:

bahwa oleh karena pada dasarnya yang diserahkan oleh Pemohon Banding adalah TBS yang berdasarkan Pasal 16B ayat (1) huruf b UU PPN jo. Pasal 2 ayat (2) huruf c dan Pasal 1 angka 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 dibebaskan dari pengenaan PPN maka berdasarkan 16B ayat (3) UU PPN atas pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.

:

bahwa Perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dibidang Perkebunan Kelapa Sawit dan Industri Pengolahan Kelapa Sawit, dimana kebun menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang kemudian TBS tersebut diolah di PKS menjadi Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK);

:

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah koreksi pajak masukan yang dapat diperhitungkan :

Menurut Terbanding Rp1.493.500.517,00
Menurut Pemohon Banding Rp1.646.783.841,00
Koreksi Rp153.283.324,00

bahwa koreksi pajak masukan sebesar Rp153.283.324,00 adalah koreksi atas pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN;

bahwa Terbanding dalam KKP E.7.2 sebagai lampiran dari Laporan Pemeriksaan Pajak menyatakan sebagai berikut :

bahwa demikian pula Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya dan persidangan menjelaskan bahwa koreksi pajak masukan berdasarkan pada Pasal 16B ayat (3) Undang-undang PPN yang menyatakan Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/ atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan;

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada penyerahan BKP/JKP yang tidak terutang PPN dan /atau penyerahan BKP/JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN yang dilakukan oleh Pemohon Banding;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan bukti-butki antara lain :

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan bahwa Pemohon Banding disamping mempunyai usaha perkebunan kelapa sawit juga mempunyai pabrik pengolahan kelapa sawit;

bahwa dalam Surat Uraian Bandingnya Terbanding mengemukakan bahwa Pemohon Banding memiliki 2 (dua) unit yaitu unit perkebunan dan unit pengolahan, untuk unit perkebunan yang diserahkan adalah TBS yang dibebaskan dari pengenaan PPN, sedangkan unit pengolahan yang diserahkan adalah CPO, PK, Jasa olah, Jasa angkut yang atas penyerahannya dikenakan PPN;

bahwa berdasarkan bukti-bukti dan penjelasan para pihak diketahui bahwa :

bahwa Pasal 16B Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut:

Ayat (1):Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak,baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

Ayat (2):Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehanJasa KenaPajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan.

Ayat (3):Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehanJasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilaitidak dapat dikreditkan.

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, antara lain diatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1 huruf c Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :…Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah :c. barang hasil pertanian.

Pasal 1 angka 2 huruf a Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang :a. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;…yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini;

Pasal 2 ayat (2) huruf c Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa:…d. barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c;..dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Pasal 3:Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan bukti-bukti, penjelasan dalam persidangan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa berdasarkan Pasal 16B ayat (3) Undang-undang PPN, pajak masukan tidak dapat dikreditkan apabila terjadi penyerahan barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN, karena Pemohon Banding terbukti tidak menyerahkan barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN, maka pajak masukannya dapat dikreditkan, sehingga koreksi Terbanding atas pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp153.283.324,00 tidak dapat dipertahankan;