1. Dalam Pasal 7 ayat (7) Perjanjian Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Inggris tanggal 5 April 1993 diatur bahwa “Where profit include items which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by provisions of this Articles”;

bahwa jika dalam jumlah laba termasuk unsur-unsur pendapatan yang diatur secara tersendiri oleh pasal-pasal lain dari persetujuan ini, maka ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal itu tidak akan terpengaruh oleh ketentuan-ketentuan dalam pasal ini;

2. Pasal 12 ayat (2) huruf b Perjanjian Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Inggris tanggal 5 April 1993 diatur bahwa “However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the law of that State; but where the beneficial owner of such royalties is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed :(b) in the case of royalties referred to in subparagraph (b) of paragraph 3 of this Article, 10% of the gross amount of the royalties.”

bahwa bagaimanapun, sejumlah royalti dapat dikenakan pajak di negara dimana royalti itu timbul sesuai dengan undang-undang negara itu, tetapi jika pemilik dari royalti adalah warga negara lain, maka pajaknya tidak akan melebihi:- dalam hal royalti seperti yang disebut pada huruf b dari ayat 3 pasal adalah 10% dari pengenaan kotor dari royalti;

3. Pasal 12 ayat 3 huruf b Perjanjian Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Inggris tanggal 5 April 1993 diatur bahwa “The term “royalties” as used in this Artide comprises:(b) payment of any kind received as a consideration ofor the use of, or the right to use, any industrial, commercial or scientific equipment.”

bahwa istilah “royalti” yang digunakan dalam pasal ini meliputi:- pembayaran apapun yang diterima sehubungan penggunaan ataupun hak untuk menggunakan alat- alat perlengkapan industri, komersial atau ilmu pengetahuan;

4. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (7) Perjanjian Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Inggris, Terbanding berpendapat bahwa pembayaran Pemohon Banding kepada pihak Intelsat atas Internet Trunking Services bukan merupakan laba perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan Inggris, karena atas transaksi tersebut telah diatur tersendiri dalam Pasal lainnya, yaitu Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal 12 ayat (3) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan Inggris;
6. Terbanding berpendapat bahwa pembayaran Pemohon Banding kepada pihak Intelsat atas Internet Trunking Services (jasa bandwidth internet) dapat dikategorikan sebagai pembayaran yang diterima sehubungan penggunaan ataupun hak untuk menggunakan alat-alat perlengkapan industri, komersial atau ilmu pengetahuan (the right to use of commercial equipment) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan Inggris, sehingga terutang Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan tarif 10% sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan Inggris;
7. Istilah royalti (right to use of commercial equipment) seperti yang diatur dalam Pasal 12 ayat 3 huruf b Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Inggris, tidak membatasi hanya pada penggunaan hak atas peralatan komersil yang dikuasai secara penuh oleh suatu pihak, sehingga meliputi pula penggunaan hak atas peralatan komersil oleh beberapa pihak dengan masing-masing pihak melakukan pembayaran royalti;
8. Berdasarkan uraian di atas, Terbanding berpendapat untuk tetap mempertahankan koreksi positif Pemeriksa atas objek Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa pembayaran Internet Trunking Services kepada pihak Intelsat sebesar Rp.1.817.424.025,00 sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 26 yang belum dipotong dan dilaporkan oleh Pemohon Banding;
9. Selanjutnya, dalam permohonannya Pemohon Banding juga mengungkapkan bahwa telah terjadi kesalahan angka dalam sewa bandwidth yang semula sebesar Rp.1.817.424.025,00 seharusnya Rp.27.948.858,00;

