bahwa Form D Nomor KL-193745V-371413 tanggal 21 Januari 2013 tidak dapat digunakan untuk memperoleh preferensi tariff dalam rangka fasilitas ATIGA;

bahwa sehubungan dengan dasar pertimbangan Pemohon Banding tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3220/KPU.01/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhadap penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam SPTP Nomor: SPTNP-002518/NOTUL/KPU.TP/BD.02/2013 tanggal 19 Februari 2013 adalah tidak berdasar karena Form D yang dimiliki oleh Pemohon Banding adalah sah dan Pemohon Banding harus dibebaskan dari kewajiban membayar kekurangan BM, Pajak dalam rangka impor dan/atau sanksi administrasi berupa denda;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding Pemohon Banding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi atas 20 PX (Pallet) Copper Tube, negara asal: Malaysia dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 035455 tanggal 29 Januari 2013, diberitahukan masuk klasifikasi pos tarif 7411.10.00.00 dengan tarif bea masuk 0% (ATIGA) dan oleh Terbanding ditetapkan masuk klasifikasi pos tarif 7411.10.00.00 dengan tarif bea masuk 5% (MFN), sehingga mengakibatkan diterbitkannya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-002518/NOTUL/KPU.TP/BD.02/2013 tanggal 19 Februari 2013 dan Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp49.644.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 035455 tanggal 29 Januari 2013 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan:“ Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean”

bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang menetapkan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 035455 tanggal 29 Januari 2013 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen.

bahwa atas penetapan tarif bea masuk tersebut, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-002518/NOTUL/KPU.TP/BD.02/2013 tanggal 19 Februari 2013 yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi pungutan yang terutang sebesar Rp49.644.000,00.

bahwa kemudian atas penetapan Tarif Bea Masuk tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor: 037/SSRI-JKTGA/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang diterima Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok secara lengkap pada tanggal 04 April 2013, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang- undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.

bahwa selanjutnya, Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3220/KPU.01/2013 tanggal 29 Mei 2013 menolak keberatan tersebut dan memperkuat penetapan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

bahwa atas Surat Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor: JKTCZ-X/SI/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013 kepada Pengadilan Pajak.

bahwa dari hasil pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan:

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1):
“Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)”.

Huruf a “Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukanPemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tariff for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA)”.

bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan Asean Trade In Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang Asean), di dalam Pasal 38 menyatakan:

“Suatu tuntutan bahwa suatu barang yang berhak mendapatkan perlakuan tarif preferensi wajib didukung oleh Surat Keterangan Asal (Formulir D), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 yang diterbitkan oleh lembaga Pemerintah yang berwenang ditunjuk oleh Negara Anggota pengekspor dan diberitahukan kepada Negara Anggota lain sesuai dengan Prosedur Sertifikasi Operasional, seperti yang tercantum dalam Lampiran 8.”

bahwa Annex 8, Operational Certification Procedure for The Rules of Origin Under Chapter 3, Rule 23, Third Country Invoicing, menyatakan:

bahwa Attachment 3, Overleaf Notes, No. 10., menyatakan:Third Country Invoicing: In cases where invoices are issued by a third country, “the Third Country Invoicing” box should be ticked (√) and such information as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in box 7.

Berdasarkan penelitian terhadap Form KL-193745V-371413 tanggal 21 Januari 2013, kedapatan

Form D Nomor KL-193745V-371413 tanggal 21 Januari 2013 tidak dapat digunakan untuk memperoleh preferensi tariff dalam rangka fasilitas ATIGA.

bahwa invoice diterbitkan oleh Sumitomo Corporation Asia Pte., Ltd., Malaysia sehingga menurut pendapat Majelis tidak termasuk Third Country Invoicing dan tidak diwajibkan untuk memenuhi Attachment 3, Overleaf Notes, No. 10., yang berbunyi:

“In cases where invoices are issued by a third country, “the Third Country Invoicing” box should be ticked (√) and such information as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in box 7.”

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan tarif untuk 20 PX (Pallet) Copper Tube, negara asal: Malaysia oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-002518/NOTUL/KPU.TP/BD.02/2013 tanggal 19 Februari 2013 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3220/KPU.01/2013 tanggal 29 Mei 2013 tidak dapat dipertahankan.

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan klasifikasi atas 20 PX (Pallet) Copper Tube, negara asal: Malaysia masuk dalam pos tarif 7411.10.00.00 dengan Bea Masuk 0% (ATIGA).