:

bahwa SPTNP Nomor: SPTNP-012845/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 04Agustus 2013 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, dengan penghitungan sebagai berikut:

:

bahwa yang mewajibkan Pemohon Banding untuk membayar Bea Masuk/PPN/PPh Psl 22/Denda dalam Rangka Impor sejumlah Rp1.404.632.000,00 (Satu millyar empat ratus empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

:

bahwa sesuai peraturan perundang-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan- ketentuan formal sebagai berikut:

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor: 01/Dir/LML/XII/13 tanggal 16 Desember 2013 ditandatangani oleh XX, jabatan: Direktur;

bahwa Surat Banding Nomor: 01/Dir/LML/XII/13 tanggal 16 Desember 2013, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 01/Dir/LML/XII/13 tanggal 16 Desember 2013, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6110/KPU.01/2013 tanggal 03 Oktober 2013 tentang tentang Penetapan atas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-012845/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal04 Agustus 2013;

bahwa Surat Banding Nomor: 01/Dir/LML/XII/13 tanggal 16 Desember 2013, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 03 Oktober 2013;

bahwa dalam persidangan ke-2 (kedua) tanggal 01 Juli 2014, Terbanding menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi bukti pengiriman Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6110/KPU.01/2013 tanggal 03 Oktober 2013 berupa Ekspedisi Surat Keputusan Keberatan tertanggal 03 Oktober 2013 (stempel pos) atas nama PT XXX;

bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan pengajuan banding memenuhi jangka waktu 60 (enam puluh) hari;

bahwa Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan bahwa “Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung”;

bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan bahwa “Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan”;

bahwa Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa “Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi”;

bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa apabila jangka waktu pengajuan banding dihitung sejak tanggal Keputusan Terbanding yaitu tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal diterimanya Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak yaitu tanggal 18 Desember 2013 maka banding Pemohon Banding diajukan dalam jangka waktu 77 (tujuh puluh tujuh) hari, sehingga pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa karena Surat Banding Nomor: 01/Dir/LML/XII/13 tanggal 16 Desember 2013 tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, maka banding Pemohon Banding tidak dapat diterima;

bahwa karena banding Pemohon Banding tidak dapat diterima, maka pemenuhan ketentuan formal lainnya dan materi sengketa banding yang diajukan Pemohon Banding tidak diperiksa lebih lanjut;