1. Bahwa adanya kesalahan dari pihak auditor, yaitu KAP Armen, Budiman & Rekan yang mengungkapkan penggunaan jasa Intelsat Global Sales & Marketing Ltd., UK (“Intelsat”) dalam audit report untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp.1.817.424.025,00, yang mana seharusnya dalam pembukuan/general ledger Pemohon Banding adalah sebesar Rp.27.948.858,00. Selanjutnya, atas kesalahan tersebut, KAP Armen, Budiman & Rekan telah menjelaskan dalam surat Nomor: Ref.005/VIII/BAR/2010 tanggal 24 Agustus2010;
2. Dalam laporan audit tersebut tertulis bahwa sewa Intelsat untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp.27.948.858,00, dimana jumlah ini seharusnya adalah pembayaran atas sisa kekurangan tagihan yang selama ini Pemohon Banding bayarkan kepada pihak Intelsat atas pemakaian untuk tahun sebelumnya. Pihak Intelsat tidak pernah mengirimkan tagihan kepada Pemohon Banding setelah Desember 2007 karena pemakaian jasa Intetsat oleh Pemohon Banding telah berakhir pada Desember 2007, walaupun dalam addendum kontrak disebutkan sampai dengan Februari 2008;
3. Selanjutnya, atas pembayaran jasa persewaan Bandwidth berbasis satelit bukan termasuk ke dalam kategori pembayaran royalti, tetapi merupakan kategori penghasilan usaha (business profit) bagi Intelsat Global Sales & Marketing Ltd,. UK, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Tax Treaty Indonesia — Inggris;
4. Menurut kamus Wikipedia, pengertian Bandwidth (atau disebut juga “lebar jalur”) sering digunakan suatu sinonim untuk data transfer rate, yaitu jumlah data yang dapat dibawa dari sebuah titik ke titik lain dalam jangka waktu tertentu (pada umumnya dalam detik). Jenis Bandwidth ini biasanya diukur dalam bps (bits per second). Adakalanya juga dinyatakan dalam Bps (bytes per second). Suatu modem yang bekerja pada 57.600 Bps mempunyai Bandwidth yang besar/tinggi memungkinkan pengiriman informasi yang seperti pengiriman gambar/images dalam video presentation;
5. Asosiasi Pengguna Jasa Internet (PJI) berpendapat bahwa Bandwidth juga bukan suatu teknologi, melainkan ibarat suatu daya dalam listrik. Seperti halnya listrik, penggunaannya diukur dengan Kwh. Bandwidth diukur dengan besaran Megabyte. Mengatakan bahwa hak penggunaan satelit, kabel, serat optic atau teknologi serupa (bisa kita baca ‘listrik’) adalah royalti, maka seharusnya penggunaan listrik juga menjadi obyek Pajak Penghasilan;
6. Sesuai dengan kesepakatan internasional, untuk menentukan apakah suatu penghasilan termasuk dalam sewa/leasing/penggunaan harta, digunakan pembedaan antara penghasilan sehubungan penggunaan harta menurut Technical Advisory Group (TAG) OECD, yaitu:
   1. Harta tersebut secara fisik dikuasai oleh penyewa;
   2. Penyewa mengendalikan harta tersebut;
   3. Penyewa mempunyai kepentingan ekonomis atau kepemilikan yang signifikan atas harta yang disewa;
   4. Pemilik harta yang disewakan tidak menanggung resiko apabila terjadi penurunan penghasilan atau kenaikan biaya/pengeluaran, jika harta tersebut tidak berdaya guna;
   5. Pemilik tidak menggunakan harta tersebut secara bersamaan untuk memberikan memberikan pelayanan kepada perusahaan-perusahaan lainnya;

1. Secara fisik satelit tetap dikuasai oleh masing-masing operator telekomunikasi;
2. Pihak Pemohon Banding di Indonesia tidak mempunyai kontrol atas satelit Intelsat;
3. Satelit digunakan secara bersama-sama dalam arti dengan satelit yang sama, Intelsat menyalurkan bandwidth pada Pemohon Banding di Indonesia maupun ISP lain, baik di dalam maupun di luar negeri;

