bahwa berdasarkan evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas pada tahun 2012, Penggugat sudah tidak melakukan kegiatan operasional di lapangan (stagnasi). Oleh karena Penggugat sudah tidak melakukan kegiatan operasional di lapangan maka melalui Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Nomor: 522/1022/DPK-KPS/6.3/IX/2012 tanggal 3 September 2012, Izin Usaha Budidaya Perkebunan Penggugat dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya;

bahwa menurut Penggugat karena Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) Penggugat tidak berlaku dan tidak bisa diperpanjang masa berlakunya, maka dalam hal ini subjek pajaknya bukan Penggugat, sehingga kepada Penggugat tidak bisa dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan;

bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1778/WPJ.29/2013 tertanggal 19 Desember 2013 tentang Pembatalan Ketetapan PBB yang Tidak Benar atas SPPT PBB NOP: 62.03.090.003.000-0001.1 tanggal 26 April 2012, Tahun Pajak 2012.

bahwa sejak tahun 2006 Penggugat telah memperoleh Izin Prinsip, Izin Usaha Budidaya Perkebunan dan Izin Lokasi dari Bupati Kapuas, dan atas izin-izin tersebut setiap tahun diperpanjang oleh Bupati Kapuas, dan perpanjangan terakhir berlaku sampai dengan 10 Oktober 2010.

bahwa pada tahun 2012, Penggugat mengajukan perpanjangan izin-izin tersebut kepada Bupati Kapuas, tetapi tidak ada jawaban dari Bupati Kapuas apakah permohonan izin tersebut diterima atau ditolak.

bahwa pada tahun 2012, Penggugat dikenakan SPPT PBB NOP: 62.03.090.003.000-0001.1 tanggal 26 April 2012 sebesar Rp100.690.213,00, namun Penggugat tidak membayarnya karena permohonan perpanjangan Izin Prinsip, Izin Usaha Budidaya Perkebunan dan Izin Lokasi kepada Bupati Kapuas belum mendapatkan jawaban, dan Penggugat tidak mempunyai Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan.

bahwa menurut Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang- Undang PBB menyatakan bahwa yang menjadi subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dalam konteks sengketa ini, menurut Tergugat yang menjadi subjek PBB adalah Penggugat karena penguasaan atas tanah tersebut ada di Penggugat.

bahwa pada sidang tanggal 18 Juni 2014, Penggugat menyampaikan kepada Majelis bukti bahwa Penggugat tidak mempunyai hak lagi untuk memanfaatkan lahan, berupa Surat Bupati Kapuas Nomor: 525/828/Disbunhut.2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Penegasan Telah Berakhirnya Izin Lokasi dan Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) An. PEMOHON.

bahwa berdasarkan hasil penelitian Majelis atas Surat Bupati tersebut, antara lain dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penegasan dari Bupati Kapuas tersebut, diketahui bahwa Izin Lokasi dan Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) telah berakhir masa berlakunya tanggal 10 Oktober 2010, oleh karenanya sejak tanggal 10 Oktober 2010 Penggugat sudah tidak mempunyai hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, sebagaimana diatur dalam 4 ayat 1 Undang-Undang PBB.

bahwa Penggugat menjelaskan, bahwa sejak bulan Oktober 2010 Penggugat sudah tidak diizinkan melakukan kegiatan pada lahan perkebunan tersebut, sehingga tanaman sawit yang telah ditanam sejak tahun 2006 tidak memperoleh perawatan yang wajar, dan tidak jelas kelanjutan hidupnya.

bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat sejak tanggal 10 Oktober 2010 Penggugat bukan sebagai Subyek Pajak atas PBB bumi/lahan dan tanaman sawit yang disengketakan, sehingga kepada Penggugat tidak dapat dibebani kewajiban untuk membayar PBB tahun pajak 2012.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti dan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat.