bahwa pemberian imbalan bunga adalah termasuk ke dalam tata cara pemberian imbalan bunga, sedangkan materinya memang menunjuk kepada UU KUP lama, mulai dari besarnya perhitungan imbalan bunga, dan lain-lain;

bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pemberian Imbalan Bunga atas Kelebihan Bayar Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00107/207/07/058/09 tanggal 2 Nopember 2009 Masa Pajak Januari s.d Desember 2007 (“SKPKB PPN Tahun Pajak 2007”) sesuai Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39900/PP/M.XI/16/2012 yang diucapkan tanggal 30 Agustus 2012, melalui surat Nomor 049/DSS-FIN/X-2012 tanggal 2 Oktober 2012 yang diterima oleh Tergugat tanggal 3 Oktober 2012;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti pendukung dan keterangan yang disampaikan Tergugat dan Penggugat, diuraikan fakta hukum dan pendapat Majelis sebagai berikut:

bahwa pokok gugatan adalah Surat Tergugat Nomor S-1839/WPJ.07/KP.0809/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang isinya menyatakan permohonan imbalan bunga yang diajukan Penggugat belum dapat diproses sampai Putusan Peninjauan Kembali telah diterima dari Mahkamah Agung.

bahwa Penggugat didalam gugatannya memohon agar imbalan bunga atas kelebihan bayar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2007 dapat dikabulkan dan memerintahkan Tergugat untuk menerima permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

bahwa menurut Penggugat berdasarkan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Penggugat berhak atas imbalan bunga sebesar Rp 3.023.116.707,00 berdasar perhitungan Penggugat a quo.

bahwa Tergugat menyatakan tidak menolak permohonan imbalan bunga yang diajukan oleh Penggugat tetapi menyatakan imbalan bunga tersebut diberikan apabila Putusan Peninjauan Kembali telah diterima dari Mahkamah Agung;

bahwa menurut Tergugat Surat Tergugat Nomor S-1839/WPJ.07/KP.0809/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Penolakan Permintaan Imbalan Bunga telah sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain:

bahwa didalam persidangan Tergugat menyatakan mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39900/PP/M.XI/16/2012.

bahwa menurut pendapat Penggugat, demi berjalannya asas keadilan serta Azaz-azaz Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para wajib pajak, maka seharusnya DJP dalam hal ini khususnya Tergugat tidak menolak permohonan yang Penggugat ajukan mengingat permohonan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2000 dan ditegaskan kembali dalam Pasal II ayat (1) Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007.

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 merupakan peraturan tata cara pelaksanaan dari Undang-Undang KUP Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, dengan demikian ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tersebut seharusnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam UU KUP yang merupakan induknya.

bahwa Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 43 ayat (6) huruf Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, yang menyatakan : Pasal (6)“Pelaksanaan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut :

bahwa pada huruf a dan b Peraturan Pemerintah di atas terdapat frasa “Wajib Pajak mengajukan” dengan demikian pelaksanaan huruf c akan terpenuhi apabila Wajib Pajak (Penggugat) mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

bahwa fakta persidangan Peninjauan Kembali diajukan oleh Tergugat, dengan demikian dasar hukum Tergugat untuk memberikan imbalan bunga apabila putusan Peninjauan Kembali telah diterima oleh Tergugat dari Mahkamah Agung adalah tidak tepat.

bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) juncto Pasal 86 dan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Tergugat dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal diterima putusan.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat tidak terdapat dasar hukum untuk melakukan penundaan pembayaran imbalan bunga yang dimohon oleh Penggugat mengingat imbalan bunga adalah bagian dari kelebihan pembayaran bunga sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor28 Tahun 2007.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1839/WPJ.07/KP.0809/2012 tanggal 27 Desember 2012 tidak dapat dipertahankan.