:

bahwa dalam Laporan Penelitian Keberatan Nomor:LAP-559/WPJ.04/2013 tanggal 6 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat terhadap surat permohonan Penggugat atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00234/207/10/062/12 tanggal 2 Juli 2012 bahwa atas sengketa Selisih Peredaran Usaha yang belum/Tidak dilaporkan Penggugat;

:

bahwa Tergugat tidak mengakui adanya Pajak Masukan sebagai penghitungan Kredit Pajak, sedangkan mengacu pada keadaan yang sebenarnya, terdapat Kredit Pajak sebesar Rp176.578.832,00, dengan demikian, jelas bahwa Tergugat telah melakukan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga telah menyalahi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga telah menyalahi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, hal ini menjadi tidak benar sehingga harus dilakukan pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak dimaksud yang secara otomatis seharusnya membatalkan Surat Keputusan Pembatalan yang juga diterbitkan oleh Tergugat;

:

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap dokumen persidangan pokok sengketa tentang penerbitan Keputusan Nomor: KEP-719/WPJ.04/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00234/207/10/062/12 tanggal 2 Juli 2012 Masa Pajak September 2010 terbagi menjadi sengketa formal materi dan sengketa materi.

bahwa atas sengketa formal materi:
bahwa Tergugat menyatakan Surat Keputusan Nomor: KEP-719/WPJ.04/2013 tanggal 6 Mei 2013 bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, serta Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa Penggugat menyatakan gugatan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

bahwa atas sengketa formal materi Majelis berpendapat:
bahwa Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009: “Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak”.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diketahui bahwa keputusan Tergugat Nomor: KEP-719/WPJ.04/2013 tanggal 6 Mei 2013 (tentang pembatalan ketetapan pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa) adalah merupakan keputusan permohonan pengurangan atau pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sehingga keputusan Tergugat tersebut bukan termasuk keputusan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, sehingga Majelis menyimpulkan Surat Keputusan Nomor: KEP-719/WPJ.04/2013 tanggal 6 Mei 2013 merupakan objek yang dapat diajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.

bahwa atas sengketa materi Majelis berpendapat:
bahwa Tergugat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00234/207/10/062/12 tanggal 2 Juli 2012 karena adanya koreksi tambahan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa September 2010 sebesar Rp6.347.712.271,00 dengan alasan Penggugat tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa September 2010 dan Penggugat menyetujui koreksi tersebut.

bahwa Penggugat menyatakan Surat Ketetapan Pajak tidak benar karena pada risalah pembahasan terdapat kekeliruan sebagai berikut:
– kesalahan pernyataan setuju atau tidak setuju Penggugat terhadap pos-pos yang dikoreksi oleh Tergugat,
– dalam daftar temuan tidak ada koreksi Pajak Pertambahan Nilai, koreksi tersebut baru ada dalam closing conference,
– Tergugat hanya melakukan koreksi atas Objek Pajak Pertambahan Nilai dalam Negeri (Pajak Keluaran) tanpa memperhitungkan Pajak Masukan sebagai Kredit Pajak.

bahwa atas pernyataan setuju atau tidak setuju Penggugat Majelis berpendapat walaupun Penggugat melalui Surat Nomor: 077/sk/Dir/PMS/IX/2012 tanggal 28 September 2012 menyatakan keberatan dengan pernyataan setuju atas pendapatnya dalam risalah pembahasan namun berdasarkan Risalah Pembahasan Penggugat sudah membubuhkan paraf dalam setiap lembarnya dan Penggugat telah menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sehingga proses dan prosedur Risalah Pembahasan Akhir dan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan Perpajakan yang berlaku.

bahwa atas pernyataan koreksi Pajak Pertambahan Nilai baru ada saat closing conference Majelis berpendapat berdasarkan SPHP koreksi Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2010 baru ada saat closing conference karena data yang diberikan Penggugat saat pemeriksaan hanya berupa Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Januari sampai dengan Juni 2010 dan Masa Desember 2010 (Surat Pemberitahuan Masa Juli-Nopember 2010 tidak ada), Faktur Pajak, softcopy penghitungan Pajak Pertambahan Nilai sehingga Tergugat berdasarkan Surat Nomor: S-341/WPJ.04/KP.1106/2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang himbauan pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai baru mengetahui bahwa SPT Pajak Pertambahan Nilai Masa Juli sampai dengan Nopember 2010 belum dilaporkan dan disetorkan dan pada saat proses pembahasan akhir Penggugat memberikan hardcopy Surat Pemberitahuan Masa Juli sampai dengan Nopember 2010 sehingga atas data tambahan tersebut meyakinkan Tergugat bahwa Penggugat telah melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai selama Masa Juli sampai dengan Nopember 2010 namun atas Surat Pemberitahuan Masa tersebut oleh Penggugat tidak dilaporkan, sehingga atas temuan tambahan dalam proses pembahasan akhir Tergugat memperhitungkan temuan tersebut dalam Risalah Pembahasan Akhir dan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

bahwa atas pernyataan Tergugat hanya melakukan koreksi Pajak Keluaran tanpa memperhitungkan Pajak Masukan Majelis berpendapat bahwa Tergugat sudah tepat melakukan koreksi penyerahan objek Pajak Pertambahan Nilai dalam negeri (Pajak Keluaran) tanpa memperhitungkan adanya Pajak Masukan yang menjadi Kredit Pajak karena Penggugat tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa September 2010 hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan tidak dapat dikreditkan.

bahwa Majelis berkesimpulan proses pembahasan akhir, penyusunan Risalah Pembahasan Akhir dan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan Perpajakan yang berlaku dan pada saat pembahasan akhir Penggugat menyatakan setuju atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dan koreksi Kredit Pajak Masukan sehingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00234/207/10/062/12 tanggal 2 Juli 2012 telah sesuai dengan peratutan perpajakan dengan demikian Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: KEP-719/WPJ.04/2013 tanggal 6 Mei 2013 sudah tepat dan harus dipertahankan.