7. Lebih lanjut, kasus serupa pernah terjadi di India dan Australia, dimana dalam menangani kasus tersebut otoritas pajak di kedua negara memutuskan bahwa sewa bandwidth tidak termasuk dalam pengertian hak atas penggunaan harta berwujud, misalnya alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan. Menurut Australian Tax Office (ATO), perangkat jaringan hanya merupakan media untuk menyalurkan bandwidth. Apabila pelanggan/penyewa bermaksud menyewa bandwidth berbasis satelit, maka satelit tidak diserahkan oleh pihak yang menyewakan kepada penyewa (Australian Tax Office (ATO), Interpretative Decision, ATO ID 2006/30, Income Tax: Whether payments for the use of broadcasting and apparatus licences fall within the domestic law definition of a royalty, Date of Publication: 10 November 2006, http:Law.ato.gov.au /atolaw/view.htm);

8. Dalam Pasal 12 Ayat (3) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia – Inggris diatur bahwa the term “royalties” as used in this Article comprises:
   1. payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematograph films, and films or tapes for radio ortelevision broadcasting, or any patent, know-how, Trade mark, design or model, plan, secret formula or process; and
   2. payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any industrial, commercial or scientific equipment;

9. Selanjutnya, mengutip pendapat Prof. Klaus Vogel’s Commentary on Double Taxation Convention, dimana disebutkan bahwa “…., the use of a satellite is a service, not rental; this would not be the case only in the event that the entire direction and control over the satellite such as piloting, steerin were transferred to the user.” (IBFD, Case Number 735 of 2006 Dell International Services (India) Pvt. Ltd., Bangalore v. revenue, pages 14);
10. Adapun persewaan Bandwidth yang Pemohon Banding lakukan adalah lebih tepat termasuk ke dalam pengertian Jasa Laba/Usaha sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 Ayat (1) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia dengan Inggris yang menyebutkan the profit of an enterprise of a contracring state shall be taxable only that state unless the enterprise carries on business in the other contracting state through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other state but only so much of them as is directly or indirectly atrributeabte to the permanent establishment. Hal ini dikarenakan tidak ada satu pun pegawai dari pihak Intelsat yang datang ke Indonesia untuk memberikan jasa sewa bandwidth sehingga sepanjang pernbayaran jasa kepada Intelsat Global Sales & Marketing Ltd. (Intelsat) yang berdomisili di Inggris dan tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, maka hak pemajakan berada di negara domisili, yaitu Inggris;
11. Lebih lanjut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak di Indonesia melalui Nomor Putusan: Put.21166/PP/M.IX/13/2009 tanggal 17 Desember 2009, memutuskan bahwa sewa satelit tidak termasuk pengertian royalti sebagaimana dimaksud dalam Tax Treaty, sehingga merupakan penghasilan usaha (business profit) bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang menyewakan satelit. (Pengadilan Pajak, 17 Desember 2009, Putusan Nomor Put.21166/Pengadilan Pajak /M.IX/13/2009 halaman 36);
12. Pemohon Banding telah memperoleh Putusan Pengadilan Pajak atas kasus yang sama untuk tahun pajak 2005, dimana Majelis Hakim telah memutuskan pada tanggal 22 November 2010 berdasarkan Putusan Nomor: 27005/PP/M.X/13/2010 yang telah diucapkan pada tanggal 8 November 2010, dimana Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding. Selanjutnya, dalam halaman 28 dari putusan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sewa bandwidth tidak termasuk dalam pengertian royalty sebagaimana dimaksud Pasal 12 poin 2 huruf b dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Inggris. (Pengadilan Pajak , 22 November 2010, Putusan Nomor Put.27005/PP/M.X/13/2010 halaman 28-29);

13. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, karena atas kasus yang sama telah diputuskan di Pengadilan Pajak, maka Pemohon Banding berpendapat atas hal tersebut seharusnya dapat menjadi yurispudensi ataupun dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim untuk memutuskan permohonan banding Pemohon Banding;

1. Secara fisik satelit tetap dikuasai oleh pemilik satelit;
2. Pihak Pemohon Banding di Indonesia tidak mempunyai kontrol atas satelit Intelsat;
3. Satelit digunakan secara bersama-sama dalam arti atas satelit yang sama, Intelsat menyalurkan bandwidth pada Pemohon Banding di Indonesia maupun kepada ISP lain, baik di dalam maupun di luar negeri;

1. Bahwa adanya kesalahan dari pihak auditor, yaitu KAP Armen, Budiman & Rekan yang mengungkapkan penggunaan jasa Intelsat Global Sales & Marketing Ltd.. UK (“Intelsat”) dalam audit report untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp 1.817.424.025,00, yang mana seharusnya dalam pembukuan / general ledger Pemohon Banding adalah sebesar Rp 27.948.858,00. Selanjutnya, atas kesalahan tersebut, KAP Armen, Budiman & Rekan telah menjelaskan dalam surat Nomor : Ref.005NIII/BAR/2010 tanggal 24 Agustus 2010.
2. Dalam laporan audit tersebut tertulis bahwa sewa Intelsat untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp 27.948.858,00, dimana jumlah ini seharusnya adalah pembayaran atas sisa kekurangan tagihan yang selama ini Pemohon Banding bayarkan kepada pihak Intelsat atas pemakaian untuk tahun sebelumnya. Pihak Intelsat tidak pernah mengirimkan tagihan kepada Pemohon Banding setelah Desember 2007 karena pemakaian jasa Intelsat oleh Pemohon Banding telah berakhir pada Desember 2007, walaupun dalam addendum kontrak disebutkan sampai dengan Februari 2008.
3. Selanjutnya, atas pembayaran jasa persewaan Bandwidth berbasis satelit bukan termasuk ke dalam kategori pembayaran royalti, tetapi merupakan kategori penghasilan usaha (business profit) bagi Intelsat Global Sales & Marketing Ltd.. UK sebagaimana diatur dalam pasal 7 Tax Treaty Indonesia-Inggris.
4. Pemohon Banding telah memperoleh Putusan Pengadilan Pajak atas kasus yang sama untuk tahun pajak 2005, dimana Majelis Hakim telah memutuskan pada tanggal 22 November 2010 berdasarkan Putusan Nomor : 27005/PP/M.X/13/2010 yang telah diucapkan pada tanggal 8 November 2010, dimana Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding. Selanjutnya, dalam halaman 28 dari putusan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sewa bandwidth tidak termasuk dalam pengertian royalty sebagaimana dimaksud pasal 12 poin 2 huruf b dalam P3B antara Indonesia dan Inggris.
5. Lebih lanjut, halaman 29 dari putusan tersebut disebutkan bahwa penerimaan dari pembayaran sewa bandwidth dari Pemohon Banding kepada Intelsat adalah merupakan bagian dari usaha pokok Intelsat yang berdomisili di Inggris. Dengan demikian penerimaan atas penggunaan bandwidth bagi Intelsat adalah merupakan business profit. Bahwa oleh karena penghasilan atas penggunaan jasa sewa bandwidth bagi Intelsat sebagai Wajib Pajak Luar Negeri adalah merupakan business profit bagi Intelsat yang berdomisili di London — Inggris, maka hak pemajakannya atas penghasilan jasa satelit tersebut ada di negara domisili yakni Inggris dan negara Indonesia tidak berhak untuk melakukan pemotongan pajak.
6. Lebih lanjut, atas sengketa yang sama untuk tahun pajak 2007, Majelis Hakim telah memutuskan pada tanggal 20 Desember 2011 berdasarkan Putusan Nomor35363/PP/M.X/13/2011 yang telah diucapkan pada tanggal 5 Desember 2011, dimanaMajelis Hakim telah mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding.
7. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, karena atas kasus yang sama telah diputuskan di Pengadilan Pajak, maka Pemohon Banding berpendapat atas hal tersebut seharusnya dapat menjadi yurispudensi ataupun dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim untuk memutuskan permohonan banding Pemohon Banding.

