bahwa menurut Terbanding, pengukuhan Pemohon Banding sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah sejak tanggal 25 November 2009 berdasarkan pada surat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-07973/WPJ.08/KP.0203/2009 tanggal 25 November 2009, sebelum tanggal pengukuhan tersebut Pemohon Banding melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2009 dengan mengkreditkan Pajak Masukan dan kelebihan Pajak Pertambahan Nilai bulan sebelumnya sehingga Terbanding tidak mengakui pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai Masukan dan kelebihan Pajak Pertambahan Nilai bulan sebelumnya pada Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai tersebut;

bahwa adapun yang menjadi pokok sengketa adalah tidak diakuinya Pajak Masukan Pemohon Banding yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli Tahun 2009 yang telah dilaporkan kepada Terbanding dan diterima oleh Terbanding sesuai dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01094923/PPN1107/WPJ.08/KP.0203/2009 tanggal 20 Agustus 2009 jam 13 : 33, Petugas Penerima: Deden Novianto, S.E., status: Kurang Bayar Nilai Rp2.932.806,00 yang berasal dari total Pajak Keluaran sebesar Rp31.600.000,00 dikurangi Pajak Masukan Rp28.667.194,00;

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah tidak diakuinya Pajak Masukan Pemohon Banding yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli Tahun 2009 yang telah dilaporkan kepada Terbanding dan diterima oleh Terbanding sesuai dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01078177/PPN1107/WPJ.08/KP.0203/2009 tanggal 17 Juli 2009, Petugas Penerima: Deden Novianto, S.E., status: Kurang Bayar Nilai Rp2.932.806,00 yang berasal dari total Pajak Keluaran sebesar Rp.31.600.000,00 dikurangi Pajak Masukan Rp.28.667.194,00;

bahwa atas Pajak Masukan sebesar Rp28.667.194,00, tidak disetujui olehTerbanding sehingga dilakukan koreksi dengan alasan sebagai berikut:

bahwa menurut Terbanding Pemohon Banding menerbitkan Faktur Pajak sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan memperhitungkan Pajak Masukan sebelum tanggal Pengukuhan, terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding sesuai Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (8) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pemohon Banding harus menyetorkan jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak ke Kas Negara berikut sanksi administrasi;

bahwa menurut Terbanding, pengukuhan Pemohon Banding sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah sejak tanggal 25 November 2009 berdasarkan pada surat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-07973/WPJ.08/KP.0203/2009 tanggal 25 November 2009, sebelum tanggal pengukuhan tersebut Pemohon Banding melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2009 dengan mengkreditkan Pajak Masukan dan kelebihan Pajak Pertambahan Nilai bulan sebelumnya sehingga Terbanding tidak mengakui pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai Masukan dan kelebihan Pajak Pertambahan Nilai bulan sebelumnya pada Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai tersebut;

bahwa atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang telah dilaporkan oleh Pemohon Banding sejak Masa Pajak Mei sampai dengan Oktober Tahun 2009, dianggap sebagai “Surat Lain-lain” oleh Terbanding;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan Terbanding atas pengkreditan faktur Pajak Masukan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2009 karena Pemohon Banding berpendapat telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak pertama kali melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2009 dengan Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor: S-01062565/PPN1107/WPJ.08/KP.0203/2009 tanggal 19 Juni 2009;

bahwa menurut Pemohon Banding koreksi yang dilakukan Terbanding tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hanya berdasarkan “belum diterbitkannya Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak”;

bahwa menurut Pemohon Banding adalah tidak adil apabila Pemohon Banding harus menanggung beban Pajak Pertambahan Nilai atas Faktur Pajak Masukan yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual, mengingat Pemohon Banding telah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perpajakan;

bahwa menurut Pemohon Banding pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang-undang mengingat pajak itu merupakan peralihan kekayaan dari Rakyat kepada Pemerintah yang tidak ada imbalannya yang dapat ditujukan secara langsung, peralihan kekayaan dari satu pihak kepada pihak lain itu dapat terjadi dengan cara-cara yang baik dan adil;

bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 menyebutkan “Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk :

bahwa menurut Majelis peraturan Pasal 9 ayat (8) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tersebut di atas sudah jelas menyebutkan bahwa pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat dilakukan oleh Pengusaha sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

bahwa status Pengusaha Kena Pajak tidak otomatis diperoleh dengan cara melaporkan Surat Pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai, namun perlu dikukuhkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemohon Banding terdaftar, dengan demikian saat pengukuhan Pemohon Banding sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah tanggal 25 November 2009 berdasarkan pada surat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-07973/WPJ.08/KP.0203/2009 tanggal25 November 2009;

bahwa Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding terbukti telah memperhitungkan Pajak Masukan sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, bahwa dengan demikian Pajak Masukan sebesar Rp28.667.194,00 tidak boleh dikreditkan oleh Pemohon Banding sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 a quo;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2968/WPJ.08/2013 tanggal 17 Oktober 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-283/WPJ.08/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2009 Nomor:00028/207/09/402/12 tanggal 11 September 2012 atas nama Pemohon Banding sudah tepat dan harus dipertahankan;