:

bahwa dikarenakan terdapat keraguan atas validitas Origin Criteria pada form E yang dilampirkan serta belum terdapat jawaban atas konfirmasi, maka atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tarif Bea Masuk dalam rangka Skema AC- FTA, sehingga diberlakukan tarif yang berlaku umum (MFN);

:

bahwa pembebanan BM 0% (ACFTA) yang tercantum di dalam PIB Pos 1 – Pos 4 dari PIB No. 230576 tanggal 11 Juni 2013 yang tercantum dalam Form No. E133219105700420 tanggal 30 Mei 2013, menurut hemat Pemohon Banding sudah benar karena telah memenuhi syarat yang ditetapkan PMK RI No. 117/MK.011/2012;

:

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan PIB Nomor: 230576 tanggal11 Juni 2013 dengan pemberitahuan berupa Concrete Spun File Mould D800 x 36.6M, dan lain-lain (4 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, dengan klasifikasi pos tarif dan pembebanan tarif bea masuk (BM) ACFTA sebagai berikut:

bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6323/KPU.01/2013 tanggal 11 Oktober 2013, berdasarkan penelitian, importasi Concrete Spun File Mould D800 x 36.6M, dan lain-lain (4 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), yang diimpor dengan PIB Nomor: 230576 tanggal 11 Juni 2013, menggunakan Form E Nomor E133219105700420 tanggal 30 Mei 2013, berdasarkan Anex 3 Rule 3, untuk jenis barang berupa Concrete Spun File Mould D800 x 36.6M, dan lain-lain (4 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) bukanlah jenis barang yang menggunakan criteria “WO”/Wholly Obtained, maka terhadap barang yang diimpor dengan PIB Nomor 230576 tanggal 11 Juni 2013, pembebanan tarif bea masuknya dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 015/MW/SBRT/XI/2013 tanggal 29 November 2013 secara implisit menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbanding dalam Keputusan Nomor: KEP-6323/KPU.01/2013 tanggal 11 Oktober 2013, Pemohon Banding mengemukakan alasan bahwa pembebanan BM 0% (ACFTA) yang tercantum di dalam PIB Pos 1 – Pos 4 dari PIB No. 230576 tanggal 11 Juni 2013 yang tercantum dalam Form No. E133219105700420 tanggal 30 Mei 2013, menurut hemat Pemohon Banding sudah benar karena telah memenuhi syarat yang ditetapkan PMK RI No. 117/MK.011/2012;

bahwa ketentuan ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (ACFTA) juncto Keputusan Presiden RI Nomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of South East Asian Nations and The People’s Republic of China dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People’s Republic Of China;

bahwa menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of SoutheastAsian Nations And The People’s Republic Of China, dalam melaksanakan kerjasama ACFTA dimaksud disepakati untuk menggunakan Rule of Origin (ROO) Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalam Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area;

bahwa berdasarkan Annex 3: Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area pada Rule 3 dinyatakan “Within the meaning of Rule 2 (a),the following shall be considered as wholly produced or obtained in a Party:

bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012 dinyatakan “Menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat China dan negara- negara ASEAN dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”;

bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012 dinyatakan “Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012 dinyatakan “Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”;

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (ACFTA) diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2012 dengan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 696;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Terbanding menyerahkan fotokopi bukti/ dokumen berupa:

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan fotokopi bukti/ dokumen berupa:

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkanPemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-3196/KPU.01/2013 tanggal 24 Juli 2013, telah diminta konfirmasi keabsahan Form E Nomor E133219105700420 tanggal 30 Mei 2013 kepada Jiangsu Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People’s Republic of China;

bahwa berdasarkan Surat Jiangsu Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People’s Republic of China Nomor: JS13314 tanggal 22 Oktober 2013 sebagai jawaban konfirmasi Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-3196/KPU.01/2013 tanggal 24 Juli 2013, menyatakan bahwa Form E Nomor E133219105700420 tanggal 30 Mei 2013 adalah sah dan benar serta seluruh material yang digunakan dalam proses produksi diperoleh di China;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen pendukung berupa Invoice, Packing List, PIB, Bill of Lading, Form E Nomor E133219105700420 tanggal 30 Mei2013, Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-3196/KPU.01/2013 tanggal 24 Juli 2013 dan Surat Jiangsu Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People’s Republic of China Nomor: JS13314 tanggal 22 Oktober 2013, kedapatan bahwa Form E Nomor E133219105700420 tanggal 30 Mei 2013 adalah sah sehingga Form E Nomor E133219105700420 tanggal 30 Mei 2013 dapat diterima, oleh karenanya atas importasi Concrete Spun File Mould D800 x 36.6M, dan lain-lain (4 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 230576 tanggal 11 Juni 2013 diberikan preferensi tarif skema ACFTA dan ditetapkan pembebanan tarif bea masuknya sebagai berikut: