bahwa Terbanding berpendapat bahwa terdapat selisih antara objek PPh Pasal 22 yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 22 dengan objek PPh Pasa 22 yang dicatat dalam buku besar. Selisih tersebut merupakan objek PPh Pasal 22 pembelian TBS dari pedagang pengumpul yang belum dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT Masa;

bahwa koreksi Terbanding atas obyek Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp. 2.674.902.940,00 berasal dari hasil ekualisasi terhadap pembebanan biaya yang dilaporkan Pemohon Banding pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Rp2.674.902.940,00 tidak dapat Pemohon Banding terima karena semua obyek Pajak Penghasilan Pasal 22 tahun pajak 2009 telah kami penuhi kewajiban perpajakannya;

bahwa sengketa ini terjadi karena Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 22 sebesar Rp2.674.902.940,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa koreksi Terbanding atas obyek Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp2.674.902.940,00 berasal dari hasil ekualisasi terhadap pembebanan biaya yang dilaporkan Pemohon Banding pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun pajak 2009;

bahwa menurut Terbanding, terdapat selisih antara objek PPh Pasal 22 yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 22 dengan objek PPh Pasa 22 yang dicatat dalam buku besar, selisih tersebut merupakan objek PPh Pasal 22 pembelian TBS dari pedagang pengumpul yang belum dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT Masa;

bahwa berdasarkan hasil uji kebenaran materi yang diadakan tanggal 24 Oktober 2013 sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding dalam uji bukti menyampaikan bukti-bukti/dokumen pendukung antara lain:

bahwa Terbanding dalam pendapatnya menyatakan sebagai berikut:

bahwa koreksi tersebut berdasarkan pengujian terhadap buku besar Pemohon Banding (akun 605304-Panen Transport, Akun 630103-Biaya Perawatan dan Pemeliharaan Teknik-Material, akun 615101-Pemakaian Bahan Baku TBS, dan akun 605203-Perawatan-Material) dibandingkan dengan objek PPh Pasal 22 yang telah dilaporkan Pemohon Banding pada SPT Masa PPh Pasal 22-nya;

bahwa objek PPh Pasal 22 tahun pajak 2009 menurut Terbanding adalah berasal dari4 (empat) account di atas dengan perincian sebagai berikut:

bahwa objek PPh Pasal 22 tahun pajak 2009 menurut SPT PPh Pasal 22 yang telah dilaporkan Pemohon Banding adalah sebesar Rp160.069.559.622,00 selisih sebesar Rp2.674.902.940,00 dimasukkan Terbanding sebagai koreksi positif DPP PPh Pasal 22 untuk masa pajak Desember 2009;

bahwa terhadap Pemohon Banding telah diberi kesempatan dalam proses pemeriksaan dan proses keberatan untuk menanggapi koreksi objek PPh Pasal 22 ini, namun Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pendukung keberatannya’

bahwa pada saat Uji Kebenaran Materi, Pemohon Banding menunjukkan bukti bukti berupa Softcopy General Ledger 2009, Softcopy Rincian Account (605304, 630103, 615101, 605203), Softcopy Rincian Voucher I dan K (Account 605304, 630103, 615101, 605203), dan Bukti Pengeluaran Kas dan Pemohon Banding menyatakan bahwa objek PPh Pasal 22 hanya berasal dari account Biaya Pemakaian Bahan Baku TBS sedangkan dan account yang lain tidak ada objekPPh Pasal 22;

bahwa atas bukti-bukti dan penjelasan Pemohon Banding di atas, Terbanding memberikan penjelasan sebagai berikut:

bahwa dari pencatatan di account 605304: Biaya Panen Transport dan Bukti Pengeluaran Kas diketahui bahwa terdapat pembayaran transport panen sebesar Rp128.924.836,00 yang bukan merupakan objek PPh Pasal 22;

bahwa dari pencatatan di account 63010: Biaya Perawatan dan Pemeliharaan Teknik Material dan Bukti Pengeluaran Kas diketahui bahwa terdapat pembayaran material dan pemakaian Persediaan Bahan Baku & Penunjang (olie, solar, dan sparepart) sebesar Rp93.428.337,00 yang bukan merupakan objek PPh Pasal 22;

bahwa dari pencatatan di account 605203: Biaya Perawatan Material dan Bukti Pengeluaran Kas diketahui bahwa terdapat biaya pemakaian Persediaan Bahan Baku & Penunjang (olie, solar, dan sparepart) sebesar Rp642.670,00 yang bukan merupakan objek PPh Pasal 22;

bahwa dari pencatatan di account 615101 – Pemakaian bahan Baku dan Bukti Pengeluaran Kas diketahui bahwa:

