RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-53134/PP/M.XVIB/99/2014

JENIS PAJAK
Gugatan

TAHUN PAJAK
2007

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapPenerbitan Surat Tergugat Nomor : KEP-2246/WPJ.16/2013 tanggal 6 November 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak;

:

bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak tidak terkait dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar karena penerbitan Surat Tagihan Pajak Nomor 00001/105/07/824/13 berdasarkan atas keterlambatan pembayaran PPh Pasal 25 dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25;

:

bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Penerbitan Surat Tergugat Nomor : KEP-2246/WPJ.16/2013 tanggal 6 November 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak;

:

bahwa berdasarkan data/informasi yang tersedia dan penjelasan para pihak dalam persidangan dapat dikemukakan hal-hal berikut:

bahwa Tergugat telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat sehubungan dengan adanya data berupa surat dengan Nomor : 223/PPI- Mdo/VII/2011 yang diperoleh dari pihak ketiga yang independen dan kompeten yang menjadi lawan transaksi dari Penggugat yaitu (PT. PPI Pesero) Cabang Manado tanggal 5 Juli 2011.

bahwa dari surat tersebut diketahui bahwa pada tahun 2007 terdapat penjualan semen dari PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia Cabang Manado kepada Penggugat sebesar Rp. 1.159.273.000,00 yang belum dilaporkan Penggugat dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2007.

Atas hasil pemeriksaan PPh tersebut, Tergugat menerbitkan SKPKB PPh Tahun Pajak 2007 Nomor : 00001/205/07/824/13 tanggal 25 Maret 2013.

bahwa atas SKPKB PPh tersebut, Penggugat mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak. Atas Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak tersebut, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP-2242/WPJ.16/2013 Tanggal 06 Nopember 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPh berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak.

bahwa atas Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP-2242/WPJ.16/2013 Tanggal 06 Nopember 2013 tersebut Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Pajak dengan alasan:

bahwa dalam persidangan hari Kamis tanggal 13 Maret 2014, Penggugat menyatakan:

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis menyimpulkan:

bahwa menurut Tergugat, mengacu pada Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) dan Pasal37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, serta Pasal 1 angka 7Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka SuratKeputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPh Nomor :00001/205/07/824/13 tanggal 25 Maret 2013 yang diajukan gugatan olehPenggugat bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan;

bahwa atas permohonan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar atas SKPKB PPh Nomor 00001/205/07/824/13 tanggal 25 Maret 2013 yang diajukan oleh Penggugat telah diproses oleh Tergugat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 8/PMK.03/2013 tanggal 2Januari 2013 : Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak, dengan mengirimkan Pemberitahuan Hasil Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar dan Permintaan Tanggapan Tertulis serta menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2242/WPJ.16/2013 tanggal 06 November 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SKPKB PPh Nomor: 00001/205/07/824/13 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena permohonan Wajib Pajak.

bahwa dalam persidangan Penggugat menambah alasan-alasan pengajuan gugatan selain dari yang telah disampaikan di dalam Surat Gugatan.

bahwa memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Majelis berpendapat:

bahwa sesuai Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 maka Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2242/WPJ.16/2013 tanggal 06 November 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SKPKB PPh Nomor : 00001/205/07/824/13 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena permohonan Wajib Pajak adalah merupakan Surat Keputusan yang dapat diajukan gugatan.

bahwa atas alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat di dalam persidangan yang merupakan alasan baru diluar dari alasan-alasan yang telah disampaikan di dalam Surat Gugatan-nya, tidak menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis dalam memproses dan memutus sengketa gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 8/PMK.03/2013 Tanggal 2 Januari 2013: Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak, mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2013.

bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 8/PMK.03/2013 Tanggal 2 Januari 2013, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 21/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar, dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

bahwa dengan demikian, maka dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat dalam memproses permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak yang diajukan oleh Penggugat yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.03/2013 telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor :8/PMK.03/2013 karena permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak diajukan oleh Penggugat setelah tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.03/2013 (setelah tanggal 1 Maret 2013).

bahwa atas alasan-alasan Penggugat didalam Surat Gugatan-nya, Majelis berpendapat:

bahwa berdasarkan penelitian atas Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak, Penggugat tidak menjelaskan atas ketentuan formal mana yang tidak dipenuhi dalam rangka penerbitan Surat Keputusan tentang Pembatalan Ketetapan Pajak oleh Tergugat;

bahwa di dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 8/PMK.03/2013 diatur mengenai prosedur penelitian dan penerbitan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yaitu sebagai berikut:

Pasal 16:

bahwa berdasarkan penelitian atas berkas permohonan Pembatalan Ketapan Pajak dari Penggugat dan Surat Tanggapan atas permohonan Gugatan beserta lampirannya serta Laporan Penelitian Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar dari Tergugat, menurut Majelis baik dari segi proses penelitian Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak maupun dari segi jangka waktu penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 8/PMK.03/2013.

bahwa atas pertanyaan Majelis di persidangan kepada Penggugat mengenai prosedur yang tidak dipenuhi Tergugat, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak memenuhi persyaratan formal karena tidak dibuat Berita Acara meskipun Penggugat hadir dalam pembahasan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-02/PJ.07/2007 (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-02/PJ.07/2007 tanggal 15 Juli 201: Standard Operating Procedure (SOP) Layanan Unggul Bidang Perpajakan adalah sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Lampiran II Kepuitusan Menteri Keuangan Nomor : 187/KMK.01/2010 tanggal 3 Mei 2010 mengenai Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Layanan Unggulan Bidang Perpajakan Kementerian Keuangan).

