:

bahwa Terbanding mengusulkan mempertahankan koreksi atas Faktur Pajak cacat sebesar Rp489.109.248,00;

:

bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-151/PJ/2010, maka Faktur Pajak yang tidak dicoret pada bagian ”Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn” tidak termasuk dalam kategori Faktur Pajak cacat;

:

bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan karena faktur pajak standar harus diisi secara lengkap, jelas dan benar sebagaimana diatur daam Pasal 13 (5) Undang-Undang PPN junto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-159/PJ2006 tanggal 31 Oktober 2006;

bahwa lampiran IA PER-159/PJ/2006 tanggal 31 Oktoner 2006 memcontohkan pencoretan atas ketentuan yang tidak perlu pada bagian “Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn” sehingga terhadap Faktur Pajak yang telah diisi dengan tidak lengkap dan tidak jelas, Terbanding berpendapat tidak memenuhi syarat formal;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dilakukanya koreksi tersebut karena informasi-informasi yang harus dimuat dalam Faktur Pajak telah terpenuhi dalam Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding, sehingga seharusnya dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding menyatkan sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-151/PJ/2010 ditegaskan bahwa Faktur Pajak yang tidak dicoret pada bagian “Harga/Penggantian/Uang Muka/Termijn” tidak termasuk dalam kategori Faktur Pajak Cacat”

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berpendapat dengan tidak dilakukannya pencoretan pada “Harga/Penggantian/Uang Muka/Termijn”, tidak menyebabkan informasi pada Faktur Pajak menjadi tidak jelas, karena pada kolom keterangan/informasi yang menjelaskan jenis transaksi atau penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dikenai PPN telah jelas;

Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Faktur Pajak Masukan Cacat karena tidak dicoret sebesar Rp489.109.248,00 tidak dapat dipertahankan;

:

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka atas koreksi terhadap Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp841.000 dibatalkan;

:

bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut dapat dibuktikan kebenaran transaksinya dengan dokumen Faktur Pajak, dokumen pembelian dan pembayaran Pemohon Banding;

:

bahwa yang menjadi sengketa adalah Koreksi Faktur Pajak Masukan yang hasil klarifikasinya ”TidakAda” sebesar Rp1.847.602,00

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti berupa:

bahwa berdasarkan data yang diserahkan Pemohon Banding dalam sidang, Majelis memerintahkan Terbanding untuk menilai kembali bukti dan dokumen pendukung yang diserahkan Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang diserahkan Pemohon Banding, Pemohon Banding menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang diserahkan Pemohon Banding, Terbanding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Terbanding menyampaikan penjelesan tambahan, Sesuai Keputusan Dirjen Pajak nomor KEP-754/PJ./2001 menyatakan bahwa Jawaban konfirmasi ”tidak ada” dengan penjelasan bahwa faktur pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas faktur pajak yang belum dilaporkan PKP penjual, maka faktur pajak tersebut dapat dikreditkan. Tetapi jawaban konfirmasi ”tidak ada” tersebut tidak memberikan penjelasan apakah KPP yang bersangkutan telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT, dan tidak ada ralat terhadap jawaban konfirmasi tersebut sehingga terbanding meyakini bahwa faktur pajak tersebut tidak dapat dikreditkan

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Faktur Pajak koreksi atas Faktur Pajak Masukan tersebut karena dari jawaban klarifikasi dari KPP tempat terdaftarnya PKP Penjual, dinyatakan “tidak ada”, maka Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan Pemohon Banding tidak pernah diakui/dilaporkan oleh PKP Penjual dalam SPT Masa PPN nya, yang berarti bahwa PKP Penjual tidak pernah mengakui bahwa telah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada Pemohon Banding ;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Faktur Pajak Masukan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 33 UU KUP, Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-30/PJ.5/1989 tanggal 29 Juni 1989Junto butir 3 Surat Dirjen Pajak Nomor S-097/PJ.63/1989 tangal 22 April 1989, tentang tanggung jawab renteng, ditegaskan bahwa pembeli tidak dapat diminta mempertanggungjawabkan pembayaran PPN nya ke Kas Negara sepanjang yang bersangkutan dapat menunjukan Faktur Pajak yang asli dan sah dari Penjual;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan uji bukti dalam persidangan atas dokumen pendukung arus uang dan barang berupa Faktur Pajak, Invoice, Purchase Order, Surat Jalan/DO, tanda terima barang, perincian pembayaran dan rekening koran, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa dokumen yang tidak lengkap, namun Majelis berkesimpulan bahwa transaksi yang tidak dapat diyakini adalah yang bukti pembayarannya belum ada, namun dalam perkara a quo dokumen lengkap meksipun teradapat dokumen yang lainnya;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat koreksi atas Faktur Pajak Masukan sebesar Rp1.847.602,00 tidak dapat dipertahankan;