bahwa yang menjadi permasalahan adalah pemenuhan ketentuan untuk mendapatkan Tarif Bea Masuk Barang Impor dalam rangka Skema Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA), sedangkan klasifikasi pos tarif ditetapkan sesuai pemberitahuan, berdasarkan penelitian dokumen diketahui bahwa form AANZ yang dilampirkan pada saat penyerahan PIB merupakan hasil cetak ulang, bukan lembar asli dari penerbit;

bahwa Pembayaran bea masuk ini hanya bisa dikenakan seandainya Surat Keterangan Asal nomor 00143000493 itu adalah palsu atau tidak asli;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding Pemohon Banding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi 100 MT Polypropylene Resin Homopolymer Grade HP520J negara asal Australia yang diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 001580 tanggal 3 Januari 2013 dengan klasifikasi pos tarif 3902.10.9020 dan tarif bea masuk 0% (AANZFTA), kemudian oleh Terbanding, karena form AANZ yang dilampirkan pada saat penyerahan PIB merupakan hasil cetak ulang, bukan lembar asli dari penerbit [form AANZ merupakan hasil pencetakan komputer karena dikirimkan via email (elektronik)], ditetapkan masuk klasifikasi pos tarif 3902.10.9020 dengan tarif bea masuk 10% (MFN) dan menjadi dasar diterbitkannya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-001071/NOTUL/KPU- TP/BD.02/2013 tanggal 28 Januari 2013 dengan nilai tagihan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp156.642.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding.

bahwa Majelis berkesimpulan penetapan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 001580 tanggal 3 Januari 2013 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan:

bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang menetapkan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 001580 tanggal 3 Januari 2013 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen.

bahwa atas penetapan Tarif Bea Masuk tersebut, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-001071/NOTUL/KPU- TP/BD.02/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi pungutan yang terutang sebesar Rp156.642.000,00.

bahwa kemudian atas penetapan Tarif Bea Masuk tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor:103/IPOL/EXIM/II/2013 tanggal 21 Februari 2013 yang diterima Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok secara lengkap pada tanggal 21 Februari 2013, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang- undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.

bahwa selanjutnya, Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2212/KPU.01/2013 tanggal 19 April 2013 menolak keberatan tersebut dan memperkuat penetapan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

bahwa atas Surat Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor: 290/IPOL/EXIM/13 tanggal 30 Mei 2013 kepada Pengadilan Pajak.

bahwa dari hasil pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding memberitahukan uraian barang di dalam PIB Nomor 001580 tanggal 3 Januari 2013: 100 MT Polypropylene Resin Homopolymer Grade HP520J negara asal Australia dan oleh Terbanding telah diterima sesuai pemberitahuan.

bahwa dengan demikian Majelis mengidentifikasi barang sebagai 100 MT Polypropylene Resin Homopolymer Grade HP520J negara asal Australia.

bahwa Pemohon Banding mengklasifikasi Polypropylene Resin Homopolymer Grade HP520J kedalam pos tarif 3902.10.9020, demikian pula Terbanding telah menyetujui klasifikasi dimaksud.

bahwa Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI 2012), menguraikan pos tarif3902.10 sebagai berikut:39.02 Polimer dari propilena atau dari olefin lainnya, dalam bentuk asal.

bahwa dengan demikian Majelis mengklasifikasi Polypropylene Resin Homopolymer Grade HP520J kedalam pos tarif 3902.10.9020.

bahwa di dalam surat Uraian Banding Nomor SR-850/KPU.01/2013 tanggal31 Juni 2013, Terbanding menyatakan “bahwa berdasarkan penelitian, yang menjadi permasalahan adalah pemenuhan ketentuan untuk mendapatkan Tarif Bea Masuk Barang Impor dalam rangka Skema Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA), sedangkan klasifikasi pos tarif ditetapkan sesuai pemberitahuan.

Pembayaran bea masuk ini hanya bisa dikenakan seandainya Surat Keterangan Asal nomor 00143000493 itu adalah palsu atau tidak asli.

bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan:

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1):
“Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)”.

Huruf a “Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukanPemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tariff for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA)”.

bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Asean – Australia – New Zealand Free Trade Area (AANZ-FTA) termasuk salah satu dari penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah beberapa negara lain,

bahwa peraturan menteri yang mengatur Asean – Australia – New Zealand Free Trade Area(AANZ-FTA) adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Asean-Australia-Newzealand Free Trade Area (AANZFTA), yang antara lain menetapkan pada Pasal 2 sebagai berikut:

bahwa Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) diatas adalah Nomor PER-55/BC/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Teknis Penelitian Surat Keterangan Asal Dalam Rangka Persetujuan Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA), yang antara lain menetapkan sebagai berikut:

Pasal 9

bahwa menurut Majelis ketentuan yang menyatakan: “Tanda tangan dan stempel dapat dilakukan secara elektronik” yang terdapat di dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-55/BC/2011 tanggal 20 Desember 2011 atau kalimat yang menyatakan: “bear an authorised signature and official seal of the Issuing Authority/Body. The signature and official seal may be applied electronically” yang terdapat di dalam Chapter 3, Rules of Origin, Annex on Operational Certification Procedures, lssuance of Certificate of Origin, Rule 7, point 3 telah menimbulkan pemahaman yang berbeda antara kedua pihak.

bahwa menurut Majelis, ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-55/BC/2011 tanggal 20 Desember 2011 hanya terbatas pada tanda tangan dan stempel saja yang dapat dilakukan secara elektronik dan tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut, namun sebelumnya sudah didahului dengan ketentuan yang menyatakan:
“SKA dibuat dalam bahasa Inggris, terdiri dari 3 (tiga) lembar, satu lembar asli (original) dan dua copy (duplicate dan triplicate). Lembar asli dikirim oleh eksportir kepada importir untuk diserahkan kepada kantor pabean di pelabuhan pemasukan (negara pengimpor)”.

bahwa pada Chapter 3, Rules of Origin, Annex on Operational Certification Procedures, Issue of Certification of Origin, Rule 7, dapat difahami secara lebih jelas, yaitu CoO harus dibuat dalam bentuk hardcopy yang mana tentu saja penandatanganan secara elektronik tersebut dimaksudkan dilakukan diatas hardcopy dari CoO bersangkutan.

bahwa bunyi selengkapnya dari Rule 7 tersebut adalah sebagai berikut:

bahwa menurut Majelis, berhubung karena Surat Keterangan Asal (Form AANZ) Nomor: 00143000493 yang diserahkan oleh Pemohon Banding kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean pelabuhan pemasukan pada saat pengajuan PIB hard copy adalah merupakan hasil cetak ulang, bukan lembar asli dari penerbit [form AANZ merupakan hasil pencetakan komputer karena dikirimkan via email (elektronik)] maka ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Asean-Australia-Newzealand Free Trade Area (AANZFTA) tidak terpenuhi.

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan tarif bea masuk untuk 100 MT Polypropylene Resin Homopolymer Grade HP520J negara asal Australia oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-001071/NOTUL/ KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2212/KPU.01/2013 tanggal 19 April 2013 tetap dipertahankan.

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan klasifikasi tarif atas 100 MT Polypropylene Resin Homopolymer Grade HP520J negara asal Australia masuk dalam pos tarif 3902.10.9020 dengan tarif bea masuk10%.