:

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tahun Pajak 2008 KPP Madya Jakarta Selatan menerbitkan SKPKB PPh Badan nomor 00039/206/08/062/10 tanggal 8 Nopember 2010 Tahun Pajak 2008;

:

bahwa berdasarkan Keputusan Pengadilan Pajak Put.No.46687/PP/M.VI/15/2013 tanggal 20 Desember 2013 isinya mengabulkan sebagian permohonan Penggugat dengan mengurangkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dari Rp2.178.802.500,00 menjadi Lebih Bayar Rp28.778.624.485,00 maka menurut pendapat Pemohon Banding kelebihan pembayaran pajak yang diakibatkan karena adanya permohonan banding yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan sesuai dengan Pasal 27A ayat (1) Undang- Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP);

:

bahwa Surat Nomor S-1214/WPJ.06/KP.12/2014 tanggal 13 Februari 2014 diterbitkan berdasarkan Surat Permohonan Penggugat dengan kronologi kejadian sebagai berikut:

bahwa kepada Penggugat diterbitkan SKPKB PPh Badan nomor 00039/206/08/062/10 tanggal 8 Nopember 2010 Tahun Pajak 2008 dengan jumlah PPh Badan yang masih harus dibayar sebesar Rp2.178.802.500,00;

bahwa Penggugat mengajukan keberatan dengan surat nomor 010/LSI-HO/TAX- SFF/XII/10 tanggal 1 Desember 2010;

bahwa atas keberatan Penggugat surat nomor 010/LSI-HO/TAX-SFF/XII/10 tanggal 1 Desember 2010 tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP-1452/WPJ.06/2011 tanggal 28 Nopember 2011 yang isinya menolak permohonan Penggugat;

bahwa Penggugat mengajukan Banding dengan Surat Nomor 002/LSI-HO/TAX/II/12 tanggal 16 Februari 2012 dan telah diterbitkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-46687/PP/M.VI/15/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang isinya mengabulkan sebagian permohonan Penggugat menjadi PPh yang lebih bayar sebesar Rp28.778.624.485,00;

bahwa Penggugat mengirimkan Surat Nomor 001/LSI-HO/TAX/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 perihal Permohonan Pelaksanaan Restitusi atas Putusan Pengadilan Pajak nomor PUT- 46687/PP/M.VI/15/2013 tanggal 20 Desember 2013;

bahwa Tergugat memberikan tanggapan atas Surat Penggugat tersebut dengan mengirimkan Surat Nomor S-1214/WPJ.06/KP.12/2014 tanggal 13 Februari 2014 perihal Penundaan Pengembalian Imbalan Bunga yang isinya permohonan transfer imbalan bunga yang diajukan Penggugat belum dapat diproses sampai dengan adanya keputusan tentang Peninjauan kembali dari Direktorat keberatan dan Banding;

bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Tergugat NomorS-1214/WPJ.06/KP.12/2014 tanggal 13 Februari 2014 tersebut di atas;

bahwa Penggugat menyampaikan adanya Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Penggugat melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT- 46687/PP/M.VI/15/2013 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk tanggal 20 Desember 2013 umum;

bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan a quo, Penggugat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran melalui surat Nomor 001/LSI- HO/TAX/I/2014 tanggal 15 Januari 2014;

bahwa Penggugat mengacu pada UU Pengadilan Pajak Pasal 87 yang menyatakan: “Apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruh Banding, kelebihan pembayaranPajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”;

bahwa menurut Penggugat, berdasarkan Keputusan Pengadilan Pajak Put.No.46687/PP/M.VI/15/2013 tanggal 20 Desember 2013 isinya mengabulkan sebagian permohonan Penggugat dengan mengurangkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dari Rp2.178.802.500,00 menjadi Lebih Bayar Rp28.778.624.485,00 maka menurut pendapat Pemohon Banding kelebihan pembayaran pajak yang diakibatkan karena adanya permohonan banding yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan sesuai dengan Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP);

bahwa dasar hukum yang dipakai oleh Tergugat dalam menanggapi GugatanPenggugat sebagaimana dijelaskan dalam Surat Tanggapan nomor TG-009/WPJ.06/2014 hal 4 adalah sebagai berikut:

Pasal 27 A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

Ayat (1):
Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;

Ayat (3):
Tata Cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan:

Ayat (6):
Pelaksanaan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, imbalan bunga diberikan apabila terhadap Surat Keputusan Keberatan tidak diajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak;

Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor226/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga:

Ayat (2):
Penerbitan SKPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan pemberian imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:

SKPIB diterbitkan apabila terhadap Surat Keputusan Keberatan tidak diajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak;SKPIB diterbitkan apabila terhadap Putusan Banding tidak diajukan permohonanPeninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;SKPIB diterbitkan apabila Putusan Peninjauan Kembali telah diterima oleh DirekturJenderal Pajak dari Mahkamah Agung;

bahwa dalam persidangan Tergugat menyampaikan tanggapan atas dalil Penggugat yaitu Pemberian imbalan bunga kepada Penggugat bukan ditiadakan, namun ditunda sampai adanya Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung;

bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan “Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;”

bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan “Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak”

bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan “ Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan Akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan: Apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruhnya Banding, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (duapersen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”;

bahwa berdasarkan Pasal 88 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak menyatakan:
ayat (2): “Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan”

bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan:
ayat (2): “Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak”;

bahwa berdasarkan uraian uraian di atas dan sesuai dengan Pasal 40 jo Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 87 jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Pajak nomor PUT Put.No.46687/PP/M.VI/15/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang mengabulkan sebagian permohonan banding Penggugat yang menyatakan bahwa PPh yang lebih dibayar menjadi sebesar Rp28.778.624.485,00, maka sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Penggugat berhak mendapat imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) , dengan demikian Majelis memutuskan untuk mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat;