bahwa terdapat pembayaran penjualan Pemohon Banding yang disembunyikan dengan disetorkan ke rekening koran pemegang saham sebesar Rp38.182.472.116,00 maka dikoreksi Pemeriksa sebagai obyek PPh Pasal 23;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju bila koreksi Peredaran Usaha juga sebagai koreksi positif DPP PPN dan dijadikan seb

agai koreksi DPP PPh Pasal 23 berupa Dividen terselubung;

bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak diketahui koreksi atas DPP PPh adalah sebagai berikut :

bahwa dalam penelitian SPT Masa Pemohon Banding dan pembebanan biaya di rugi laba (yang dimungkinkan terkait obyek PPh Pasal 23) yang diserahkan Pemohon Banding, Pemeriksa menemukan data sebagai berikut:

bahwa koreksi atas dividen dilakukan Pemeriksa karena terdapat voucher yang menunjukan penerimaan penjualan langsung ke rekening pemegang saham.

bahwa berdasarkan SPT PPh Pasal 23 yang telah dilaporkan Pemohon Banding diketahui besarnya Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 untuk dividen adalah Rp0,00. Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat pembayaran penjualan Pemohon Banding yang disembunyikan dengan disetorkan ke rekening koran pemegang saham sebesar Rp38.182.472.116,00 yang menurut Terbanding pembayaran tersebut merupakan pembayaran dividen, maka dikoreksi Terbanding sebagai obyek PPh Pasal 23.

bahwa Pemohon Banding tidak setuju bila Peredaran Usaha berupa pembayaran penjualan Pemohon Banding yang disetorkan ke rekening koran pemegang saham sebesar Rp38.182.472.116,00 dikoreksi sebagai DPP PPh Pasal 23 berupa Dividen terselubung. Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana disebutkan dalam Akta Perusahaan pada tahun 2008 tidak ada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang memutuskan akan membagi Dividen, ataupun pembayaran Dividen. Pemegang Saham Pemohon Banding tidak hanya Heng Erik seorang, kalau koreksi Peredaran Usaha dianggap sebagai Dividen, seharusnya kepada pemegang saham yang lain juga diberikan Dividen yang besarnya proporsional dengan yang dianggap dibagi kepada seluruh pemegang saham Pemohon Banding berdasarkan prosentase kepemilikan saham.

bahwa Pemohon Banding pada angka 5 Surat Keberatan Nomor SK.01- IPJ/03/2012 tanggal 20 Maret 2012 menyatakan:

PPh terutang 30 % x Rp. 43.315.774.882,= Rp 12.994.732.464,

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas dividen karena terdapat voucher yang menunjukan penerimaan penjualan langsung ke rekening pemegang saham.

bahwa penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa :

bahwa penerimaan penjualan langsung yang dicatat ke rekening pemegang saham bukan merupakan pembagian laba atau selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dan tingkat bunga yang berlaku di pasar, sehingga bukan merupakan dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun2008.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positif dividen sebesar Rp38.182.472.116,00 tidak dapat dipertahankan.

bahwa dalam proses keberatan Penelaah menjelaskan rincian koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa dan meminta bukti transaksi kepada Pemohon Banding, akan tetapi Pemohon Banding hanya memberikan sampel dari bukti transaksi yang diminta dan hanya berupa dokumen intern berupa bukti bank keluar yang dibuat oleh Pemohon Banding sendiri, sehingga menurut Penelaah bukti tersebut tidak cukup kuat membuktikan bahwa perincian tersebut bukan merupakan obyek PPh pasal 23.

bahwa dari gambaran diatas Pemohon Banding tetap mempertahankan perhitungan sesuai dengan yang telah disetujui pada waktu pemeriksaan PPh Pasal 23 yang masih harus dibayar sebesar Rp9.337.201,00 dan telah Pemohon Banding lunasi.

:

bahwa berdasarkan SPT PPh Pasal 23 yang telah dilaporkan Pemohon Banding diketahui besarnya Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 untuk jasa lainnya adalah Rp20.000.000,00. Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan Terbanding diketahui terdapat pembayaran atas jasa lainnya seperti, jasa konsultasi, jasa pemeliharaan dan perawatan yang dimasukkan ke dalam pos biaya yang lain yang merupakan obyek PPh Pasal 23 sebesar Rp220.182.702,00 sehingga dikoreksi oleh Terbanding sebesar Rp200.182.702,00.

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding hanya menyampaikan bukti berupa fotokopi GL dan fotokopi GL tersebut hanya berisikan rekapitulasi pencatatan dalam buku besar yang menurut Pemohon Banding menjadi koreksi. Pemohon Banding tidak dapat menyampaikan bukti-bukti lain terutama bukti eksternal yang dapat menunjukkan bahwa transaksi tersebut bukan merupakan Objek PPh Pasal 23.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positif jasa lainnya sebesar Rp200.182.702,00 tetap dipertahankan.

bahwa dalam proses keberatan Penelaah menjelaskan rincian koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa dan meminta bukti transaksi kepada Pemohon Banding, akan tetapi Pemohon Banding hanya memberikan sampel dari bukti transaksi yang diminta dan hanya berupa dokumen intern berupa bukti bank keluar yang dibuat oleh Pemohon Banding sendiri, sehingga menurut Penelaah bukti tersebut tidak cukup kuat membuktikan bahwa perincian tersebut bukan merupakan obyek PPh pasal 23.

bahwa dari gambaran diatas Pemohon Banding tetap mempertahankan perhitungan sesuai dengan yang telah disetujui pada waktu pemeriksaan PPh Pasal 23 yang masih harus dibayar sebesar Rp9.337.201,00 dan telah Pemohon Banding lunasi.

bahwa berdasarkan SPT PPh Pasal 23 yang telah dilaporkan Pemohon Banding diketahui besarnya Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 untuk jasa perawatan adalah Rp0,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan Terbanding diketahui terdapat pembayaran atas jasa pemeliharaan dan perawatan yang merupakan obyek PPh Pasal 23 sebesar Rp210.257.205,00.

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding hanya menyampaikan bukti berupa fotokopi GL dan fotokopi GL tersebut hanya berisikan rekapitulasi pencatatan dalam buku besar yang menurut Pemohon Banding menjadi koreksi. Pemohon Banding tidak dapat menyampaikan bukti-bukti lain terutama bukti eksternal yang dapat menunjukkan bahwa transaksi tersebut bukan merupakan Objek PPh Pasal 23.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positif pemeliharaan dan perawatan sebesar Rp210.257.205,00 tetap dipertahankan.