:

bahwa Pemohon Banding mengimpor barang berupa MDF (Medium Density Fibreboard) Premium MBR E2 dengan PIB Nomor: 000914 tanggal 4 Januari 2013, negara asal : Malaysia, yang diklasifikasikan ke dalam pos tarif 4411.12.0000 dengan mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor berdasarkan Surat Keterangan Bebas/Pemungutan PPh Pasal 22 Impor Nomor: KET-006/ IMPOR/WPJ.11/KP.0603/2012 tanggal 3 Februari 2012;

 :

bahwa Pemohon Banding dalam melakukan impor sesuai PIB No. 000914 tanggal 4 Januari 2012, sesungguhnya telah melampirkan dokumen-dokumen terkait impor tersebut dengan sebenar-benarnya, sehingga Metode I Nilai Transaksi sebagai Nilai Pabean terpenuhi;

 :

bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi PIB Nomor : 000914 tanggal 4 Januari 2013 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak berupa importasi Pos 1: MDF (Medium Density Fibreboard) Premium MBR E2 2.5MMX1220MMX2440MM, Pos 2: MDF (Medium Density Fibreboard) Premium MBR , Negara asal : Malaysia, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan nilai pabean CIF USD99,020.26 pada klasifikasi pos tarif:4411.12.0000 (PPh 2,5% BBS 100%), dan oleh Terbanding nilai pabeannya ditetapkan menjadi CIF USD111,397.78 pada klasifikasi pos tarif: 4411.12.0000 (PPh 2,5%), yang mengakibatkan jumlah pungutan yang terutang pada SPTNP sebesar Rp.44.045.000,00, yang tidak disetujui Pemohon Banding;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan penjelasan tertulis pengganti Surat Uraian Banding Nomor SR-192/BC.8/2014 tanggal 2 April 2014 kepada Majelis;

bahwa Terbanding dalam penjelasan tertulis pengganti Surat Uraian Banding Nomor SR-192/BC.8/2014 tanggal 2 April 2014 menyatakan :

Bahwa alasan penetapan adalah: Berdasarkan penelitian, Surat Keterangan Bebas/Pemungutan PPh Pasal 22 Impor Nomor : KET-006/IMPOR/WPJ.11/KP.00603/2012 masa berlakunya sejak tanggal diterbitkan (03 Februari 2012) sampai dengan 31 Desember 2012. Dengan demikian pada saat importasi dilakukan dengan PIB nomor 000914 tanggal 04 Januari 2012. Surat Keterangan Bebas/ Pemungutan PPh Pasal 22 Impor Nomor : KET-006/IMPOR/WPJ.11/KP.00603/2012 tidak berlaku;
4. Sesuai penetapan tersebut di atas, KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak menerbitkan SPTNP nomor : SPTNP-000565/NOTUL/WBC.10.KPP.01/2013 tanggal 18 Januari 2013 (selanjutnya disebut SPTNP-000565) (Bukti T-2), nilai pabeannya adalah sebesar CIF USD 111,397.78 dan dikenakan pembebanan PPh Pasal 22 Impor sebesar 2,5% (dua koma lima persen);

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan penjelasan tertulis pengganti Surat Bantahan nomor 001.B/TJP/III/2014 tanggal 6 Maret 2014 kepada Majelis;

bahwa Pemohon Banding dalam penjelasan tertulis pengganti Surat Bantahan nomor 001.B/TJP/III/2014 tanggal 6 Maret 2014 menyatakan :

Bahwa Termohon Banding dalam:Keterangannya,atas PT.XXX,dengan KEP-490/ WBC.10/ 2013, tg1:17- April-‘2013;menyatakan pd butir : i & m (1,2&3),isinya:..PT.XXX melakukan Importasi dengan Pendaftaran PIB No: 000914,Tgl :04-Jan-‘2013, Jenis Barang : MDF (Medium Density Fibre Board-E2) = 154 bundel = 283.219,2kg, Ex.Malaysia ,NilaiPabean: CFR . US$ 99,020.26 ; Pos Tarif : 4411.12.0000, BM-CEPT=0%,PPN:10% & PPh:0% > Bebas : 100% (Terbanding menganggap dengan Fasilitas : SKB (Surat Keterangan Bebas Pajak PPh/ Pembebasan PPH,ps.22 Impor ).

