bahwa Penelitian kegiatan usaha Pemohon Banding menunjukkan bahwa Pemohon Banding merupakan subsidiary dari PT. FI yang mengelola 40% dari Area Kontrak. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor: S-176/KM-04/1996 tanggal 1 April 1996, ditegaskan bahwa perlakuan perpajakan terhadap Pemohon diperlakukan sama dengan PT. FI Company yaitu tunduk pada Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT FIC dan undang-undang perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani;

bahwa Pemohon Banding telah tunduk dan memenuhi ketentuan perpajakan sebagaimana yang diatur secara khusus (/ex specialis) dalam KK, yang juga berlaku bagi Pemohon Banding sebagai pemegang kepentingan (interest holder) KK (bukan sebagai subsidiary PTFI sebagaimana diuraikan oleh Terbanding), sesuai penegasan dari Menteri Keuangan dengan suratnya Nomor: S-176/KM-04/1996 tanggal 1 April 1996, oleh karenanya, pajak- pajak yang terkait langsung dengan Pemohon Banding dilaksanakan sesuai ketentuan dalam KK dan ketentuan perpajakan pada saat KK ditandatangani, hal ini dapat dibuktikan dengan pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pemohon Banding, dalam hal ini PPh Badan, mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai KK, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

bahwa yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah koreksi atas besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp2.207.125.698,00 yang bersumber dari penghitungan kembali Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dengan menerapkan pasal-pasal yang terkait dengan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

bahwa dasar Terbanding dalam melakukan koreksi adalah :

bahwa Pemohon Banding menyatakan, pihak yang terikat dengan perjanjian (Kontrak Karya) adalah Pemohon Banding dan Pemerintah Indonesia, dimana sebagai implikasinya Pemohon Banding harus dan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana diatur dalam perjanjian (Kontrak Karya), antara lain membayar pajak penghasilan badan sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh perjanjian, sedangkan pihak lain yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian, termasuk karyawan Pemohon Banding, seharusnya tidak dapat diikatkan dalam perjanjian tersebut (tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan), termasuk dalam penundukan terhadap kewajiban perpajakan yang sifatnya merugikan pihak lain.

bahwa Pemohon Banding menyatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 angka 4 ayat (i) Kontrak Karya, Pemohon Banding berkewajiban untuk memotong dan menyetorkan Pajak Penghasilan atas penghasilan pegawai Perusahaan.

bahwa Pemohon Banding menyatakan, Pemohon Banding telah memotong dan menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan pegawai Perusahaan, yang dalam praktiknya Pemohon Banding telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut, Pemohon Banding berpendapat bahwa Pemohon Banding selama ini telah melaksanakan kewajiban memotong dan menyetor Pajak Penghasilan atas penghasilan pegawai Pemohon Banding berdasarkan Pasal 13 angka 4 ayat (i) Kontrak Karya, hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983.

bahwa Pemohon Banding mengungkapkan, Pemohon Banding telah melakukan pemotongan dan pemungutan sesuai dengan tarif pasal 17 yang berlaku pada tahun 2010 berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku, dengan demikian menurut Pemohon Banding tidak ada kekurangan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang.

bahwa Pemohon Banding menyatakan, dalam surat penegasan dari Terbanding Nomor: S-1289/PJ.031/2010 tanggal 1 Oktober 2010 kepada PT. FI (“PTFI”) disebutkan bahwa ketentuan kontrak karya berlaku bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, dan karena itu tidak berlaku bagi pihak lain.

bahwa Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

bahwa Majelis berpendapat, berdasarkan Pasal 1338 dan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata aquo maka perjanjian/kontrak tersebut tidak dapat mengikat pihak ketiga dan tidak boleh merugikan pihak ketiga yang tidak mengikatkan diri pada perjanjian tersebut, sehingga Majelis berpendapat ketentuan lex specialis dalam Kontrak Karya hanya berlaku dan mengikat para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak, dalam hal ini Pemerintah RI dengan PT. FI termasuk Pemohon Banding yang ikut berpartisipasi.

bahwa Majelis berpendapat, pegawai Pemohon Banding merupakan pihak lain/pihak ketiga yang tidak terikat dengan ketentuan dalam kontrak karya, akan tetapi tunduk pada Undang-undang Perpajakan yang berlaku pada saat dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 oleh Pemohon Banding, yaitu Undang- undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

bahwa Majelis berpendapat, dalam hal pajak yang menjadi kewajiban pihak ketiga, kewajiban Pemohon Banding adalah melakukan pemotongan dan penyetoran pajak atas pembayaran yang terutang pajak berdasarkan Pasal 13 angka 4 ayat (i) Kontrak Karya.

bahwa Majelis berpendapat, Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri untuk tahun 2010, tarif yang berlaku adalah tarif sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, dengan tarif sebagai berikut:

bahwa Majelis berpendapat, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan pegawai oleh Pemohon Banding dengan tarif sesuai Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah sudah tepat.

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari-Desember 2005 sebesar Rp2.207.125.698,00 tidak dapat dipertahankan.