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 8/PMK.03/2013 Tanggal 2 Januari 2013 : Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak, tidak ditemukan adanya aturan yang mengharuskan/mewajibkan Tergugat untuk membuat Berita Acara Pembahasan.

bahwa dengan demikian, Majelis tidak menemukan adanya ketentuan formal yang tidak dipenuhi oleh Tergugat maupun prosedur yang tidak dilaksanakan oleh Penggugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam alasan pengajuan Gugatan-nya.

bahwa dalam Surat Tanggapannya, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17Tahun 2000.

bahwa menurut Majelis, Penggugat telah keliru menjabarkan pencantuman Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan dalam Surat Keputusan Tergugat.

bahwa pencantuman Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan pada Surat Keputusan Tergugat adalah terkait dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat sehingga pada diktum Mengingat dicantumkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun2009.

bahwa pencantuman tersebut juga terkait dengan drafting atau adanya hubungan seris antara Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan yang pertama sampai dengan yang terakhir. Disamping itu juga dalam setiap Undang-Undang Pajak Penghasilan terdapat Aturan Peralihan yang mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Wajib Pajak. Penggugat juga tidak dapat menunjukkan pasal mana dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang diterapkan kepada Penggugat.

bahwa dengan demikian pencantuman tersebut bukan berarti bahwa atas sengketa tahun pajak 2007 diterapkan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tetapi yang diterapkan adalah tetap ketentuan yang terkait dengan tahun pajak yang bersangkutan sehingga alasan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak sesuai dengan faktanya;

Bahwa di dalam Surat Gugatan-nya, Penggugat tidak menjelaskan pencantuman Undang-Undang mana yang salah pada produk hukum yang diterbitkan oleh Tergugat. Majelis sependapat dengan Penggugat bahwa apabila terjadi kesalahan pencantuman Undang-Undang pada produk hukum yang diterbitkan oleh Tergugat akan menyebabkan produk hukum tersebut menjadi cacat hokum.

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2242/WPJ.16/2013 tanggal 06 Nopember 2013 Tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SKPKB PPh Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak khususnya pada diktum “Mengingat”, Majelis tidak menemukan adanya kesalahan pencantuman Undang-Undang.

bahwa perhitungan Peredaran Usaha yang dilakukan oleh Tergugat adalah berdasarkan data dari pihak ketiga yaitu dari PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT. PPI Persero) Cabang Manado tertanggal 5 Juli 2011 yang merupakan lawan transaksi dari Penggugat yang mana diketahui bahwa pada tahun 2007 terdapat penjualan semen dari PT. PPI Persero Cabang Manado kepada Penggugat sebesar Rp.1.159.273.000 dan atas transaksi pembelian semen tersebut belum dilaporkan oleh Penggugat dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2007 oleh Penggugat.

bahwa atas data tersebut telah dianalisis dan diuji sesuai dengan Tata Cara Pemeriksaan Pajak yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dengan demikian, maka perhitungan Peredaran Usaha yang dilakukan oleh Tergugat adalah dilakukan berdasarkan data, fakta dan atas data yang diperoleh telah dilakukan pengujian sehingga alasan yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak sesuai dengan faktanya.5.Penggunaan asumsi/perkiraan adalah keliru karena tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

bahwa sesuai dengan yang telah diuraikan pada uraian angka 4 diatas, bahwa Tergugat tidak menggunakan asumsi/perkiraan tetapi menggunakan data, fakta dan atas data yang diperoleh telah dilakukan pengujian sehingga alasan yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak sesuai dengan faktanya.

bahwa dalam proses pemeriksaan, Penggugat tidak dapat menunjukkan pencatatan yang dilakukannya dan juga adanya pengakuan dari Penggugat bahwa Penggugat ragu apakah omzet yang dilaporkan dalam SPT Tahunan sudah termasuk penjualan semen atau tidak. Dengan demikian, maka keuntungan karena penjualan semen yang diinformasikan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak meyakinkan karena tidak didukung oleh bukti- bukti pendukungnya.

bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada uraian angka 4 diatas, perhitungan Peredaran Usaha yang dilakukan oleh Tergugat sebagai bagian dari perhitungan surat ketetapan pajak adalah berdasarkan data, fakta dan atas data yang diperoleh telah dilakukan pengujian. Dengan demikian, maka penerbitan surat ketetapan pajak yang dilakukan oleh Tergugat adalah berdasarkan data, fakta dan atas data yang diperoleh telah dilakukan pengujian sehingga alasan yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak sesuai dengan faktanya.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat diketahui bahwa atas data penjualan semen oleh PT. PPI Persero kepada Penggugat terbukti bahwa atas transaksi pembelian semen tersebut belum dilaporkan oleh Penggugat di dalam SPT Tahunan Tahun 2007. Hal ini membuktikan bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak sesuai dengan faktanya.

bahwa Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Nomor 16 Tahun 2009 telah memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi dan mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

bahwa dengan demikian, menurut Majelis tidak terdapat data/bukti-bukti dan dasar hukum yang dapat meyakinkan Majelis untuk mempertimbangkan Gugatan Penggugat, sehingga Gugatan Penggugat atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2242/WPJ.16/2013 tanggal 06 November 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SKPKB PPhNomor : 00001/205/07/824/13 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena permohonan Wajib Pajak dinyatakan Ditolak.