Menurut Terbanding

:

bahwa terkait dengan materi sengketa, terbanding telah melakukan penelitian terhadap dokumen yang dipinjamkan oleh Pemohon Banding dan berpendapat untuk tetap melakukan koreksi fiskal atas komponen HPP;

:

bahwa Pemohon Banding setuju dengan koreksi pemeriksa atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp125.100.604,00. Namun, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi pemeriksa atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp443.522.039,00;

:

bahwa yang menjadi pokok sengketa banding pada persidangan banding ini adalah koreksi Terbanding atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp443.522.039,00 yang terdiri dari :

yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa dasar hukum dan aturan yang terkait dengan sengketa ini adalah:Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut:

(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A,
c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan,
d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan,
e. kerugian selisih kurs mata uang asing,
f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia,g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan,h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:

i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah,
j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah,
k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah,
l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur denganPeraturan Pemerintah, dan
m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun,(3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

bahwa sesuai Surat Permohonan Banding, Surat Bantahan, dan hasil pemeriksaan dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan biaya-biaya tersebut adalah merupakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dan bukti-bukti pendukungnya telah diserahkan kepada Terbanding, sehingga koreksi Terbanding seharusnya dibatalkan.

bahwa sesuai Surat Uraian Banding dan hasil pemeriksaan dalam persidangan Terbanding menyatakan bahwa bukti pendukung atas pengeluaran- pengeluaran ini tidak dapat meyakinkan Terbanding sehingga koreksi Terbanding agar dipertahankan.

bahwa berdasarkan data yang ada pada berkas banding, data, dan fakta dalam persidangan serta Berita Acara Hasil Uji Bukti yang diadakan tanggal 8, 13, 18, dan 25 November 2013, Majelis berpendapat sebagai berikut:· Atas koreksi biaya stationary sebesar Rp121.490.821,00