bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00001/207/07/218/13 tanggal 14 Februari 2013 Masa/Tahun Pajak Januari s.d Desember 2007, Penggugat telah mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak dengan surat tanpa nomor tanggal 06 Mei 2013 yang diterima oleh KPP Madya Pekanbaru pada tanggal 10 Mei 2013 berdasarkan LPAD Nomor: PEM:01002953\218\may\2013 tanggal 16 Mei 2013 dan telah diterbitkan keputusan oleh Tergugat dengan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-921/WPJ.02/2013 tanggal 03 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d Karena Permohonan Wajib Pajak;

bahwa adanya surat pemberitahuan tentang Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dari Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau Nomor: S-1621/WPJ.02/2013 tanggal 03 Oktober 2013 sehingga Penggugat masih berhak untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP-921/WPJ.02/2013 tanggal 03 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 ayat 1) huruf d) Karena Permohonan Wajib Pajak;

bahwa menurut Majelis, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP-921/WPJ.02/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

bahwa melalui Surat Gugatannya, Penggugat meminta kepada Majelis untuk membatalkan Keputusan Tergugat yang menolak permohonan pembatalan ketetapan yang diajukan oleh Penggugat karena Penggugat berpendapat bahwa penerbitan ketetapan tersebut yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2007 Nomor: 00001/207/07/218/13 tidak memenuhi ketentuan mengenai prosedur pemeriksaan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana telah diatur dalam Pasal 41, 42 dan 43 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.03/2013;

bahwa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menerima undangan secara tertulis Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor: 699/WPJ.02/KP.10/2012 tanggal 8 Februari 2013 secara patut;

bahwa undangan pembahasan tersebut disampaikan bersamaan dengan dengan dilakukannya pembahasan akhir yaitu pada tanggal 11 Februari 2013, sehingga oleh karenanya Penggugat tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik karena Penggugat tidak memiliki cukup kesempatan untuk mengetahui dan mempelajari serta memberikan tanggapan tertulis atas hasil pemeriksaan tersebut;

bahwa dalam Surat Tanggapan dan dalam persidangan Tergugat mengklarifikasi pernyataan Penggugat tersebut dan menyampaikan kronologis pemeriksaan dan penyampaian dokumen-dokumen pemberitahuan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

bahwa dalam persidangan, Tergugat juga menyampaikan bukti tanda terima undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Risalah Pembahasan Akhir serta Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan yang semuanya ditandatangani oleh Sdr. BAz, selaku Direktur,

bahwa berdasarkan uraian penjelasan serta bukti-bukti yang disampaikan Tergugat tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melaksanakan prosedur pemeriksaaan dan penyampaian pemberitahuan hasil pemeriksaan sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.03/2013,bahwa Penggugat masih mengajukan ketidak setujuannya atas penjelasan yang disampaikan oleh Tergugat tersebut dan menyatakan bahwa Sdr. Syafnil yang beberapa kali disebutkan oleh Tergugat sebagai karyawan Penggugat pada kenyataannya bukanlah karyawan Penggugat dan tanda tangan Sdr. BAz, selaku Direktur pada Lembar Pernyataan Hasil Pemeriksaan tidak sesuai dengan tanda tangan asli Sdr. BAz dan Penggugat menduga bawa tanda tangan tersebut dipalsukan,

bahwa menanggapi pernyataan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa dalam Surat Gugatannya Penggugat tidak pernah mempermasalahkan mengenai hal ini dan hanya menyampaikan keberatan atas prosedur pemeriksaan Tergugat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan yang didapatkan oleh Majelis selama persidangan dapat diyakini bahwa prosedur pemeriksaan dan penyampaian pemberitahuan hasil pemeriksaan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.03/2013 sehingga tidak ada alasan bagi Majelis untuk membatalkan ketetapan serta Keputusan Tergugat Nomor: KEP-921/WPJ.02/2013 tanggal 3 Oktober 2013.