Selain itu bahwa permasalahan Pembebasan PPh pasal:22 impor,atas jenis barang yg diberitahukan berupa : MDF(Medium Density Fibreboard) Premium MBR E2,dengan pendaftaran PIB : 000914, Tg1:04- Januari-‘2013, negara asal Malaysia, yg diklasifikasi kedalam pos tarif 4411.12.0000 dengan mendapatkan pembebasan PPh pasal 22 impor=0% (ex:2,5% ); Menurut Terbanding, tanpa mendapat Pembebasan. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, bahwa : Fasilitas Bebas PPh, SKB No: 006/IMPOR/WPJ.11/KP.00603/2012 berlaku sejak Tgl: diterbitkan sampai dengan Tgl: 31- Desember-2012, untuk Seluruh Impor PT.XXX ; *Dimana Alasan Terbanding yaitu : Tanggal PIB dengan no pendaftaran No:000914,Tgl: 04-Januari-‘2013> Sehingga menurut Terbanding SKB/Pembebasan PPh pasal 22 impor tsb menjadi tidak berlaku, sedangkan Tgl. Pendaftaran PIB > tsb kesalahan BC , krn diberikan setelah hari Libur Tahun Baru, Tgl : 4-Januari¬2013, seharusnya waktu Impor dapat dilihat dr Tgl B/L ( BC.1.1 ) atau, Tgl Aju PIB,waktu Bayar PIB (27-Des’12)*

Bahwa untuk membuktikan bahwa Nilai Transaksi barang yg diimpor adalah merupakan Nilai Pabean, Pemohon Banding/Importir telah melampirkan Bukti-bukti Nilai Transaksi sebagai berikut :-PIB dengan Nomor Pendaftaran No:00914,Tg1:04-Jan-‘2013, telah Bayar SSPCP di Bank tanggal : 27 Des-2012 (Tgl.AJU ),

Apabila Bea-Cukai meragukan keabsahan & waktu berlakunya SKB PPh ps 22 impor tsb,seharusnya dilakukan Konfirmasi ke Kantor Pajak setempat terlebih dahulu, apakah Jatuh temponya didasarkan pada Tanggal Impornya ( Tgl B/L) & Tanggal Pembayaran PIB di Bank Devisa ( Tgl.Aju PIB ), serta bukan dr Tgl Pendaftaran PIB, Karena akan terjadi ketidak riil-an waktu/tanggal impornya , dimana waktu Impor Tg1:27 Desember 2012 tidak melewati batas waktu berlakunya SKB tsb (31-Desember-2012).

Dengan telah Pemohon Banding sampaikan : Alasan-alasan Banding dalam Surat Bantahan ini, maka Risalah dan Berkas Pemeriksaan Banding PT.XXX, No:001/TJP/V/2013, Tgl: 30-Mei 2013 ,beserta Lampiran dan Bukti-Buktinya , yang merupakan kelengkapan yang tidak terpisahkan dengan Surat Pemohon Banding terdahulu tersebut, kiranya Permohonan Banding Kami dapat dikabulkan, mengingat Uraian Termohon Banding dalam Ket/Kep.DJBC dapat kami Bantah dan dasar/penolakan Keberatan Kami tidak mendasar/Jelas diberikan(butir a sd o Kep) sehingga Keputusan DJBC Nomor : KEP.490/WBC.10/2013, tanggal : 17-April-‘2013 dan SPTNP.No.000565/NOTUL/WBC.10/ KPP.01/2013,tanggal: 18-Januari-‘2013 ,mohon dapat dibatalkan”;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan bukti-bukti pendukung transaksi kepada Majelis berupa :

