:

bahwa dalam menguji Peredaran Usaha, Pemeriksa melakukan Uji Arus Uang-Piutang, Pemeriksa melakukan Koreksi atas Peredaran Usaha berdasarkan Uji Arus Uang-Piutang yang menurut Pemohon Banding selisih tersebut adalah pinjaman dari pemegang saham dan Pemohon Banding tidak dapat menunjukan bukti-bukti dan dokumen pendukung seperti Bukti Slip Setoran atau Transfer Uang dari Bank;

:

bahwa Koreksi dilakukan pengujian arus uang dan arus piutang yang menghasilkan total penyerahan sebesar Rp 19.043.557.990; sehingga terdapat koreksi Rp 5.728.904.450 namun pada saat keberatan Penyerahan PPN berubah menurut Wajib Pajak Rp 13.314.653.640 dan Penyerahan PPN menurut Peneliti Rp 19.005.007.745 Koreksi menjadi Rp 5.690.524.205;

:

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap berkas sengketa, penjelasan para pihak serta bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan, diuraikan sebagai berikut :

bahwa koreksi Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp5.700.753.966,00 didasarkan hasil analisa terhadap arus pitang dan arus uang masuk, sehingga Terbanding menyimpulkan terdapat penjualan yang tidak/belum dilaporkan oleh Pemohon Banding.

bahwa menurut Pemohon Banding, koreksi Terbanding tersebut disebabkan seluruh uang masuk dalam hal ini mutasi kredit Rekening Koran Bank dianggap sebagai penerimaan penjualan, sedangkan yang sebenarnya adalah adanya mutasi kredit karena adanya setoran tunai dari pemilik perusahaan.

bahwa Terbanding menyatakan. selama poses penelitian keberatan Tim Peneliti telah melakukan Peminjaman Catatan, Dokumen, Data Pertama dengan Surat Nomor: S-2076/WP122/BD.06/2011 tanggal 15 Nopember 2011 dan Peminjaman Catatan, Dokumen, Data Kedua dengan Surat Nomor : S-1534/WPJ.22/BD.06/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang dapat mendukung alasan keberatan Pemohon Banding, namun Pemohon Banding tidak dapat menunjukan Bukti Setor/Slip Setoran Uang Masuk Pinjaman, Slip Setoran/Transfer Pelunasan Utang, Rekening Koran dan SPT Tahunan Pemberi Pinjaman (adanya pengakuan piutang) dan Surat Perjanjian Hutang atau dokumen yang menunjukan bahwa uang yang masuk itu bukan merupakan pendapatan penjualan.

bahwa karena kurangnya bukti pendukung yang menunjukan bahwa atas uang masuk tersebut bukan merupakan penghasilan penjualan, maka atas uang masuk dalam rekening koran tersebut oleh Terbanding ditetapkan sebagai penghasilan atas penjualan yang belum dilaporkan Pemohon Banding.

bahwa berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding dalam proses persidangan, Majelis berpendapat sejak proses pemeriksaan sampai dengan proses keberatan Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen, catatan dan bukti-bukti yang terkait langsung dengan penjualan pada tahun yang bersangkutan termasuk pernyataan dari Pemegang Saham dan bukti slip setoran tunai yang dipermasalahkan oleh Terbanding, sedangkan yang tidak dapat diserahkan oleh Pemohon Banding adalah Rekening Koran Bank Pribadi, SPT Pribadi Pemegang Saham dan perjanjian utang piutang.

bahwa Majelis berpendapat, dokumen, catatan dan bukti-bukti yang telah diserahkan oleh Pemohon Banding pada saat pemeriksaan dan keberatan serta dalam persidangan telah dapat membuktikan bahwa seluruh penjualan yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah dilaporkan dalam SPT PPh Badan tahun 2006.

bahwa Majelis berpendapat, tidak diserahkannya Rekening Koran Bank dan SPT Pribadi Pemegang Saham dan Perjanjian utang-piutang yang memang tidak ada, tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan seluruh dokumen, catatan, dan bukti-bukti lainnya yang terkait dengan peredaran usaha yang telah diserahkan oleh Pemohon Banding sejak proses pemeriksaan, keberatan maupun dalam persidangan.

bahwa Majelis berpendapat koreksi Terbanding yang didasarkan pada analisis arus pitang dan arus uang tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat adanya penjualan yang tidak dilaporkan oleh Pemohon banding, namun hanya didasarkan pada asumsi bahwa semua mutasi uang masuk melalui rekening bank (mutasi kredit) dianggap sebagi hasil penerimaan penjualan.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp.5.700.753.966,00 tidak berdasarkan bukti-bukti yang kuat berlandaskan peraturan perundang- undangan pajak yang berlaku, sehingga tidak dapat dipertahankan.