:

bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-94/KPU.01/2013 tanggal 21 Maret 2013 diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran PPnBM sebesar Rp39.063.000,00;

:

bahwa harga barang yang Pemohon Banding impor tidak melebihi USD 100 sehingga tidak bisa digolongkan sebagai barang mewah. Dengan demikian menurut Pemohon Banding tidak terkena PPnBM;

:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding Pemohon Banding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi Monitoring Cameras for Automotive dengan PIB Nomor 413830 tanggal 03 November 2011 yang diberitahukan pada pos tarif 8525.60.00.00 dan oleh Terbanding klasifikasi pos tarifnya ditetapkan kembali pada pos tarif 8525.80.50.90 dengan pengenaan PPnBM sebesar 10% dan menjadi dasar diterbitkannya Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-94/KPU.01/2013 tanggal 21 Maret 2013 dengan jumlah kekurangan pembayaran pajak dalam rangka impor berupa PPnBM sebesar Rp 39.063.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding.

ahwa Majelis berkesimpulan, penetapan klasifikasi pos tarif dan pengenaan PPnBM atas PIB Nomor 413830 tanggal 03 November 2011 tersebut berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan:

(2) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk:a. melunasi bea masuk yang kurang dibayar, ataub. mendapatkan pengembalian bea masuk yang lebih dibayar”.

bahwa Pejabat Bea dan Cukai yang menetapkan klasifikasi pos tarif dan pengenaan PPnBM atas PIB Nomor 413830 tanggal 03 November 2011 tersebut adalah a.n. Direktur Jenderal, Kepala Kanwil DJBC Jakarta berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor 43/BC/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Untuk dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Membuat dan Menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean.

bahwa atas penetapan kembali klasifikasi pos tarif dan pengenaan PPnBM tersebut, Kepala Kanwil DJBC Jakarta menerbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-94/KPU.01/2013 tanggal 21 Maret 2013 yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi pungutan PPnBM sebesar Rp 39.063.000,00.

bahwa kemudian atas penetapan kembali klasifikasi pos tarif dan pengenaan PPnBM tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor: 006/JViC/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013 kepada Pengadilan Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan:

“Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi”.

bahwa untuk memeriksa kebenaran penetapan klasifikasi pos tarif dan pengenaan PPnBM atas importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor 413830 tanggal 03 November 2011 sebagaimana dimaksud dalam Laporan Hasil Audit (LHA) No. LHA-16/WBC.07/2013 tanggal 02 Mei 2013 tersebut, Majelis melakukan pemeriksaan mulai dari Identifikasi Barang, Klasifikasi Pos Tarif, Tarif Bea Masuk, dan ketentuan tentang pengenaan PPnBM.

bahwa contoh barang AV Sensor Module CCD Camera dengan kode GP- KD5365RC1 tersebut casingnya terbuat dari logam berwarna hitam dengan ukuran ± 2.5 x 2,5 x 2,5 cm, dimana pada bagian depan (dibagian dalamnya) terdapat lensa kecil yang ditutupi dengan kaca berdiameter ± 1.2 cm dan pada bagian belakang dilengkapi dengan kabel penghubung yang panjangnya ± 25 cm (terdiri dari 4 utas kabel, masing-masing dengan warna merah, kuning, hijau, dan hitam), karet pengaman, dan fitting sebagai alat penyambung ke peralatan/barang lainnya.

bahwa menurut http://www.techterms.com/definition/ccd, CCD, adalah:

bahwa berdasarkan contoh barang dan uraian diatas, Majelis mengidentifikasi barang sebagai: “Alat sensor yang merupakan bagian (part) dari digital camera.”Klasifikasi Pos Tarif

bahwa alat sensor yang merupakan bagian (part) dari digital camera, diklasifikasi pada pos tarif 85.29, yaitu: Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan aparatus dari pos 85.25 sampai dengan 85.28.

bahwa susunan dari pos 85.29 tersebut pada Buku Tarip Kepabeanan Indonesia – 2012 adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan susunan pos tarif diatas, alat sensor yang merupakan bagian (part) dari digital camera diklasifikasi pada pos tarif 8529.90.40.00.

bahwa tarif bea masuk atas pos tarif 8529.90.40.00 sesuai BTKI 2012 ditetapkan 0%.

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 137/PMK.011/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, antara lain mengenakan PPnBM atas barang impor berupa:

bahwa di dalam Peraturan Menteri Keuangan yang menetapkan PPnBM, penyebutan uraian barang selalu mendahului penyebutan nomor HS/pos tarif dari barang yang bersangkutan, yang berarti pengenaan PPnBM terhadap suatu barang harus lebih diutamakan apakah barang tersebut sesuai dengan uraian barang pada Peraturan Menteri Keuangan bersangkutan dari pada klasifikasi HS/pos tarifnya.

bahwa menurut Majelis, pengenaan PPnBM hanya terhadap barang build up dan/atau yang sudah siap pakai, tidak terhadap barang dalam kondisi CKD atau part/bagian dari suatu barang.

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan kembali klasifikasi pos tarif dan pengenaan PPnBM untuk Monitoring Cameras for Automotive oleh Kepala Kanwil DJBC Jakarta sesuai SPKTNP Nomor: SPKTNP-94/KPU.01/2013 tanggal 21 Maret 2013 tidak dapat dipertahankan.

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan klasifikasi pos tarif untuk Monitoring Cameras for Automotive pada pos tarif 8529.90.40.00 dengan tarif bea masuk sebesar 0% dan tidak dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).