bahwa karena origin criteria pada Form E Nomor: E133802000540049 tanggal 11 Mei 2013 tidak memenuhi angka 5 Overleaf Notes Form E dan Rule 3 ROO for The Asean-China Free Trade Area, maka terhadap barang impor pos 1 s.d. 5; 9, 18, dan 26 yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 218903 tanggal 3 Juni 2013 dikenakan tarif BM yang berlaku umum (MFN);

bahwa barang yang Pemohon Banding impor berupa Washing Machine and Spare Parts yaitu jenis mesin cuci dua tabung yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga, sedangkan spareparts mesin cuci hanya untuk komponen pelengkap yang Pemohon Banding dapatkan secara gratis (FOC);

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding Pemohon Banding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi barang berupa 37 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB Nomor 218903 tanggal 3 Juni 2013, Negara asal China yang diberitahukan oleh Pemohon Banding pada klasifikasi pos tarif 8450.12.00.20, BM 0% – ACFTA (Pos 1-5) dan 8538.10.19.00, BM 0% – ACFTA (Pos 9,18, 26) yang kemudian ditetapkan oleh Terbanding ditetapkan pada klasifikasi pos tarif 8450.12.00.20, BM 5% (Pos 1-5) dan 8538.10.19.00, BM 5% (Pos 9,18, 26) dengan alasan karena barang impor bukan merupakan wholly obtained sehingga mengakibatkan diterbitkannya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-010121/NOTUL/KPU.TP/BD.02/2013, tanggal 26 Juni 2013 sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp. 23.937.000 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 218903 tanggal 3 Juni 2013 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan:

bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta yang menetapkan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 218903 tanggal 3 Juni 2013 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen.

bahwa atas penetapan tarif bea masuk tersebut, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-010121/NOTUL/KPU.TP/BD.02/2013, tanggal 26 Juni 2013 yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi pungutan yang terutang sebesar Rp. 23.937.000.

bahwa kemudian atas penetapan Tarif Bea Masuk tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor 056/SA/VII/2013, tanggal 1 Juli 2013 yang diterima Terbanding, secara lengkap pada tanggal 4 Juli 2013, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.

bahwa selanjutnya, Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-5208/KPU.01/2013 tanggal 30 Agustus 2013 menolak keberatan tersebut dan memperkuat penetapan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta.

bahwa atas Surat Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Nomor 089/SA/IX/13, tanggal 24 September 2013 kepada Pengadilan Pajak.

bahwa pembahasan Majelis mengenai penetapan tarif bea masuk yang disengketakan, diuraikan sebagai berikut :

bahwa untuk memeriksa kebenaran klasifikasi dan tarif bea masuk atas importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor 218903 tanggal 3 Juni 2013 tersebut, Majelis menggunakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI 2012) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

bahwa sehubungan sengketa tersebut menyangkut tarif preferensi dalam rangka Asean – China Free Trade Area, maka Majelis menggunakan Operational Certification Procedures (OCP) yang terkait dan telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011.

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan mulai dari Identifikasi Barang, Klasifikasi Pos Tarif dan Tarif Bea Masuk.

bahwa menurut Pemohon Banding, barang impor yang diberitahukan dengan PIB Nomor 218903 tanggal 3 Juni 2013 adalah 37 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, Negara asal: China sama dengan yang ditetapkan oleh Terbanding.

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa tidak ada sengketa antara Terbanding dengan Pemohon Banding mengenai identifikasi barang dari barang yang diimpor oleh Pemohon Banding, dengan yang ditetapkan Terbanding.

bahwa baik Terbanding maupun Pemohon Banding sama sependapat bahwa barang impor yang disengketakan pembebanannya diklasifikasikan ke dalam posnya masing–masing yaitu pos tarif 8450.12.00.20, BM 0% – ACFTA (untuk item pos 1-5) dan pos tarif 8538.10.19.00, BM 0% – ACFTA (untuk item pos 9,18, 26).

