:

bahwa Klasifikasi Pos Tarif barang impor berupa Housing Pos 6-15, 17-27, 29-35, 39, 40,42, 80 PIB dengan tarif:

dan barang impor berupa Housing Pos 16, 28 PIB dengan tarif:

:

bahwa perubahan kekurangan pembayaran menjadi Rp155.526.000,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan dituangkan dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2003/KPU.01/2013 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding Terhadap Penetapan yang Dilakukan Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-024257/NOTUL/KPU- TP/BD.02/2012 Tanggal 13 Desember 2012, adalah cacat prosedur dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dimana dalam Penjelasan Pasal 92A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyebutkan: “Pembetulan surat tagihan kekurangan pembayaran bea masuk menurut ketentuan ini dilaksanakan untuk menjalankan pemerintahan yang baik sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan manusiawi dalam suatu penetapan perlu dibetulkan sebagaimana mestinya”;

:

bahwa yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah Penepatan Klasifikasi Pos Tarif, jenisbarang Housing (81 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal Jepang, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 471002 tanggal 21 November 2012 dengan Pos Tarif 8538.90.11.00 dengan Bea Masuk sebesar 0% (JIEPA) ditetapkan oleh Terbanding ke dalam Pos Tarif 3926.90.9900 dengan Bea Masuk sebesar 10,9% (JIEPA);

bahwa atas barang impor berupa Housing (81 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal Jepang, diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 471002 tanggal 21 November 2012 dengan Pos Tarif 8538.90.11.00 dengan Bea Masuk sebesar 0% (JIEPA);

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung berupa:
P.1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.011/2008 tanggal 30 Juni 2008 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;
P.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 Tentang Pengesahan Agreement Between The Republic of Indonesia and Japan for An Economic Partnership (Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi);
P.3. Agreement Between Japan and The Republic of Indonesia For An Economic Partnership;
P.4. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-26/BC/2008 tanggal 30 Juni 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;
P.5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;
P.6. PIB Nomor: 471002 tanggal 21 November 2012 sebesar CIF USD276,471.10;
P.7. Certificate of Origin Form-JIEPA (Form JIEPA) Nomor: 120158997232101905 tanggal 08 November 2012;
P.8. Inter Department Memo Issue No.:01/PROC/V/2013 tanggal 21 Mei 2013;
P.9. Brosur Connectors for Automobiles 2008 http://www.sws.co.jp;
P.10. PIB Pembanding sebelum NOTUL:

P.11. PIB Pembanding setelah NOTUL:

P.12. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-024257/NOTUL/KPU- TP/BD.02/2012 tanggal 13 Desember 2012;
P.13. Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2003/KPU.01/2013 tanggal 10 April 2013;
P.14. SSPCP tanggal 30 April 2013 sebesar Rp154.568.000,00 (SPTNP dan Keputusan);
P.15. SSPCP tanggal 07 Mei 2013 sebesar Rp958.000,00 (Keputusan);
P.16. Invoice Nomor: INA12110005 tanggal 07 November 2012 sebesar USD 275,071.10;
P.17. Packing List untuk Invoice Nomor: INA12110005 tanggal 07 November 2012;
P.18. Way Bill Nomor: MOLU12007046728 tanggal 07 November 2012;
P.19. Way Bill Non-Negotiable Nomor: JPIDYKS00999 tanggal 07 November 2012;
P.20. Purchase Order Nomor: CMWSWS20922 tanggal 06 September 2012;
P.21. Purchase Order Nomor: CMWSWS20923 tanggal 06 September 2012;
P.22. Purchase Order Nomor: CMWSWS21040 tanggal 02 Oktober 2012;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap PIB, Invoice, Packing List, Brosur dan Contoh Barang yang diperlihatkan oleh Pemohon Banding dalam persidangan dan diakui oleh Terbanding, Majelis mengidentifikasi barang impor Housing merupakan kotak penghubung sirkuit listrik dari bahan plastik dalam keadaan kosong atau belum ada dipasang terminal atau peralatan untuk penghubung aliran listrik atau kelengkapan elektik (polos);

bahwa kotak penghubung (polos) berdasarkan Explanatory Notes, tidak dapat diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif 8536 (demikian juga Pos Tarif 8536). Oleh karenanya kotak penghubung (polos) tanpa terminal atau alat penghubung, diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif 3926.90.9900

bahwa berdasarkan BTKI 2012, identifikasi barang dan PMK-95/PMK.011/2008 dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa barang impor berupa Housing (81 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal Jepang, diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 471002 tanggal 21 November 2012 diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif 3926.90.9900 dengan Bea Masuk sebesar 10,9% (JIEPA);