Menurut Terbanding

:

bahwa Form E yang dilampirkan tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menggunakan Tanf Preterensi, sehingga terhadap PIB No. 023711 tanggal 27 Jull 2013 atas PT. XXX yang melakukan importasi Wheel Loader Type of Goods: 937H diberitahukan pada Pos Tarif 8429.59.0000 dikenakan pembebanan tarif Bea Masuk umum (MFN) sebesar 5%”;

bahwa terhadap PIB No. 023711 tanggal 27 Juli 2013, Pemohon Banding melampirkan Form E No. E133216014347022 tanggal 16 Juli 2013 guna mendapatkan tarif preferensi AC-FTA (ASEAN China- Free Trade Area);

bahwa berdasarkan penelitian terhadap Form E No. E133216014347022 tanggal 16 Juli 2013, kedapatan:
• Pada kolom nomor 7, Jenis barang adalah Wheel Loader Type of – Goods: 937H;
• Pada kolom nomor 8, tellers “WO” (Origin Criteria);

bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-05/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Dalam Rangka Skema Free Trade Agreement pada Overleaf Notes ACFTA point 3 huruf (I) dinyatakan bahwa: “Origin Criteria: 3. For exports to the above mentioned countries to be eligible for preferential treatment, the requirement is that either (i) The products wholly obtained in the.exporting Member State as defined in Rule 3 of the ASEAN- China Rules of Origin”;

bahwa berdasarkan Annex 3 Rule 3 “Rules of Origin for the ASEAN- China Free Trade Area”:

Within the meaning of Rule 2 (a), the following shall be considered as wholly produced or obtained in aParty:
a) Plant and plant products harvested, picked or gathered there;
b) Live animals born and raised there;
c) Product obtained from live animals referred to in paragraph (b) above;
d) Products obtained from hunting, trapping, fishing, aquaculture, gathering or capturing conducted there;
e) Minerals and other naturally occurring substances, not included in paragraphs (a) to (d), extracted or taken from its soil, waters, seabed or beneath their seabed;
f)Products taken from the waters, seabed or beneath the seabed outside the territorial waters of that Party,provided that that Party has the rights to exploit such waters, seabed and beneath the seabed in accordance with international law;
g) Products of sea fishing and other marine products taken from the high seas by vessels registered with a Party or entitled to fly the flag of that Party;
h) Products processed and/or made on board factory ships registered with a Party or entitled to fly the flag of that Party, exclusively from products referred to in paragraph (g) above;
i)Articles collected there which can no longer perform their original purpose nor are capable of being restored or repaired and are fit only for disposal or recovery of parts of raw materials, or for recycling purposes; and
j) Goods obtained or produced in a Party solely from products referred to in paragraphs (a) to (i) above.

bahwa berdasarkan Annex 3 Rule 3 “Rules of Origin for the ASEAN-China Free Trade Area” diatas, untuk jenis barang Wheel Loader Type of Goods: 937H tidak termasuk kriteria dalam kategori “WO” (Wholly Obtained);

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Form E yang dilampirkan tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menggunakan Tanf Preterensi, sehingga terhadap PIB No. 023711 tanggal 27 Jull 2013 atas PT. Foresta Transtek yang melakukan importasi Wheel Loader Type of Goods: 937H diberitahukan pada Pos Tarif 8429.59.0000 dikenakan pembebanan tarif Bea Masuk umum (MFN) sebesar 5%

Menurut Pemohon

:

bahwa Terbanding juga telah menggunakan ketentuan APPENDIX i, Attachment A tentang OCP dan ROO dengan tepat dan benar dalam memutuskan Menerima Keberatan Pemohon Banding;

bahwa Pemohon menolak analisa Terbanding pada Nomor 9 yang menyatakan Form E yang dilampirkan tidak dapat dijadikan dasar untuk menggunakan tariff preferensi karena analisa tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ( PMKRI) NO.117/PMK.011/2012 :
A. Pasal 2 ayat 1a : Tarif Bea Masuk dalam rangka Asean-China Free Trade Area (ACFTA ) yang lebih rendah dari tariff bea masuk yang berlaku secara umum hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapidengan surat keterangan asal (FORM E ) yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dinegara-negara yang bersangkutanB. Pasal 1 ayat 2e : Dalam hal terdapat penetapan tariff bea masuk untuk pos-pos tarif pada kolom (5) dan kolom (6) sebagaimana dimaksud pada huruf a yang juga ditetapkan pada kolom (7) atas impor barang dari Negara Republik Rakyat China berlaku besaran tariff bea masuk sebagaimana tercantum pada kolom (7) sebagaimana dimaksud pada huruf d.

bahwa Pemohon menolak SIMPULAN Terbanding pada nomor E 3 yang menyatakan telah melaksanakan semua ketentuan karena secara hukum belum sah/ lengkap karena belum mendapat jawaban tertulis dari pihak Supplier ( CHINA) atau instansi penerbit dan hal ini telah DIAKUI sendiri oleh Terbanding dalam ANALISA Nomor D. 8;