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding diperoleh petunjuk bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor : 000914 tanggal 4 Januari 2013 yang mengakibatkan terbitnya SPTNP Nomor: SPTNP-000565/NOTUL/WBC.10/KPP.01/2013 tanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp.44.045.000,00;

bahwa dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-490/WBC.10/2013 tanggal 17 April 2013, Terbanding telah menolak permohonan keberatan Pemohon Banding yang diajukan dengan Surat Keberatan Nomor: 001/TJP/II/2013 tanggal 14 Februari 2013;

Penetapan Nilai Pabean oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak yang dikuatkan oleh Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-490/WBC.10/2013 tanggal 17 April 2013

bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding diperoleh petunjuk bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak adalah berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan: “Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean;”

bahwa Pejabat Bea dan Cukai yang menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 000914 tanggal 4 Januari 2013 berdasarkan Peraturan Terbanding Nomor: P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, yang telah diubah dengan Peraturan Terbanding Nomor: P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak;

bahwa penetapan nilai pabean yang dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan: “Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;”

bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk disebutkan bahwa:

Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-490/WBC.10/2013 tanggal 17 April 2013 diketahui alasan yang digunakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak bahwa Metode I atau nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean memakai kriteria Pasal 8 butir d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk tersebut, yaitu

“Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean”;

bahwa Keputusan Menteri Keuangan yang bersangkutan adalah pelaksanaan dari Pasal 16 ayat (2) Undang- undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk dan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa:

“Dalam rangka menetapkan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemberitahuan nilai pabean yang tertera pada dokumen PIB dan semua dokumen yang menjadi lampirannya;”bahwa selanjutnya Pasal 22 ayat (2) huruf f Keputusan Terbanding ini menyatakan: “Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :f. Menguji Kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada Pemberitahuan Pabean Impor;”

bahwa LPPNP adalah dokumen penelitian dan penetapan nilai pabean yang wajib dibuat oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk yang menyatakan bahwa:

bahwa sampai dengan persidangan dinyatakan cukup Terbanding tidak menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) kepada Majelis;

bahwa dalam “Menimbang” huruf l pada Keputusan Terbanding KEP-490/WBC.10/2013 tanggal 17 April 2013 menyatakan :

bahwa Terbanding menetapkan Nilai Pabean berdasarkan Metode III, yaitu berdasarkan Metode Barang Serupa;

bahwa penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan “Dua barang dianggap serupa apabila keduanya memiliki karakter fisik dan komponen material yang sama sehingga dapat menjalankan fungsi yang sama dan secara komersial dapat dipertukarkan, serta:a. diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama; atau b. diproduksi oleh produsen lain di negara yang sama;

bahwa tentang pendekatan Metode III Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 menyatakan sebagai berikut:

(1)Nilai transaksi barang serupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan untuk dasar penentuan nilai pabean sepanjang memenuhi syarat:

bahwa sampai dengan persidangan dinyatakan cukup Terbanding tidak menyerahkan data pembanding barang serupa kepada Majelis sehingga Majelis tidak dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut penetapan nilai pabean yang dilakukan Terbanding;

bahwa dengan tidak diserahkannya data pembanding barang serupa kepada Majelis, tidak dapat membuktikan adanya “bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur” sebagai dasar penggunaan Metode Barang Serupa dalam penetapan nilai pabean sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk;

bahwa dengan demikian terbukti bahwa Terbanding tidak memakai bukti nyata atau data objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tersebut;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan alasan Terbanding dalam bagian menimbang huruf i Keputusan Terbanding Nomor: KEP-490/WBC.10/2013 tanggal 17 April 2013 yang menyatakan :

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan tidak dapat meyakini kebenaran penetapan nilai pabean yang dibuat oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, yang dikuatkan oleh Terbanding dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-490/WBC.10/2013, tanggal 17 April 2013;