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dalam Pasal 32A mengatur bahwa Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak;
2. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan InggrisTanggal 4 Mei 1993 :
   1. Pasal 12 ayat (2) huruf b mengatur bahwa sejumlah royalti dapat dikenakan pajak di negara dimana royalti itu timbul sesuai dengan undang — undang negara itu, tetapi jika pemilik dari royalti adalah warga negara lain maka pajaknya tidak akan melebihi 10% dari pengenaan kotor dari royalti;
   2. Pasal 12 ayat (3) huruf b mengatur bahwa istilah “Royalti” yang digunakan dalam pasal ini meliputi pembayaran apapun yang diterima sehubungan penggunaan ataupun hak untuk menggunakan hak cipta dari suatu literatur, pekerjaan yang bernilai seni dan sain meliputi film sinematografi, dan beberapa film atau rekaman untuk penyiaran radio atau televisi, atau pate6, petunjuk manual, merk dagang, rancangan atau model, rencana, informasi rahasia dan alat—alat perlengkapan industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan.
3. Undang undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak dalam Penjelasan Pasal 76 mengatur bahwa pasal ini memuat ketentuan alam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak. Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan.

bahwa atas penjelasan tertulis Terbanding Nomor: S-6000/PJ.07/2012 tanggal 27 Juli 2012, Pemohon Banding menyerahkan tanggapan tertulis Nomor : TTD-2337 tanggal 7 September 2012 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :
Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi pihak Terbanding sejumlah Rp.1.817.424.025,00 dengan penjelasan dan alasan yang telah Pemohon Banding sampaikan sebelumnya di dalam surat banding Pemohon Banding tanggal 24 November2011 No. 007/TAX/X1/011, surat tanggapan atas Surat Uraian Banding tanggal 5 April 2012 No. 004/TAX/IV/12, dan tambahanPenjelasan Surat No. TTD-1897 tanggal 13 Juli 2012;

1. Pasal ini hanyalah merupakan ketentuan umum, dimana menyebutkan bahwa HAKItersebut adalah milik Intelsat dan tidak menunjukkan adanya HAKI yang diserahkan dari Intelsat kepada Pemohon Banding. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya pasal yang menjelaskan lebih lanjut dan terperinci mengenai jenis HAKI yang diberikan ataupun digunakan oleh Pemohon Banding. Selanjutnya, dalam pasal 6.1 perjanjian tersebut secara jelas disebutkan bahwa Semua hak atas Hak atas Kekayaan Intelektual akan selalu menjadi milik Intelsat, dan Pelanggan tidak mempunyai hak lain apapun untuk menggunakannya. Lebih lanjut, dalam pasal 6.4 perjanjian tersebut juga disebutkan Lisensi ini tidak memberi Pelanggan kewenangan untuk menggunakan merek layanan, nama dagang,nirmana (design), atau merek dagang atau hak atas kekayaan intelektual sejenis milik Intelsat atau salah satu affiliasinya.
2. Selanjutnya, Pasal 3.1 dan Lampiran A (tentang Layanan) dari perjanjian tersebut di atas menyebutkan secara jelas bahwa layanan yang diberikan oleh Intelsat adalah Internet Trunking Services dan bukan merupakan pemberian atau penggunaan Hak Atas Kekayaaan Intelektual (HAKI).

bahwa menurut Pemohon Banding terjadi kesalahan Audit atas pembebanan jasa bandwidth sebesar Rp.1.817.424.025,00, seharusnya hanya sebesar Rp.27.948.858,00 dan kesalahan tersebut dijelaskan oleh KAP Armen Budiman & Rekan dengan Surat Nomor Ref.005/VIII/BAR/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dan Revisi atas Laporan Keuangan Pemohon Banding untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007 pada halaman 18 angka 19 yang menyatakan bahwa “ Besarnya jasa yang dikeluarkan oleh CBN selama tahun 2008 dan 2007 adalah sebesar Rp.27.948.858,00 dan Rp.8.929.945.356,00 yang disajikan sebagai biaya sewa satelit pada beban pokok.”;