:

bahwa Penggugat melaporkan SPT Masa di KPP Pratama Makassar Selatan dengan status Nihil. Dengan demikian melihat dari tanggal pembuatan Faktur Pajak, Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan di KPP Pratama Makassar Selatan. Faktur Pajak tersebut oleh Penggugat dilaporkan pada SPT Masa Pembetulan ketika Penggugat telah terdaftar di KPP Madya Makassar;

:

bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan surat nomor : 01/LAP/I/Mks/2012 tanggal 20 Januari 2012, dengan alasan antara lain sebagai berikut:

:

bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Tergugat Nomor KEP-889/WPJ.15/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00013/107/07/812/11 tanggal 21 April 2011 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007;

bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya menjelaskan alasan gugatannya berdasarkan substansi material;

bahwa Keputusan Tergugat Nomor: KEP-889/WPJ.15/2011 tanggal 22 Desember 2011 adalah tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa surat permohonan Penggugat Nomor 04/LAP/Mks/2011 tanggal 6 Juni 2011 yang diajukan kepada Tergugat merupakan permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00013/107/07/812/11 tanggal 21 April 2011 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007;

bahwa didalam surat tersebut Penggugat menyebutkan “adapun kemungkinan terdapat kekeliruan yang bersifat teknis dalam pengisian SPT atau pembuatan faktur pajak, hal itu bukan disengaja melainkan diluar pemahaman Wajib Pajak yang secara materil tidak menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara”;

bahwa hal tersebut sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf a yang menyebutkan :

(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

bahwa didalam persidangan para pihak menyampaikan hal yang bersifat material;

bahwa dalam hal Penggugat mempermasalahkan adanya kesalahan material didalam penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00013/107/07/812/11 tanggal 21 April 2011 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007, seharusnya Penggugat mengajukan surat permohonan kepada Tergugat untuk Mengurangkan atau Membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagiamana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar, sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16Tahun 2009;

bahwa Majelis berpendapat permohonan Penggugat kepada Tergugat berdasar Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, seharusnya tidak mempermasalahkan materi dari penetapan tersebut;

bahwa Majelis berpendapat pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kewenangan Tergugat, dan tidak ada unsur mterial yang perlu dipertimbangkan;

bahwa oleh karena itu Majelis tidak mempertimbangkan alasan material yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat dalam sengketa gugatan ini;

bahwa dengan tidak terdapatnya kesalahan dalam prosedur penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-889/WPJ.15/2011 tanggal 22 Desember 2011, maka Majelis berkesimpulan untuk menolak gugatan dari Penggugat;