bahwa berdasarkan Perjanjian Keagenan dengan Sistem Komisi yang dibuat antara Pemohon Banding dan PT Pelita Global Permai ditemukan fakta bahwa dalam perjanjian tersebut dinyatakan secara jelas bahwa:

bahwa pemberian komisi terhadap PT Pelita Global Permai adalah berdasarkan pengenalan customer (refer client) dimana transaksi penjualannya langsung ke Pemohon Banding dan pembagian komisi dari Pemohon Banding ke PT Pelita Global Permai adalah tanggung jawab PT Pelita Global Permai kepada pribadi customer yang dikenalkan oleh PT Pelita Global Permai;

bahwa dasar hukum yang berkaitan dengan putusan ini yaitu :
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Pemohon Banding yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun;

bahwa perjanjian keagenan (sistem komisi) antara Pemohon Banding dengan PT Pelita Global Permai mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2010 sedangkan transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan PT Artech Presisi Mesindo dkk. dilakukan sebelum ditanda tanganinya perjanjian keagenan. Majelis berpendapat bahwa transaksi tersebut tidak dapat dikatakan sebagai transaksi yang tunduk pada perjanjian keagenan;

bahwa dalil Pemohon Banding yang menyatakan pemberian komisi terhadap PT Pelita Global Permai berdasarkan Pengenalan Costumer (Refer Client), namun karena transaksi tersebut bukan transaksi keagenan dengan sistem komisi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian, maka dasar pemberian komisi tersebut tidak ada landasan, maka menurut Majelis koreksi positif Terbanding atas Penjualan sebesar Rp374,429.790,00 dipertahankan;

bahwa tambahan koreksi pada keberatan ini merupakan bagian dari sengketa yang Pemohon Banding yaitu mengenai besarnya penghasilan neto tahun 2008 Pemohon Banding;

bahwa oleh karena tambahan koreksi ini timbul dalam proses keberatan bukan bagian dari sengketa yang diajukan keberatan maka Pemohon Banding berpendapat bahwa penambahan pajak dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-628/WPJ.06/2013 tanggal 17 Mei 2013 tidak ada dasar hukum karenanya harus dibatalkan;

bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding melalui surat tanggal 26Juli 2013 tanpa nomor atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-628/WPJ.06/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang menerima sebagian dan menambah jumlah pajak yang terutang Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00010/406/10/028/12 tanggal 12 April 2012;

bahwa ketidaksetujuan Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding atas tambahan koreksi berupa Penghasilan dari Penghapusan Utang sebesar Rp7.638.279.699,00, karena tambahan koreksi ini timbul dalam proses keberatan, bukan bagian dari sengketa yang diajukan keberatan;

bahwa berdasarkan Surat Uraian Banding Terbanding Nomor UB-223/WPJ.06/2013 tanggal 25 Nopember 2013Tebanding pada intinya menyatakan atas tambahan koreksi Penghasilan dari Penghapusan Utang sebesar Rp7.638.279.699,00 karena berdasarkan laporan keuangan Kianho Bearing Ltd, ditemukan fakta bahwa induk perusahaan di Singapura tidak memiliki piutang yang jatuh temponya lewat dari 1 (satu) tahun kepada Pemohon Banding. Hal ini berlawanan dengan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding, dimana saldo awal utang sebesar Rp7.368.279.699,00 diketahui dari pembukuan Pemohon Banding tidak pernah dibayar;

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 001/XII/KHI/PJK/2013 tanggal 20 Desember 2013 pada intinya menyatakan bahwa koreksi ini dalam pemeriksaan pajak tidak ada dan tidak termasuk dalam perhitungan pada saat penerbitan SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2010, sehingga Pemohon Banding tidak memasukan materi koreksi ini pada saat mengajukan surat keberatan;

bahwa berdasarkan keterangan, bukti-bukti dan penjelasan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding baik lisan maupun tertulis, Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP-496/WPJ.06/BD.06/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang dilakukan oleh Petugas Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat dilaporkan bahwa laporan keuangan Kianho Bearing Ltd di Singapura selaku induk perusahaan Pemohon Banding tidak memiliki piutang yang jatuh temponya lewat dari 1 (satu) tahun. Hal ini berlawanan dengan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding, dimana saldo awal utang sebesar Rp7.638.279.699,00 yang diketahui dari pembukuan Pemohon Banding. Terbanding menyimpulkan bahwa pada tahun 2010 Pemohon Banding memperoleh penghapusan utang sebesar Rp7.638.279.699 yang merupakan jumlah utang yang belum dibayar;

bahwa Pemohon Banding dalam sidang tanggal 10 April 2014 menyatakan berdasarkan Pasal 1 angka 34 UU KUP yang berbunyi “Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak”. Penjelasan Pasal 25 ayat (1) UU KUP menyatakan “…keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau pemotongan atau pemungutan pajak”. Berdasarkan UU KUP, keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari surat ketetapan pajak, dengan demikian isi surat keputusan keberatan seharusnya tidak menyimpang dari materi atau isi surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :

bahwa dasar hukum yang berkaitan dengan putusan ini yaitu :

Pasal 1 angka 34 :Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak;

Pasal 15 ayat (1) :Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

Pasal 25 ayat (1) :Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

Pasal 26 ayat (1) :Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;

Pasal 27 ayat (1) :Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);

Pasal 31 ayat (2) :Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 35 :

Pasal 36 :

Pasal 37 ayat (1) :Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas annual report 2010 Kian Ho Bearings Ltd. sebagai perusahaan induk Pemohon Banding, pada angka 27 Financial Risk Management objectives and policies huruf d liquidity risk kolom Amount due from subsidiaries tidak terdapat angka yang menyatakan Kian Ho Bearing Ltd. mempunyai piutang yang lebih dari 1 tahun kepada Pemohan Banding. Majelis berpendapat bahwa pencantuman saldo awal utang tahun 2010 pada pembukuan Pemohon Banding tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian menurut Majelis, Pemohon Banding telah memperoleh penghapusan utang;

bahwa penambahan penghasilan karena penghapusan utang dilakukan oleh Terbanding pada saat memproses keberatan, menurut Majelis tambahan penghasilan tersebut tidak dapat dijadikan objek pajak yang dapat ditambahkan dalam memproses keberatan, karena materi tersebut tidak tercantum dalam SKPLB sehingga tidak diajukan keberatan oleh Pemohon Banding. Dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

bahwa terhadap diketemukannya data berupa penghapusan piutang sebesar Rp7.638.279.699,00 pada proses keberatan seyogyanya Terbanding menempuh prosedur sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU KUP yaitu dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;