping Koran mengenai pupuk bersubsidi;
P-22 Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 30 Januari 2013 ;
P-23 Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 21 Februari 2013 ;
P-24 Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 13 Maret 2013 ;
P-25 Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 24 April 2013 ;

bahwa untuk mendukung alasan koreksi fiskalnya, Terbanding dalam persidangan mengajukan bukti/dokumen pendukung berupa:

T-6 Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP-49/WPJ.32/KP.0305/2011 tanggal 22 Maret 2011;
T-7Kertas Kerja Pemeriksaan;
T-8 Laporan Penelitian Keberatan Nomor : LAP-346/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 13 Maret 2012;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti T-1 dan T-2 diketahui koreksi Terbanding atas DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp12.938.159.029,00 terdiri dari:

bahwa dalam Surat Bandingnya Pemohon Banding tidak menyengkatakan koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri atas Penjualan Petroganik sebesar Rp613.712.000,00.

bahwa Majelis berpendapat yang menjadi sengketa adalah Koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri atas penjualan pupuk bersubsidi sebesar Rp12.324.447.029,00 (Rp12.938.159.029,00 Rp613.712.000,00).

bahwa berdasarkan keterangan dalam persidangan diketahui bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa pupuk yang dijual adalah pupuk bersubsidi yang PPN-nya ditanggung pemerintah.

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti P-10 diketahui perjanjian jual beli pupuk bersubsidi antara PT. ABC dengan Pemohon Banding berlaku dari tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007.

bahwa dalam Pasal 2 perjanjian dalam bukti P-10 diketahui PT. ABC menjual kepada Pemohon Banding pupuk Urea Bersubsidi.

bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) perjanjian aquo diketahui harga penebusan Pemohon Banding kepada PT. ABC dan harga jual pengecer resmi yang ditunjuk kepada petani/kelompok tani termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebagai berikut:

bahwa sedangkan harga jual Pemohon Banding kepada pengecer resmi yg ditunjuk harus dapat mendukung pencapaian harga jual pengecer resmi maksimal sebesar HET.bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) perjanjian aquo diketahui Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana ayat (1) pasal ini adalah harga tertinggi Pupuk ZA, SP-36 dan Phonska dalam kemasan 50 kg dan/atau 20 kg utuk Pupuk Phonska yg dibayar tunai oleh petani/kelompok tani kepada pengecer resmi di LINI IV.bahwa berdasarkan perjanjian aquo Majelis berpendapat harga penebusan Pemohon Banding kepada PT. ABC dan harga jual pengecer resmi yang ditunjuk kepada petani/kelompok tani tidak termasuk PPN ( PajakPertambahan Nilai) sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti T-8 diketahui kuantitas pupuk yang dijual adalah sebagai :

bahwa Majelis berpendapat penjualan dan pembelian pupuk jenis urea dan granul tidak termasuk PPN adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti P-16 diketahui Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan pupuk Urea, SP-36, dan ZA ke Sub Sektor Tanaman Pangan, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat ditanggung oleh Pemerintah.bahwa Pasal 3A ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan :“Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang”;

bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan :

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

bahwa Majelis berpendapat Pemohon Banding memperoleh penghasilan dari imbalan jasa sebagai distributor pupuk dari PT. ABC kepada pengecer;

bahwa Pemohon Banding sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan jasa distributor pupuk.

bahwa DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dari imbalan jasa sebagai distributor pupuk yang diperoleh Pemohon Banding adalah sebesar Rp704.003.935,00.

bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan para pihak, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dari imbalan jasa sebagai distributor pupuk adalah sebesar Rp704.003.935,00 sehingga dari koreksi Terbanding atas DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dari penjualan pupuk sebesar Rp12.324.447.029,00, koreksi sebesar Rp680.212.394,00 tetap dipertahankan sedangkan sisanya sebesar Rp11.620.443.094,00 tidak dapat dipertahankan.

bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti dalam persidangan Majelis berpendapat sengketa Pajak Masukan sebesar Rp1.142.270.360,00 terjadi karena Terbanding berpendapat Pajak Masukan yang diterima dari PT PUSRI sebelum dikukuhkan sebagai PKP tidak dapat diperhitungan sedangkan Pemohon Banding Pajak Masukan tersebut dapat diperhitungkan.

bahwa dalam pembahasan mengenai pokok sengketa mengenai DPP PPN distributor pupuk, Pemohon Banding mengakui belum berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.

bahwa Pasal 9 ayat (8) Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan :“Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak”.

bahwa Majelis berpendapat dalam sengketa ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak dapat dikreditkan.

bahwaberdasarkan bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan para pihak, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keyakinan Hakim, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp1.142.270.360,00 tetap dipertahankan.