Menurut Terbanding

:

bahwa SPTNP Nomor: SPTNP-008100/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 23 Mei 2013 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok atas PIB nomor: 169149 tanggal 02 Mei 2013, berupa importasi Motorcycle Spare Part negara asal China yang diberitahukan dengan nilai pabean sebesar CIF USD11,732.62 dan oleh Terbanding ditetapkan nilai pabeannya menjadi sebesar CIF USD19,927.50;

Menurut Pemohon

:

bahwa atas SPTNP Nomor: SPTNP-008100/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 23 Mei 2013 a quo, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor: 0023/S-KEL/ATI/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-4565/KPU.01/2013 tanggal 31 Juli 2013, permohonan Pemohon Banding ditolak, sehingga dengan surat tanpa nomor tanggal 26 September 2013 Pemohon Banding mengajukan banding;

Menurut Majelis

bahwa berdasarkan Surat Banding Pemohon Banding tanpa nomor tanggal 26 September 2013 diketahui bahwa penandatangan Surat Banding adalah XX, jabatan Direktur;

bahwa Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan “Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya”.

bahwa Pemohon Banding tidak pernah hadir di dalam persidangan untuk menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi bukti yang menyatakan bahwa XX menjabat sebagai Direktur, karenanya Majelis menyatakan permohonan Pemohon Banding tidakmemenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis dalam persidangan tersebut di atas, pengajuan banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2) jo Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak namun tidak memenuhi Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, Majelis berpendapat permohonan banding Pemohon Banding tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, karenanya dinyatakan tidak dapat diterima.