bahwa jumlah pereadaran usaha tahun 2008 hasil penelitian permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar kedua atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai adalah sejumlah Rp4.764.000.000 sehingga jumlah sanksi administrasi denda Pasal 14 ayat (4) KUP sejumlah 2% x Rp4.764.000.000 = Rp95.280.000 dikenakan kepada Penggugat dikarenakan selaku wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak namun tudak membuat faktur pajak atas penyerahan yang terutang yang PPN nya dipungut sendiri, dengan demikian pengenaan sanksi administrasi denda Pasal 14 ayat (4) KUP telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;

bahwa Penggugat mengakui menerima surat Peringatan I dan II, namun karena ketidaktahuan Penggugat yang belum pernah mendapatkan bimbingan dari kantor pajak mengenai perpajakan, maka surat-surat yang diterima dari kantor pajak diserahkan kepada Sdr. Bambang Rohadipegawai kantor pajak selaku konsultan freelance yang telah membantu pelaporan perpajakan Penggugat sejak awal usaha Penggugat yaitu dari Tahun 1990. Ketidakpahaman Penggugat atas ketentuan perpajakan, sehingga tenggat waktu untuk mengajukan keberatan terlewati;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan data dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berkesimpulan sebagai berikut :

bahwa berdasarkan fakta tersebut serta berdasarkan pengetahuan dan keyakinan hakim, majelis berkesimpulan menolak permohonan gugatan Penggugat.