Pemeriksaan Bukti Harga Transaksi Milik Pemohon Banding

bahwa selanjutnya Majelis di dalam persidangan memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Proforma Invoice nomor 10011832 tanpa tanggal yang diterbitkan oleh Dongwha Global Sales Sdn Bhd dengan alamat Lot 833 Mukim Padang Meha 09400 Padang Serati Kulim, Kedah Darul Aman diketahui bahwa Pemohon Banding memesan kepada Dongwha Global Sales Sdn Bhd barang impor berupa Medium Density Fibreboard (3 jenis barang) dengan harga CFR Surabaya USD178,464.10;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Commercial Invoice nomor 3000007357 tanggal 21 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Dongwha Global Sales Sdn Bhd diperoleh petunjuk bahwa Dongwha Global Sales Sdn Bhd.. membebankan kepada Pemohon Banding atas importasi MDF (Medium Density Fibreboard) Premium MBR E2 2.5MM X 1220MM X 2440MM, &MDF(Medium Density Fibreboard) Premium MBRE22.5MM X 1220MM X 1830MM Negara asal Malaysia dengan total harga CFR Surabaya USD99,020.26;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Packing List yang menunjuk invoice nomor 3000007357 tanggal 21 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Dongwha Global Sales Sdn Bhd.. Philippines diperoleh petunjuk bahwa Dongwha Global Sales Sdn Bhd.. mengirimkan barang kepada Pemohon Banding berupa MDF (Medium Density Fibreboard) Premium MBR E2 2.5MM X 1220MM X 2440MM, &MDF(Medium Density Fibreboard) Premium MBRE2 2.5MM X 1220MM X 1830MM yang dimasukkan ke dalam 14 kontainer dengan total packages 152 bdl;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill of Lading Nomor: EGLV090200211710 tanggal 21 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Evergreen Line, diketahui pengirim barang yaitu Dongwha Global Sales Sdn Bhd.. mengirimkan barang kepada Pemohon Banding diperoleh petunjuk bahwa barang yang diimpor adalah 152 bundles (50160 pieces) Medium Density Fibreboard, negara asal Malaysia melalui pelabuhan Penang, Malaysia, dengan tujuan pelabuhan Surabaya, Indonesia dengan Kapal Uni Assent 0035 – 299S, dengan term freight prepaid;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Schedule Marine Cargo Nomor: 10096324 MCX – 00001 tanggal 20 Desember 2012 (Open Cover Insurance) yang diterbitkan oleh PT Asuransi AXA Indonesia (Asuransi Dalam Luar Negeri) diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding mengasuransikan pengiriman adalah 152 bundles (50160 pieces) Medium Density Fibreboard dari Penang Port ke Surabaya dengan kapal Uni Assent 0035 – 299S dengan nilai pertanggungan sebesar USD108,922.29;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Letter of Credit bank CIMB Niaga nomor 12155I012627 tanggal 14 November 2012 diketahui bahwa L/C melakukan pembukaan L/C atas importasi barang berupa Medium Density Fibreboard dengan nilai USD104,521.40 dengan beneficiary Dongwha Global Sales Sdn Bhd dengan alamat Lot 833 Mukim Padang Meha 09400 Padang Serati Kulim, Kedah Darul Aman, Malaysia;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Debit Advice tanggal 03 Mei 2013 yang diterbitkan oleh PT Bank CIMB Niaga diketahui bahwa PT Bank CIMB NIaga telah mendebit rekening Pemohon Banding nomor 0950209909002 sebesar USD99,020.26 ditambah interest sebesar USD1,044.04 dengan total USD100,064.30 dengan menunjuk L/C nomor 12155I012627;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Rekening Koran PT Bank CIMB Niaga atas nama Pemohon Banding dengan nomr rekening 0950209909002 periode 01 Mei 2013 s.d. 31 Mei 2013 mata uang : USD diketahui bahwa Pemohon Banding pada tanggal 03 Mei 2013 telah melakukan mutasi debet sebesar USD100,064.30 dengan keterangan Payment I012627 – 01 99200075;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor: 000914 tanggal 4 Januari 2013, Pemohon Banding telah melakukan importasi 152 bundles (50160 pieces) Medium Density Fibreboard, negara asal Malaysia dengan Nilai Pabean diberitahukan CIF USD99,020.26 diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding memberitahu kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak berupa importasi 152 bundles (50160 pieces) Medium Density Fibreboard, negara asal Malaysia dengan Nilai Pabean diberitahukan CIF USD99,020.26 sama dibanding dengan dokumen pendukung transaksi dan pembayaran;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding tersebut Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup bukti bagi Majelis bahwa data yang dilaporkan Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 000914 tanggal 4 Januari 2013 atas importasi berupa 152 bundles (50160 pieces) Medium Density Fibreboard, negara asal Malaysia dengan nilai pabean diberitahukan CIF USD99,020.26 telah benar;

