bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor KEP-4603/KPU.01/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang penetapan atas keberatan terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-005489/NOTUL/KPU- TP/BD.02/2013 tanggal 9 April 2013;

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-4603/KPU.01/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang penetapan atas keberatan terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-005489/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 9 April 2013;

bahwa Surat Banding Nomor : 005/MKJ/IMP/IX/2013, tanggal 27 September 2013, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhiketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor : 005/MKJ/IMP/IX/2013, tanggal 27 September 2013, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat, tanggal 27 September 2013, sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan 31 Juli 2013, sehingga diketahui jatuh tempo pengajuan banding adalah 28 September 2013 dan diketahui Surat Banding Pemohon Banding diajukan dalam waktu 59 hari, dengan demikian pengajuan banding memenuhi ketentuan jangka waktu 60 hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa Surat Banding Nomor : 005/MKJ/IMP/IX/2013, tanggal 27 September 2013 menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Nomor : KEP-4603/KPU.01/2013 tanggal 31 Juli 2013 dengan demikian, pengajuan banding memenuhi persyaratan 1 Surat Banding untuk 1 Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor : 005/MKJ/IMP/IX/2013, tanggal 27 September 2013, memuat alasan-alasan banding yang jelas, walaupun tidak mencantumkan tanggal diterimanya Keputusan Terbanding, namun demikian, dapat diketahui bahwa pengajuan banding Pemohon Banding masih dalam jangka waktu 60 hari, dengan demikian memenuhi ketentuan formal Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor : 005/MKJ/IMP/IX/2013, tanggal 27 September 2013, dilampiri dengan salinan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-4603/KPU.01/2013 tanggal 31 Juli 2013, maka pengajuan banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa banding diajukan terhadap jumlah Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor yang terutang sebesar Rp.56.984.000,00 dan 50% nya adalah sebesar Rp.28.492.000,00;

bahwa dalam berkas bandingnya, Pemohon Banding melampirkan bukti pembayaran 50% pungutan terutang berupa SSPCP sebesar Rp.56.984.000,00, yang diterma oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Tanjung Priok, tanggal 22 Agustus 2013;

bahwa karena Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga tidak dapat ditunjukkan asli SSPCP terebut kepada Majelis, oleh karenanya Majelis tidak dapat memeriksa kebenaran dan keabsahan SSPCP tersebut, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo. Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa Surat Banding Nomor : 005/MKJ/IMP/IX/2013, tanggal 27 September 2013, ditandatangani oleh XX, jabatan: tidak dicantumkan;

bahwa dalam Surat Bandingnya, Pemohon Banding tidak melampirkan bukti pendukung yang dapat menunjukkan bahwa XX adalah orang yang berwenang untuk mengajukan dan menandatangani Surat Banding Pemohon Banding, sehingga masih diperlukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai kewenangan penandatangan Surat Banding tersebut;

bahwa dengan demikian Surat Banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa oleh karena Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga tidak dapat diketahui bahwa YY adalah Direktur dan berhak menandatangani surat banding, oleh karenanya Majelis tidak dapat memeriksa kebenaran dan keabsahan Akta tersebut, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, Majelis berpendapat permohonan banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, namun tidakmemenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga Surat Banding Pemohon Banding tidak dapat diterima;