:

bahwa PIB Nomor: 009076 tanggal 1 Agustus 2011 atas nama Pemohon Banding adalah PIB yang mendapat jalur hijau dan memperoleh fasilitas BKPM dengan pembebasan BM dan PPN/PPnBM atas pemasukan barang modal tahun 2011 dalam rangka Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B);

:

bahwa berdasarkan Lembar Lanjutan PIB Nomor: 009076 tanggal 1 Agustus2011, spesifikasi barang yang diimpor adalah Fabric Conveyor Belt senilai USD128,017.65 yang termasuk barang modal dan akan dipergunakan sebagai alat pengangkutan batu bara;

:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding Pemohon Banding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi atas Fabric Conveyor Belt, negara asal China, yang diberitahukan dengan PIB Nomor 009076 tanggal 1 Agustus 2011 dengan pos tarif 4010.39.00.00 BM 5% (BBS 100%) dan PPN 10% (BBS 100%) berdasarkan fasilitas BKPM No. 78/Pabean/2011 tanggal 04 Februari 2011, yang kemudian ditetapkan kembali oleh Terbanding “tanpa fasilitas” sehingga mengakibatkan diterbitkannya Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : SPKTNP-23/WBC.14/2013 tanggal 9 Juli 2013 dan Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, sebesar Rp183.147.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Majelis berkesimpulan, penetapan kembali Tarif atas PIB Nomor 009076 tanggal 1 Agustus 2011 tersebut berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan :
“(1) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean.

a. melunasi bea masuk yang kurang dibayar, ataub. mendapatkan pengembalian bea masuk yang lebih dibayar”.

bahwa Pejabat Bea dan Cukai yang menetapkan kembali pengenaan bea masuk dan PPN atas PIB Nomor 009076 tanggal 1 Agustus 2011 tersebut adalah a.n. Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Timur, berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor 43/BC/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Untuk dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Membuat dan Menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean,

bahwa atas Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-23/WBC.14/2013 tanggal 9 Juli 2013 tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor: 394/AI/VIII/13, tanggal 29 Agustus 2013 kepada Pengadilan Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan :
“Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi”.

bahwa dari hasil pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa salah satu acuan penerbitan pembebasan bea masuk dan PPN/PPn.BM atas pemasukan barang modal Tahun 2011 untuk Pemohon Banding dalam rangka Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 /PMK.010/2005 tanggal 11November 2005 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Dan/ Atau Keringanan Bea Masuk Dan Pembebasan Dan/ Atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang antara lain menetapkan:“Pasal 1 (1) …(2) …(3) Pemberian pembebasan Bea Masuk dan/atau pembebasan atau penundaan PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan melalui Masterlist yang ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau pejabat yang ditunjuknya atas nama Menteri Keuangan.(4) Masterlist sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dan ayat (2) paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut :
a. Nomor dan tanggal Masterlist,
b. Nama Perusahaan Kontraktor,
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
d. Alamat,
e. Dasar Kontrak,
f. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tempat Pemasukan Barang,
g. Jenis, Jumlah dan Satuan Barang,
h. Spesifikasi Barang,
i. Perkiraan Harga/ Nilai Impor,
j. Negara Asli,
k. Jenis Fasilitas Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.(5) … (6) …

bahwa spesifikasi teknis barang yang tercantum pada Skep dibanding dengan spesifikasi teknis barang sesuai realisasi impor adalah:

bahwa berdasarkan persandingan spesifikasi teknis barang tersebut, Majelis menyimpulkan tidak hanya Negara asal yang berbeda namun spesifikasi teknis dari barang yang diimpor tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dari barang pada Skep.

bahwa klasifikasi pos tarif yang diberitahukan pada PIB adalah 40.10.39.00.00 dan PIB mendapatkan pelayanan jalur hijau.

bahwa berdasarkan uraian pos tarif 40.10 pada BTBMI 2007 sebagai berikut:
40.10 Ban atau belting pengangkut atau penggerak dari karet divulkanisasi.

klasifikasi pos tarif 40.10.39.00.00 tersebut adalah merupakan jenis dari Ban atau beltingpenggerak yang mana seharusnya, menurut spesifikasi pada Skep 78/Pabean/2011 tanggal 04-02-2011 adalah Ban atau belting pengangkut.

bahwa pengklasifikasian barang yang diberitahukan dengan PIB Nomor009076 tanggal 1 Agustus 2011 tersebut pada pos tarif 40.10.39.00.00, menurut Majelis menambah ketidaksesuaian spesifikasi teknis dari barang yang diimpor dengan spesifikasi teknis dari barang pada Skep.

bahwa menurut Majelis, penerbitan SPKTNP-23/WBC.14/2013 tanggal 9 Juli 2013 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 /PMK.010/2005 tanggal 11 November 2005 yang menyatakan:
“Impor barang yang tidak didasarkan pada Master List sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor lainnya”

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan dan penagihan Bea Masuk dan PDRI untuk Fabric Conveyor Belt, negara asal China oleh Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Timur sesuai SPKTNP-23/WBC.14/2013 tanggal 9 Juli 2013 tetap dipertahankan.

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan klasifikasi tarif atas Fabric ConveyorBelt, negara asal China masuk dalam pos tarif 40.10.39.00.00 dengan tarif BM 5%, PPN 10%, dan tidak mendapat fasilitas BKPM berdasarkan Skep No. 78/Pabean/2011 tanggal 04 Februari 2011.