 :

bahwa Surat Keterangan Bebas / Pemungutan PPh Pasal 22 Impor Nomor: KET-006/IMPOR/WPJ.11/KP.0603/2012 masa berlakunya sejak tanggal diterbitkan (3 Februari 2012) sampai dengan 31 Desember 2012.

bahwa pada saat importasi dilakukan dengan PIB Nomor 000914 tanggal 4 Januari 2013, Surat Keterangan Bebas / Pemungutan PPh Pasal 22 Impor Nomor: KET-006/IMPOR/WPJ.11/ KP.0603/2012 tanggal 3 Februari 2012 sudah tidak berlaku;

 :

Apabila Terbanding meragukan keabsahan & waktu berlakunya SKB PPh ps 22 impor tsb, seharusnya dilakukan Konfirmasi ke Kantor Pajak setempat terlebih dahulu, apakah Jatuh temponya didasarkan pada Tanggal Impornya (Tgl B/L) & Tanggal Pembayaran PIB di Bank Devisa (Tgl. Aju PIB ), serta bukan dr Tgl Pendaftaran PIB, karena akan terjadi ketidak riil-an waktu / Tanggal impornya, dimana waktu Impor Tgl 27 Desember 2012 tidak melewati batas waktu berlakunya SKB tsb (31 Desember 2012).

 :

bahwa Surat Keterangan Bebas / Pemungutan PPh Pasal 22 Impor Nomor: KET-006/IMPOR/WPJ.11/KP.0603/2012 tanggal 3 Februari 2012 tersebut diterbitkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan Dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Oleh Pihak Lain, yang diberikan karena:

“Pasal 1 (1) Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena:a. mengalami kerugian fiskal;b. berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal;c. Pajak Penghasilan yang telah dan akan dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutang,dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain kepada Direktur Jenderal Pajak.

bahwa PPh Pasal 22 merupakan bagian dari Pajak Penghasilan yang harus dilaporkan dan diperhitungkan di dalam SPT Tahunan;

bahwa atas pembayaran PPh Pasal 22 sesuai SSPCP Nomor: 022.094.8360 tanggal 21 Januari 2013, seharusnya sudah dilaporkan dan diperhitungakan didalam SPT Tahunan 2013 (yang dibuat pada awal tahun 2014) dan didalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan SPT Tahunan 2013 dimaksud;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat, masalah PPh Pasal 22 tersebut telah selesai di Direktorat Jenderal Pajak.

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan nilai pabean oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-490/WBC.10/2013 tanggal 17 April 2013 dengan penetapan nilai pabean sebesar CIF USD111,397.78 tidak dapat dipertahankan dan sengketa atas pemungutan PPh Pasal 22 Impor sebesar 2,5% dari Nilai Impor dengan tidak memberlakukan SKB No. 006/IMPOR/WPJ.11/KP.00603/2012, dengan berlalunya tahun fiskal 2013, seharusnya telah selesai di Direktorat Jenderal Pajak;