RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-54443/PP/M.IIA/13/2014

JENIS PAJAK
Pajak Penghasilan pasal 26

TAHUN PAJAK
2007

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penerbitan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor: BAS-01M/WPJ.07/KP.1004/2013 tanggal 29 Mei 2013 terkait Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor: SPMP-07/WPJ.07/KP.1004/2012 tanggal 14 September 2012;

bahwa koreksi sengketa PPh Pasal 4 ayat (2) ini koreksinya sebesar Rp999.110.893,00. Intinya sengketa ini berdasarkan equalisasi dengan pembebanan biaya pada PPh Badan dimana terdapat biaya sewa yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding. Berdasarkan hasil equalisasi tersebut terdapat total objek PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp2.411.462.893,00 sementara menurut SPT Masa Pemohon Banding sebesar Rp1.412.352.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp999.110.893,00. Berdasarkan equlisasi tersebut merupakan sewa gudang, hanya berbeda angka yang dibukukan oleh Pemohon Banding dengan yang sudah dilaporkan di SPTnya;

bahwa lebih lanjut, Penggugat tidak setuju dengan pelaksanaan penagihan pajak karena sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 01/B/PK/PJK/2003 tanggal 29 September 2003 maka tidak seharusnya Tergugat melakukan penagihan pajak atas STP Bunga Penagihan Nomor 00126/109/99/053/02 karena Surat Keputusan Keberatan Nomor Kep 125/WPJ.06/BD.04/2001 tanggal 7 Februari 2001 sebesar Rp 77.169.263.087,00 terkait dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Desember 1999 Nomor : 00018.287.99.053.00 sebagai acuan Tergugat untuk penerbitan STP Bunga Penagihan Nomor 00126/109/99/053/02 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

bahwa penerbitan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor : BAS-01M/WPJ.07/KP.1004/2013 tanggal 29 Mei 2013 adalah merupakan tindak lanjut Tergugat untuk melakukan pemblokiran rekening Bank CitiBank N.A Jakarta sehubungan atas tunggakan Pajak Bunga Penagihan tahun 1999 dengan Nomor STP Bunga Penagihan 00126/109/99/053/02 tanggal 3 Januari2002 sebesar Rp.23.150.778.926.

bahwa Penggugat tidak setuju atas penerbitan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor : BAS-01M/WPJ.07/KP.1004/2013 tanggal 29 Mei 2013, dikarenakan Berita Acara Pelaksanaan Sita tidak ditandatangani oleh Penggugat sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sehingga tidak memenuhi secara formal.

bahwa Penggugat juga tidak setuju dengan pelaksanaan penagihan pajak karena sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 01/B/PK/PJK/2003 tanggal 29 September 2003 maka tidak seharusnya Tergugat melakukan penagihan pajak atas STP Bunga Penagihan nomor 00126/109/99/053/02 tanggal 3 Januari 2002.

bahwa dalam sidang yang diselenggarakan Penggugat menyerahkan bukti- bukti dan dokumen yang meliputi :

1. Unanimous Consent of the Board of Directors In Lieu of Annual Meeting tanggal 16 Mei 2012,2. Bukti kirim pos,3. Certificate of Assistant Secretary,4. Certificate of Incorporation of Amoseas Indonesia Inc,5. Kronologis sengketa gugatan,6. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor: BAS-01M/WPJ.07/KP.1004/2013 tanggal 29 Mei 2013 beserta lampirannya.

bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 23 ayat (2) huruf a UU KUP.

bahwa Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 mengatur bahwa Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang, hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

bahwa Pasal 37 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 mengatur bahwa Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

bahwa menurut Tergugat Berita Acara Pelaksanaan Sita bukan merupakan objek gugatan karena dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a UU KUP telah secara jelas menyebutkan jenis surat yang atas pelaksanaannya dapat diajukan gugatan dan didalamnya tidak disebutkan Berita Acara Pelaksanaan Sita.

bahwa menurut Majelis, Berita Acara Pelaksanaan Sita termasuk dalam cakupan proses Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, karena setelah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan maka harus dibuat Berita Acara Pelaksanaan Sita a quo.

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan telah sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU KUP.

bahwa menurut Majelis, pelaksanaan sita adalah terkait dengan STP Bunga Penagihan Nomor 00126/109/99/053/02, sedangkan STP a quo adalah merupakan tindak lanjut dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Desember 1999 Nomor: 00018/287/99/053/00.

bahwa menurut Penggugat, atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Desember 1999 Nomor : 00018/287/99/053/00 telah diajukan keberatan dan ditolak oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-125/WPJ.06/BD.04/2001 tanggal 7 Februari 2001.

bahwa atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-125/WPJ.06/BD.04/2001 tanggal 7 Februari 2001 a quo telah diajukan banding ke Pengadilan Pajak dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 0144/PP/A/M.V/16/2002 tanggal 3 Mei 2002.

bahwa atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor 0144/PP/A/M.V/16/2002 tanggal 3 Mei 2002 telah diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung oleh Penggugat dan telah diputus dengan Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/B/PK/PJK/2003 yang memutuskan :

bahwa Penggugat juga tidak setuju dengan pelaksanaan penagihan pajak karena sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 01/B/PK/PJK/2003 tanggal 29 September 2003 maka tidak seharusnya Tergugat melakukan penagihan pajak atas STP Bunga Penagihan nomor 00126/109/99/053/02 tanggal 3 Januari 2002.

bahwa dengan demikian menurut Majelis, Penggugat sudah tidak memiliki lagi hutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Desember 1999 Nomor : 00018/287/99/053/00 sehingga sebagai konsekuensinya STP Bunga Penagihan Nomor 00126/109/99/053/02 juga menjadi batal demi hukum dan tindakan penagihan yang berkenaan dengan STP a quo pun harus dibatalkan mengingat obyeknya sudah tidak ada lagi.

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan Pelaksanaan Sita sesuai Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BAS-01M/WPJ.07/KP.1004/2013 terkait dengan pelaksanaan penagihan pajak tertanggal 29 Mei 2013.