:

bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3555/KPU.01/2013 tanggal 14 Juni 2013 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

:

bahwa SPTNP Nomor: SPTNP-005161/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 3 April 2013 yang menolak nilai pabean pemohon banding dengan alasan tim audit tidak dapat meyakini kebenaran nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 092817 tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp1.849.211.000,00;

:

bahwa Surat Banding Nomor: 001/KMN/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013, ditandatangani oleh XX, Jabatan: Direktur;

bahwa Surat Banding Nomor: 001/KMN/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 001/KMN/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3555/KPU.01/2013 tanggal 14 Juni 2013 tentang penetapan atas keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-005161/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 3 April 2013;

bahwa Surat Banding Nomor: 001/KMN/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2013 (diantar), sedangkan berdasarkan bukti kirim yang disampaikan oleh Terbanding dalam persidangan, surat keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding dikirim oleh Terbanding pada tanggal 15 Juni 2013, sehingga pengajuan banding adalah 60 (enam puluh) hari, memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 juncto Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 001/KMN/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013, memenuhi persyaratan satu surat banding untuk satu keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 001/KMN/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013, memuat alasan-alasan banding yang jelas, dan walaupun tidak mencantumkan tanggal diterima keputusan Terbanding namun pengajuan banding masih memenuhi jangka waktu 60 (enam puluh) hari, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 001/KMN/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa banding diajukan terhadap besarnya jumlah tagihan pungutan impor yang masih harus dibayar sebesar Rp1.849.211.000,00. Pemohon Banding telah melampirkan fotokopi bukti pembayaran berupa SSPCP Nomor: 407976 tanggal 26 Juni 2013 melalui PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebesar Rp1.849.211.000 dalam permohonan bandingnya;

bahwa Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini, yaitu dalam persidangan pada tanggal 3 Maret 2014, 24 Maret 2014 dan 21 April 2014, walaupun telah diberitahukan secara patut melalui Pemberitahuan Nomor: Pemb-046/PAN.34/2014 tanggal 13 Februari 2014, Panggilan Nomor: Pang-072/PAN.34/2014 tanggal 5 Maret 2014 dan Pang-107/PAN.34/2014 tanggal 1 April 2014 dan tidak menyampaikan bukti asli SSPCP walaupun telah diminta secara patut oleh Majelis untuk memperlihatkan bukti asli SSPCP tersebut melalui Pemberitahuan Nomor: Pemb-046/PAN.34/2014 tanggal 13 Februari 2014, Panggilan Nomor: Pang-072/PAN.34/2014 tanggal 5 Maret 2014 dan Pang-107/PAN.34/2014 tanggal 1 April 2014;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis tidak dapat meyakini bukti pembayaran sebagaimana dilampirkan oleh Pemohon Banding di dalam berkas banding sehingga Majelis berkesimpulan pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa XX, Jabatan: Direktur, selaku penandatangan Surat Banding Nomor: 001/KMN/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013, tidak terbukti berhak menandatangani surat banding karena tidak terdapat bukti akta perusahaan yang meyakinkan jabatan XX sebagai direktur, atas hal tersebut Majelis berkesimpulan pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini, yaitu dalam persidangan pada tanggal 3 Maret 2014, 24 Maret 2014 dan 21 April 2014, walaupun telah diberitahukan secara patut melalui Pemberitahuan Nomor: Pemb-046/PAN.34/2014 tanggal 13 Februari 2014, Panggilan Nomor: Pang-072/PAN.34/2014 tanggal 5 Maret 2014 dan Pang-107/PAN.34/2014 tanggal 1 April 2014 dan tidak menyampaikan bukti akta perusahaan walaupun telah diminta secara patut oleh Majelis untuk memperlihatkan bukti akta tersebut melalui Pemberitahuan Nomor: Pemb-046/PAN.34/2014 tanggal 13 Februari 2014, Panggilan Nomor: Pang-072/PAN.34/2014 tanggal 5 Maret 2014 dan Pang-107/PAN.34/2014 tanggal 1 April 2014;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa Surat Banding Nomor: 001/KMN/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 telah memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, namun surat banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa dengan demikian Majelis berketetapan Surat Banding Nomor: 001/KMN/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga Majelis berkesimpulan banding Pemohon Banding tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan;

bahwa karena banding Pemohon Banding tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan, maka pemenuhan ketentuan formal lainnya dan materi sengketa banding yang diajukan Pemohon Banding tidak dapat diperiksa lebih lanjut;