:

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan KPP Pratama Palangka Raya Nomor LAP-86/WPJ.29/KP.0305/2011 tanggal 26 September 2011, diketahui bahwa untuk Tahun Pajak 2008 Pemohon Banding belum mempunyai pabrik pengolahan CPO dan hanya melakukan penyerahan TBS, pabrik CPO baru beroperasi pada pertengahan tahun 2010;

:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding atas koreksi seluruh Pajak Masukan sejumlah Rp1.995.102.572,00 tersebut di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

1.Pemohon Banding adalah Perusahaan Penghasil Minyak Kelapa Sawit (CPO);

bahwa Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa perusahaan Pemohon Banding merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) sesuai dengan ijin-ijin yang telah diterbitkan dari instansi-instansi terkait. Ijin-ijin tersebut adalah :

Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 583/I/PMDN/1997;Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas Nama PT Karya Dewi Putra Nomor 136 Tahun 2009; Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 05-11-6209-488-09;Dengan demikian, penyerahan utama perusahaan Pemohon Banding adalah minyak kelapa sawit (CPO) dan bukan tandan buah segar (TBS), sebagaimana diasumsikan oleh Terbanding;

bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan yang terintegrasi antara kebun dan pabrik. Tahun 2008 dan 2009, pabrik kelapa sawit Pemohon Banding belum beroperasi. Oleh karena itu, Pemohon Banding belum menghasilkan dan melakukan penyerahan minyak kelapa sawit (CPO).

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (2a) UU PPN, disebutkan : “Dalam hal Pengusaha Kena Pajak belum berproduksi, atau belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak sehingga Pajak Keluarannya belum ada (nihil), maka Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan Barang Kena Pajak, atau penerimaan Jasa Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud, atau impor Barang Kena Pajak tetap dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2), kecuali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8)”;

bahwa selain itu, dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa land clearing yang Pemohon Banding lakukan sekarang, tidak mungkin langsung mendapatkan manfaat dan tanah tersebut untuk penjualan TBS. Pada umumnya, setelah proses land clearing maka diadakan kegiatan penanaman yang akan baru diperoleh buahnya 4 sampai 5 tahun mendatang. Perlu diketahui bahwa 4 sampai 5 tahun mendatang dan tahun 2009, Pemohon Banding sudah tidak ada lagi penyerahan TBS. Bahkan dan tahun 2011, seluruh penyerahan Pemohon Banding adalah barang kena pajak berupa CPO;

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa meskipun pabrik minyak kelapa sawit (CPO) Pemohon Banding belum berproduksi dan melakukan penyerahan CPO, pajak masukan yang telah Pemohon Banding bayar tetap dapat dikreditkan seluruhnya;

2. Penerbitan Surat Edaran Nomor 90/PJ/2011 tanggal 23 November 2011 tentang Pengkreditan Pajak Masukan pada Perusahaan Terpadu (integrated) Kelapa Sawit;

bahwa Surat Edaran Nomor 90/PJ/2011 menegaskan tentang tata cara pengkreditan PPN oleh perusahaan kelapa sawit yang terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang PPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PPN. PPN Masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang nyata-nyata untuk kegiatan menghasilkan barang kena pajak (CPO/PKO), dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa meskipun pabrik minyak kelapa sawit (CPO) Pemohon Banding belum berproduksi pada tahun 2008 dan baru beroperasi serta melakukan penyerahan CPO pada tahun 2010, pajak masukan yang telah Pemohon Banding bayar tetap dapat dikreditkan seluruhnya;

3. Pajak Masukan Telah Memenuhi Ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa selain penjelasan di atas, Pemohon Banding juga ingin menjelaskan bahwa seluruh faktur pajak masukan yang Pemohon Banding terima selama masa pajak Januari 2009, diterbitkan dengan mencantumkan keterangan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN, dengan demikian, faktur pajak tersebut dapat Pemohon Banding kreditkan sebagai pajak masukan dalam SPT Masa PPN Pemohon Banding;

:

bahwa yang menjadi dasar hukum putusan ini adalah:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (“UU PPN”);

Pasal 9 ayat (2a) :
“Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan”;

Penjelasan Pasal 9 ayat (2a) :
“Dalam hal Pengusaha Kena Pajak belum berproduksi, atau belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak sehingga Pajak Keluarannya belum ada (nihil), maka Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan Barang Kena Pajak, atau penerimaan Jasa Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud, atau impor Barang Kena Pajak tetap dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2), kecuali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8)”;

Pasal 13 ayat (5) :
“Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :
a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak;
b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;

Pasal 16B ayat (3) :
“Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan”;

Penjelasan Pasal 16B ayat (3) :

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007;

Pasal 1 :
“Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah :
c. barang hasil pertanian;Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:pertanian, perkebunan, dan kehutanan;peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atauperikanan baik dari penangkapan atau budidaya, yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini”;

Pasal 3 :
“Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan”;

Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 :“Barang hasil perkebunan kelapa sawit sebagai barang hasil pertanian yang bersifat strategis yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai antara lain:

bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding melalui surat tanggal 6 Maret 2013 Nomor 042/RO-I/EXT/III/2013 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1203/WPJ.29/2012 tanggal 19Desember 2012 yang menolak keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari 2009 Nomor 00049/207/09/711/11 tanggal 27 September 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Pembetulan Nomor KEP-10003/WPJ.29/KP.0303/2012 tanggal 21 Nopember 2012;

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi positif Terbanding sebesar Rp1.995.102.572,00, berasal dari pajak masukan yang yang timbul dari perolehan BKP yang berhubungan dengan kebun seperti pupuk penyubur (fertlizer), kendaraan operasional perkebunan, maupun kendaraan angkut TBS yang digunakan untuk memproduksi TBS yang tidak disetujui Pemohon Banding;

bahwa ketidaksetujuan Pemohon Banding atas koreksi Terbanding berdasarkan alasan sebagai berikut :

Pemohon Banding merupakan Perusahaan Penghasil Minyak Kelapa Sawitbahwa dalam bulan Januari 2009, pabrik minyak kelapa sawit belum menghasilkan dan melakukan penyerahan minyak kelapa sawit (CPO). Sesuai dengan Pasal 9 ayat (2a) UU PPN yang menyatakan “Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu masa pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan”;Pemohon Banding berpendapat, pajak masukan yang telah dibayar tetap dapat dikreditkan seluruhnya;

bahwa seluruh faktur pajak masukan yang diterima selama bulan Januari 2009 telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN;

bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S-1539/WPJ.29/2013 tanggal 30 Mei 2013 menyatakan bahwa berdasarkan SPT PPN Masa Januari 2009 Pemohon Banding melakukan penyerahan TBS, dan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-86/WPJ.29/KP.0305/2011 tanggal 26 September 2011, Pemohon Banding belum mempunyai pabrik pengolahan CPO, serta pajak masukan yang ada adalah pajak masukan untuk kepentingan kebun yang digunakan untuk memproduksi TBS;

bahwa menurut Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 196/RO-I/EXT/VII tanggal 12 Juli 2013 menyatakan bahwa Pemohon Banding melakukan penyerahan TBS, sementara menunggu pabrik Pemohon Banding selesai dibangun. Pemohon Banding sudah mulai pembangunan pabrik kelapa sawit semenjak tahun 2009 dan selesai pada pertengahan tahun 2010. Sejak saat itu sudah tidak ada lagi penyerahan TBS;

bahwa berdasarkan data, keterangan lisan maupun tertulis di persidangan, Majelis memperoleh keterangan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding dalam keterangan tertulis kesimpulan akhir Nomor 010/PJ/KDP/I/2014 tanggal 9 Januari 2014 menyatakan bahwa meskipun pabrik minyak kelapa sawit (CPO) belum berproduksi dan melakukan penyerahan CPO, pajak masukan yang Pemohon Banding tetap dapat dikreditkan;

bahwa Terbanding dalam penjelasan tertulis Nomor S-323/PJ.07/2014 tanggal 22 Januari 2014 menyatakan bahwa Pemohon Banding membuat pernyataan yang ambigu (rancu) mengingat faktanya untuk tahun 2008 Pemohon Banding dalam SPT Masa PPN-nya telah mengakui adanya penyerahan TBS yang PPN-nya dibebaskan sementara Pajak Masukan yang terkait dengan penyerahan TBS tersebut tetap dikreditkan;

bahwa pada kesimpulan akhirnya Terbanding menyatakan bahwa terdapat fakta untuk tahun 2008 seluruh penyerahan Pemohon Banding merupakan penyerahan TBS dan koreksi Terbanding atas pajak masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat Tanpa Nomor tanggal 30 Oktober 2013 yang disampaikan pada persidangan tanggal 7 November 2013 perihal Tanggapan atas LHP Nomor LAP-86/WPJ.29/KP.0400/2011 tanggal 26 September 2011, faktur pajak masukan bulan Januari 2009 adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan tanggal 19 Desember 2013 menyampaikan Daftar Istilah Teknik Pada Faktur Pajak Tahun 2008 dan 2009, di mana istilah land clearing dirumuskan sebagai kegiatan pembukaan dan pengolahan lahan sampai dengan lahan tersebut siap ditanami kelapa sawit. Kegiatan land clearing ini dilakukan bertujuan menyiapkan areal siap tanam untuk menunjang pertumbuhan tanaman kelapa sawit dan memudahkan dalam pengelolaan kebun;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pekerjaan analisa pupuk dan pekerjaan land clearing termasuk dalam kegiatan yang berhubungan dengan kebun yang menghasilkan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit;

bahwa sesuai dengan SPT Masa PPN Pemohon Banding masa Januari 2009, Pemohon Banding melakukan penyerahan atas TBS tersebut, di mana menurut Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, penyerahan TBS dibebaskan dari pengenaan PPN;

bahwa berdasarkan Pasal 16B ayat (3) UU PPN menyatakan “Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan”;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas,bukti-bukti, keterangan baik lisan maupun tulisan dari para pihak, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis telah melakukan musyawarah dan sepakat untuk mempertahankan koreksi Terbanding dan menolak seluruh permohonan Pemohon Banding;