bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor: KEP-4548/ KPU.01/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Penetapan atas Keberatan PT. XXX terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor: SPTNP-008715/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 03 Juni 2013;

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-4548/ KPU.01/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Penetapan atas Keberatan PT. XXX terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor: SPTNP-008715/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 03 Juni 2013;

bahwa Surat Banding Nomor 046/MVC-BAN/VII/2013 tanggal 06 September 2013, ditandatangani oleh XX, Jabatan: Direktur;

bahwa Surat Banding Nomor 046/MVC-BAN/VII/2013 tanggal 06 September 2013, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor 046/MVC-BAN/VII/2013 tanggal 06 September 2013, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan TerBanding KEP-4548/KPU.01/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang penetapan atas keberatan terhadap SPTNP Nomor SPTNP-008715/NOTUL/KPU- TP/BD.02/2013 tanggal 03 Juni 2013;

bahwa Surat Banding Nomor 046/MVC-BAN/VII/2013 tanggal 06 September 2013, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat, tanggal 20 September 2013 (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 29 Juli 2013, sehingga pengajuan banding dilakukan dalam 54 hari (29 Juli 2013 – 20 September 2013) memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa Surat Banding Nomor 046/MVC-BAN/VII/2013 tanggal 06 September 2013, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor 046/MVC-BAN/VII/2013 tanggal 06 September 2013, memuat alasan-alasan banding yang lengkap walaupun tidak mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding namun pengajuan banding masih memenuhi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor 046/MVC-BAN/VII/2013 tanggal 06 September 2013 dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa banding diajukan terhadap jumlah Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak dalam Rangka Impor yang terutang sebesar Rp186.833.000,00 dan 50% nya adalah sebesar Rp93.416.500,00 yang telah dilunasi oleh Pemohon Banding sesuai dengan fotokopi Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 416282 sebesar Rp186.833.000,00 yang diterima PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Jkt. Perumpel Tg. Priok tanggal 22 Agustus 2013

bahwa karena Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga tidak dapat ditunjukkan asli SSPCP terebut kepada Majelis, oleh karenanya Majelis tidak dapat memeriksa kebenaran dan keabsahan SSPCP tersebut, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo. Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa Surat Banding Nomor 046/MVC-BAN/VII/2013 tanggal 06 September 2013 ditandatangani oleh XX, Jabatan: Direktur;

bahwa di dalam Surat Bandingnya, Pemohon Banding tidak melampirkan bukti pendukung apapun yang dapat menunjukkan bahwa XX, adalah Direktur;

bahwa oleh karena Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga tidak dapat diketahui bahwa XX, adalah Direktur dan berhak menandatangani surat banding, oleh karenanya Majelis tidak dapat memeriksa kebenaran dan keabsahan Akta tersebut, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, Majelis berpendapat permohonan banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, namun tidakmemenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga Surat Banding Pemohon Banding tidak dapat diterima;