bahwa untuk Pembelian TBS sebesar Rp160.069.559.822,00 merupakan objek PPh Pasal 22 yang telah dilaporkan oleh Pemohon Banding dalarn SPT Masanya;

bahwa untuk Pembelian TBS yang menurut PB batal sebesar Rp1.998.103.921,00 Terbanding berpendapat bahwa karena tidak adanya bukti pendukung dibatalkan pembelian TBS tersebut, maka koreksi terhadap objek PPh Pasal 22 telah benar;

bahwa untuk Pemakaian TBS yang hingga selesainya Uji Kebenaran Materi ini tidak dapat dijelaskan oleh Pemohon Banding dengan nilai sebesar Rp453.803.176,00 untuk itu Terbanding berpendapat koreksi terhadap objek PPh Pasal 22 telah benar;

bahwa setelah dilakukan Uji Kebenaran Materi dan penjelasan di atas, Terbanding berkesimpulan bahwa objek PPh Pasal 22 menurut Terbanding adalah berasal dari account Pemakaian Bahan Baku (615101) sebesar Rp162.521.466.919,00

bahwa penghitungan koreksi yang dipertahankan menurut Terbanding adalah sebagai berikut: Objek PPh Pasal 22 menurut Terbanding Rp 162.521.466.919,00Objek PPh Pasal 22 menurut Pemohon Banding Rp160.069.559.822,00Koreksi Dipertahankan Rp2.451.910.097,00

bahwa dalam uji kebenaran materi tersebut, Pemohon Banding menjelaskan sebagai berikut:

bahwa semua obyek PPh Pasal 22 tahun pajak 2009 telah pemohon Banding penuhi kewajiban perpajakannya;

bahwa rincian koreksi obyek PPh Pasal 22 sebesar Rp. 2.674.902.940,00 adalah sebagai berikut:

bahwa dalam penjelasannya pada saat pembahasan hasil uji bukti Pemohon Banding menjelaskan bahwa sebesar Rp 1.998.103.921,00 merupakan transaksi-transaksi TBS yang batal, adalah transaksi yang tidak direalisasikan, sedangkan transaksi-transaksi yang benar-benar direalisasikan adalah adalah sebagaimana yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 22 yaitu sebesar Rp160.069.559.822,00;

bahwa dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut undang-undang pajak penghasilan), diatur

“(1) Menteri Keuangan dapat menetapkan:a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayar atas penyerahan barang;b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pahjak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; danc. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah;(2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasrkan Peraturan Menteri Keuangan”;

bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008 tanggal 11 Desember 2008 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya, disebutkan:

Bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-523/PJ/2001 tanggal 18 Juli 2001 Tentang Tarif dan Tata cara Pemungutan, Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Industri dan eksportir Yang Bergerak DalamSektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian, dan Perikanan, atas Pembelian Bahan-Bahan Untuk Keperluan Industri atau Ekspor Mereka Dari Pegamngang Pengumpul, dinyatakan :

bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tanggal 10 Desember 2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, diatur:

bahwa berdasarkan bukti bukti dan fakta persidangan berupa keterangan dan penjelasan dari Pemohon Banding maupun Terbanding, Majelis berpendapat:

bahwa account 605304 sebesar Rp128.924.836,00 adalah merupakan pembayaran transport panen, bukan merupakan objek PPh sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Pajak Penghasilan, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

bahwa account 630103 merupakan pembayaran material pemakaian persedian bahan baku dan penunjang (olie, solar dan sparepart), bukan merupakan objek PPh sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Pajak Penghasilan, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

bahwa sebesar Rp1.998.103.921,00 adalah merupakan pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang batal karena tidak direalisasikan, hal tersebut dapat diketahui dari pencatatan di account 615101 – Pemakaian bahan baku dan bukti pengeluaran kas, sedangkan transaksi yang direalisasikan atas pembelian TBS tersebut telah ditunjukan oleh pemohon Banding kepada Terbanding, sehingga terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk membatalkan koreksi tersebut;

bahwa atas koreksi sebesar Rp453.803.176,00 Pemohon Banding tidak dapat menjelaskan bahwa transaksi tersebut bukan objek PPh pasal 22, sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

bahwa Majelis berpendapat berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaaan Pajak PPh Pasal 22 sebesar Rp2.674.902.940,00 maka sebesar Rp2.221.099.764,00 tidak dapat dipertahankan dan sebesar Rp453.803.176,00 tetap dipertahankan;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perincian koreksi menurut Majelis dapat diikhtisarkan sebagai berikut: