:

bahwa dari penelitian terhadap copy Perjanjian Kerja Nomor 050/12/1/2012 tanggal 09 Januari 2012 yang disampaikan oleh Penggugat diketahui bahwa Penggugat melakukan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Tanah Merah dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel dengan nilai perjanjian sebesar Rp3.960.000.000/tahun untuk tahun 2012;

:

bahwa Penggugat telah menyerahkan bukti pendukung terkait sengketa yang digugat berupa Invoice, Faktur Pajak, Kwitansi, Rekening Koran Bank Mandiri bulan Oktober 2012, Rekening Koran Bank Mandiri bulan Desember 2012, SSP dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23;

:

bahwa Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 23 Masa Pajak September s.d. Desember 2012 Nomor: 00043/103/12/062/13 tanggal 05 April 2013 atas keterlambatan penyetoran PPh Pasal 23 berdasarkan hasil penelitian Account Representative pada data di Master File;

bahwa Tergugat menolak permohonan Penggugat tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 23 Masa Pajak September s.d. Desember 2012 Nomor: 00043/103/12/062/13 tanggal 05 April 2013, yang diajukan Penggugat melalui Surat Nomor: 12/IV/Fin-Tax/2013 tanggal 17 April 2013 dengan pertimbangan bahwa Penggugat dalam Pembahasan Sengketa atas undangan Tergugat tidak dapat memperlihatkan Surat Setoran Pajak dan Bukti Potong PPh Pasal 23 terkait pembayaran PPh Pasal 23 yang menjadi pokok sengketa;

bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyerahkan bukti pendukung terkait sengketa yang digugat berupa Invoice, Faktur Pajak, Kwitansi, Rekening Koran Bank Mandiri bulan Oktober 2012, Rekening Koran Bank Mandiri bulan Desember 2012, SSP dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23;

bahwa berdasarkan bukti pendukung tersebut dapat diketahui bahwa benar terjadi kesalahan pencantuman nama penyetor dalam SSP yang seharusnya atas nama Distamben Boven Digoel selaku pemotong PPh Pasal 23 yang ternyata telah disetorkan atas nama Penggugat;

bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa keterlambatan penyetoran potongan PPh Pasal 23 dimaksud di atas dilakukan oleh Distamben Boven Digoel selaku pemotong PPh Pasal 23 sebagaimana ketentuan yang disebutkan oleh Tergugat yaitu Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh Tahun 2008, yang mengatur bahwa atas penghasilan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan, dalam hal ini adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel, sehingga penerbitan Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 23 Masa Pajak September s.d. Desember 2012 Nomor : 00043/103/12/062/13 tanggal 05 April 2013 tidak tepat karena keterlambatan penyetoran tersebut bukan dilakukan oleh Penggugat tetapi oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel dan oleh karena itu harus dibatalkan;