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa tidak ada sengketa antara Terbanding dengan Pemohon Banding mengenai klasifikasi dan barang impor.

bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya Nomor: SR1259/KPU.01/2013 tanggal 3 Desember 2013 menyatakan :

bahwa Risalahan Penetapan Terbanding antara lain:

Alasan dan Metode Penetapan

bahwa berdasarkan LPPT disebutkan bahwa Form E Nomor: E133802000540049 tanggal 11 Mei 2013 :

bahwa jenis barang wahing machine tidak dapat dikategorikan dengan kriteria WO sehingga tidak dapat diberikan tarif preferensi.

bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena origin criteria pada Form E Nomor: E133802000540049 tanggal 11 Mei 2013 tidak memenuhi angka 5 Overleaf Notes Form E dan Rule 3 ROO for The Asean-China Free Trade Area, maka terhadap barang impor pos 1 s.d. 5; 9, 18, dan 26 yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 218903 tanggal 3 Juni 2013 dikenakan tarif BM yang berlaku umum (MFN).

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor: 011/SA/I/14, tanggal27 Januari 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa barang yang Pemohon Banding impor adalah Washing Machine jenis mesin cuci dua tabung tipe rumah tangga dan dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan pakaian dengan kapasitas tidak melebihi 10 kg. Pemohon Banding melakukan impor melalui KPU Tanjung Priok,

bahwa pos tarif yang Pemohon Banding gunakan adalah 8450.12.00.20, dengan pembebanan tarif BM 0% karena Pemohon Banding menggunakan Form E (ACFTA) Nomor: E133802000540049 tanggal 11 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh negara asal barang, yaitu China,

bahwa Penetapan Tarif Bea Masuk dengan menggunakan Form E telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 117/PMK-011/2012 tanggal 10 Juli 2012, tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade (ACFTA), dan dalam dokumen PIB Pemohon Banding (Nopen : 218903 tanggal 3 Juni 2013) telah Pemohon Banding cantumkan Nomer dan lembar asli dan fotokopi Certificate of Origin (Form E),

bahwa Mesin Cuci yang Pemohon Banding impor tersebut, telah diinspeksi di negara asal melalui KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia pada tanggal 23 Mei 2013 dengan nomor: LS.CN1434264. Hal ini sesuai persyaratan impor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Nomor: 57/IM-DAG/PER/12/2010;

bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan:

(1) Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; ataub. … dst. …
(2) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) :

Huruf a Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukanPemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tariff for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA).

bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Asean – China Free Trade Area (AC- FTA) termasuk salah satu dari penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah beberapa negara lain.

bahwa untuk pemberlakuan tarif AC-FTA, terdapat ketentuan dalam Operational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of The Asean – China Free Trade Area (AC-FTA) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Area on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People’s Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China).

bahwa perubahan dari persetujuan tersebut juga telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People’s Republic of China (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang berlaku secara efektif pada tanggal 3 Oktober 2011 sesuai dengan surat Kementerian Luar Negeri Nomor D/03154/10/2011/60.

bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Dalam Rangka Skema Free Trade Agreement, memberi petunjuk mengenai Indikasi keabsahan SKA diragukan, yang antara lain adalah :

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang disampaikan di dalam persidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut :

bahwa di dalam persidangan Terbanding menyatakan tidak dilakukan konfirmasi ke Negara asal (retroactive check).

bahwa berdasarkan annex 3, Rule Of Origin for The Asean-China Free Trade Area, pengertian dari wholly obtained products, tidak hanya terbatas pada tumbuhan atau binatang, namun juga termasuk mineral sebagaimana disebutkan pada huruf ( e ).

bahwa selanjutnya pada huruf ( j ) disebutkan barang yang diproduksi dari huruf (a) s.d. (i), termasuk criteria wholly obtained.

bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa Form E Nomor E133802000540049 tanggal 11 Mei 2013 dapat diyakini kebenarannya, sehingga Pemohon Banding berhak menggunakan tarif preferensi ACFTA;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan tarif bea masuk untuk barang impor berupa Twin tub washing machine (37 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB Nomor 218903 tanggal 3 Juni 2013) Negara asal China oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-010121/NOTUL/KPU.TP/BD.02/2013, tanggal 26 Juni 2013 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-5208/KPU.01/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tidak dapat dipertahankan;

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan klasifikasi tarif atas barang impor Twin tub washing machine (37 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB Nomor 218903 tanggal 3 Juni 2013) Negara asal China masuk dalam pos tarif 8450.12.00.20, BM 0% – ACFTA (untuk item pos 1-5) dan pos tarif 8538.10.19.00, BM 0% – ACFTA (untuk pos 9,18, 26);