bahwa Terbanding mengklarifikasi bahwa untuk usaha integrated langsung dinyatakan boleh mengkreditkan pajak masukan atas kebun adalah tidak benar. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran diatur masing-masing dan tidak harus selalu bersinggungan. Pengaturan mengenai Pajak Keluaran pada Pasal 4 Undang-Undang PPN sedangkan pengkreditan Pajak Masukan diatur pada Pasal 9 Undang-Undang PPN. Namun Pasal 9 Undang-Undang PPN tersebut belum mengatur lebih lanjut mengenai BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga diatur lebih lanjut dalam Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN;

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa Pemohon Banding telah melakukan penghitungan kembali Pajak Masukan atas kegiatan usaha terpadu dari perkebunan sawit sampai menjadi minyak CPO dan PK (inti sawit) untuk kegiatan usaha di Belitung. Sedangkan untuk kegiatan usaha perkebunan di Riau (yang tidak punya pabrik pengolahan TBS menjadi CPO) seluruh Pajak Masukannya dibiayakan;

A. Data dan fakta.

bahwa koreksi Terbanding masalah yuridis terkait Pajak Masukan atas kebun sawit tidak dapat dikreditkan, baik Pemohon Banding melakukan penyerahan TBS atau pun tidak.

bahwa kegiatan usaha perusahaan Pemohon Banding adalah usaha kelapa sawit terpadu, hasil akhir produksi berupa CPO (Crude Palm Oil) dan PK (Palm Kernel). Hasil perkebunan berupa Tandan Buah Segar (TBS) sebagian besar dipakai sendiri untuk bahan baku produksi dan sebagian lagi dijual dalam bentuk TBS.

B. Ketentuan yang berlaku :

1. Pasal 16B Ayat (3) Undang-Undang PPN.

bahwa berdasarkan Pasal 16 B ayat (3) Undang-Undang PPN yang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 dinyatakan bahwa:”Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.”

bahwa di dalam memori penjelasannya dijelaskan sebagai berikut:”….adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.”2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000.

bahwa Pasal 2 ayat (1) dinyatakan Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang:

bahwa Pasal 2 ayat (2) dinyatakan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) angka 2, wajib menghitung kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan tersebut dengan rumus sebagai berikut:

untuk bukan Barang Modal :X x PM Y

dengan ketentuan bahwa :

C. Pendapat Majelis :

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen-dokumen yang disampaikan Terbanding dan Pemohon Banding, Fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit terpadu (intergrated) yang mengelola unit Perkebunan yang menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, dan unit Pengolahan Kelapa Sawit yang terdiri dari Pabrik Kelapa Sawit yang menghasilkan Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK).

bahwa Pemohon Banding memiliki dua lokasi perkebunan kelapa sawit, yaitu di Belitung dan di Pekanbaru.

bahwa TBS Kelapa Sawit yang dihasilkan oleh Unit Perkebunan yang ada di Belitung sebagian besar digunakan/dipakai sebagai bahan baku di Unit Pengolahan (pabrik), dimana lokasi/tempat kegiatan usaha dari Unit Perkebunan (Kelapa Sawit) dan Unit Pengolahan (Kelapa Sawit) berada pada lokasi yang sama, dan atas Pajak Masukannya Pemohon Banding kreditkan.

bahwa Pemohon Banding dalam SPT Masa PPN-nya melaporkan adanya penyerahan/penjualan Tandan Buah Segar (TBS) yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang berasal dari Perkebunan Kelapa Sawit di Pekanbaru sebesar Rp9.607.622.955,00.

bahwa dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Terbanding mencantumkan adanya penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp9.607.622.955,00 sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai-nya.

bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 Pemohon Banding telah melakukan perhitungan kembali untuk Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa dalil primer Terbanding dalam melakukan koreksi adalah Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sedangkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 adalah sebagai dalil pelengkap.

bahwa menurut Majelis, berdasarkan fakta dalam persidangan terbukti Pemohon Banding adalah perusahaan integrated dengan jenis kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu yang mempunyai unit perkebunan dan pengolahan (pabrik) yang terdaftar sebagai satu Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak, yang menghasilkan minyak sawit dan minyak inti sawit.

bahwa menurut Majelis, berdasarkan fakta dalam persidangan terbukti Pemohon Banding melakukan pengolahan sebagian besar TBS hasil dari unit kebunnya yang ada di Belitung dan yang dibeli dari pihak lain di pabrik yang dimilikinya sendiri dan menjual kepada pihak lain dalam bentuk minyak sawit dan minyak inti sawit.

bahwa menurut Majelis, berdasarkan fakta dalam persidangan terbukti PemohonBanding juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak/dibebaskan pajak kepada pihak lain berupa Tandan Buah Segar;

bahwa menurut Majelis, penentuan dapat dikreditkannya suatu pajak masukan haruslah dikaitkan dengan bidang usaha dan penyerahan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak bukan dikaitkan dengan jenis barang yang dihasilkan oleh Pengusaha Kena Pajak, hal ini secara implisit sesuai dengan :

bahwa menurut Majelis, atas hasil produksi unit perkebunan Pemohon Banding berupa Tandan Buah Segar (TBS), untuk kebun yang berada di Belitung sebagian besar diproses menjadi Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK), sedangkan untuk kebun yang berada di Pekanbaru dijual dalam bentuk Tandan Buah Segar (TBS). Dimana menurut Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, penyerahan Tandan Buah Segar dibebaskan dari pengenaan pajak.

bahwa menurut Majelis, atas penyerahan TBS yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Pemohon Banding telah melakukan penghitungan kembali untuk Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga secara jelas Pasal 16B ayat (3) tidak dapat diterapkan pada sengketa banding ini.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan integrated (kebun dan pabrik) yang terdaftar sebagai satu Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan yang tidak terutang pajak, dan atas pajak masukannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding, Pemohon Banding telah melakukan penghitungan kembali untuk Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp311.252.163,00 tidak dapat dipertahankan.