Menurut Majelis

:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding Pemohon Banding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi atas Wheel Loader, negara asal: China, yang diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 023711 tanggal 27 Juli 2013 pada pos tarif 8429.59.00.00 dengan tarif BM 0% (AC-FTA) dan oleh Terbanding ditetapkan pada pos tarif yang sama yaitu 8429.59.00.00 dengan tarif BM 5% (MFN), sebagai dasar penerbitan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-002044/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal 1 Agustus 2013 dengan jumlah kekurangan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp171.409.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 023711 tanggal 27 Juli2013 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan:
“ Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean ”

bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan yang menetapkan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 023711 tanggal 27 Juli 2013 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen;

bahwa atas penetapan tarif bea masuk tersebut, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-002044/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal 1 Agustus 2013 yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi pungutan yang terutang sebesar Rp171.409.000,00;

bahwa kemudian atas penetapan Tarif Bea Masuk tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor : 101/FRT-BC/VIII/13 tanggal 20 Agustus 2013 yang diterima Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan secara lengkap pada tanggal 22 Agustus 2013, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa selanjutnya, Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-410/WBC.02/2013 tanggal 01 Oktober 2013 menolak keberatan tersebut dan memperkuat penetapan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan;

bahwa atas Surat Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor : 002/FRT-DJBC/X/13 tanggal 29 Oktober2013 kepada Pengadilan Pajak;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan penjelasan tertulis nomor 003/FRT-DJBC/VI/14 tanggal 19 Juni 2014 kepada Majelis;

bahwa Pemohon Banding dalam penjelasan tertulis nomor 003/FRT-DJBC/VI/14 tanggal 19 Juni 2014 menyatakan :

“1.Bahwa Pemohon tetap berpegang pada dalil-dalil yang telah diajukan dalam surat bandingnya No.002/FRT-DJBC/X/13, karena telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa Pemohon menolak analisa Terbanding pada Nomor 9 yang menyatakan Form E yang dilampirkan tidak dapat dijadikan dasar untuk menggunakan tariff preferensi karena analisa tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ( PMKRI) NO.117/PMK.011/2012 :
A. Pasal 2 ayat 1a : Tarif Bea Masuk dalam rangka Asean-China Free Trade Area (ACFTA ) yang lebih rendah dari tariff bea masuk yang berlaku secara umum hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapidengan surat keterangan asal (FORM E ) yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dinegara-negara yang bersangkutan;
B. Pasal 1 ayat 2e : Dalam hal terdapat penetapan tariff bea masuk untuk pos-pos tariff pada kolom (5) dan kolom (6) sebagaimana dimaksud pada huruf a yang juga ditetapkan pada kolom (7) atas impor barang dari Negara Republik Rakyat China berlaku besaran tariff bea masuk sebagaimana tercantum pada kolom (7) sebagaimana dimaksud pada huruf d.

3. Bahwa Pemohon menolak SIMPULAN Terbanding pada nomor E 3 yang menyatakan telah melaksanakan semua ketentuan karena secara hukum belum sah/ lengkap karena belum mendapat jawaban tertulis dari pihak Supplier ( CHINA) atau instansi penerbit dan hal ini telah DIAKUI sendiri oleh Terbanding dalam ANALISA Nomor D. 84. Bahwa Pemohon keberatan dan menolak dalil Terbanding pada huruf F PERMOHONAN yang menyatakan Pemohon tIdak dapat membuktikan dalil bandingnya sehingga harus ditolak seluruhnya, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Terbanding tidak membaca secara komprehensif tetapi secara partial yang menguntungkan Terbanding, karena setiap dalil yang dinyatakan Pemohon selalu ada dasar hukum/peraturannya dan disertakan bukti tetapi sebaliknya Terbanding tidak memberikan analisa dan simpulan terhadap dalil yang dinyatakan Pemohon dalam poin 2 dan 3 tentang importasi yang pernah dilakukan Pemohon sebanyak 34 kali tanpa dikenakan BM dan pernah dikenakan BM tetapi Keberatan dapat diterima oleh BEA CUKAI JATIM, bahkan analisa Terbanding pada nomor 9 telah melanggar dan bertentangan dengan PMKRI NO.117/PMK.011/2012 PASAL 2 AYAT 1A DAN PASAL 1 AYAT 2E “;

bahwa pembahasan Majelis mengenai penetapan tarif bea masuk yang disengketakan, diuraikan sebagai berikut :

bahwa untuk memeriksa kebenaran klasifikasi dan tarif bea masuk atas importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor 023711 tanggal 27 Juli 2013 tersebut, Majelis menggunakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI tahun 2012) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan mulai dari identifikasi barang, klasifikasi barang dan terakhir Tarif Bea Masuk;

1. Identifikasi Barang

bahwa oleh Terbanding barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor 023711 tanggal 27 Juli 2013 diidentifikasi sebagai Wheel Loader;

bahwa menurut Pemohon Banding, importasi yang diberitahukan dengan PIB Nomor 023711 tanggal 27 Juli 2013 adalah Wheel Loader, negara asal: China;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa tidak ada sengketa antara Terbanding dengan Pemohon Banding mengenai identifikasi barang dari barang yang diimpor oleh Pemohon Banding, yaitu Wheel Loader;

2. Klasifikasi Barang

bahwa baik Terbanding maupun Pemohon Banding sama sependapat bahwa Wheel Loader diklasifikasikan ke dalam pos tarif 8429.59.00.00;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa tidak ada sengketa antara Terbanding dengan Pemohon Banding mengenai klasifikasi dan barang yang diimpor oleh Pemohon Banding yaitu Wheel Loader diklasifikasi ke dalam pos tarif 8429.59.00.00;