:

bahwa atas penyerahan pupuk dari Pemohon Banding kepada PT. GGP yang berstatus Kawasan Berikat namun merupakan Badan Usaha Terpadu (Integrated), tetap terutang PPN karena penyerahan Barang Kena Pajak berupa pupuk tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang digunakan sebagai bahan pembantu atau penolong sehingga penyerahan pupuk tersebut tidak termasuk kedalam kategori sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.04/2002 tanggal 19 Oktpber 2005 yang menyebutkan bahwa atas pemasukan BKP dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) ke PDKB untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungut PPN dan PPnBM;

:

bahwa berdasarkan argumentasi dan bukti-bukti di atas maka atas penyerahan pupuk yang dipakai sebagai bahan baku yang nyatanyatanya diolah lebih lanjut sebelum dipakai perkebunan nanas yang berada di Kawasan Berikat tidak terutang PPN berdasarkan Pasal 14 huruf d Peraturan Keuangan Nomor: 101/PMK.04/2005 tanggal 19 Oktober 2005 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 291/KMK.05/1 997 tentang Kawasan Berikat mengatur bahwa terhadap Impor barang, pemasukan Barang Kena Pajak (BKP), pengiriman hasil produksi, pengeluaran barang, penyerahan kembali BKP, peminjaman mesin, pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) dan/atau dari Kawasan Berikat (KB) diberikan fasilitas: atas pemasukan BKP dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) ke PDKB untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungut PPN dan PPnBM;

:

bahwa menurut Majelis yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi Terbanding yang mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan BKP/JKP berupa pupuk ke Kawasan Berikat sebesar Rp167.497.840,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa menurut Majelis, Terbanding melakukan koreksi tersebut dengan alasan bahwa atas penyerahan pupuk dari Pemohon Banding kepada PT. GGP yang berstatus Kawasan Berikat namun merupakan Badan Usaha Terpadu (Integrated), tetap terutang PPN karena penyerahan Barang Kena Pajak berupa pupuk tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang digunakan sebagai bahan pembantu atau penolong sehingga penyerahan pupuk tersebut tidak termasuk ke dalam kategori sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.04/2002 tanggal 19 Oktpber 2005 yang menyebutkan bahwa atas pemasukan BKP dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) ke PDKB untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungut PPN dan PPnBM.

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding menyatakan ketidaksetujuannya atas alasan tersebut dengan alasan bahwa atas transaksi dengan PT. GGP, Pemohon Banding mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 57/KMK.04/2005 tentang Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB) kepada PT Great Giant Pineapple Co. yang berlokasi di desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, jo. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 779/KM.4/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 57/KMK.04/2005 tentang Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Pada Kawasan Berikat (PDKB) kepada PT. GGP Co. yang berlokasi di desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung.

bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan Pasal 14 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.04/2005 tanggal 19 Oktober 2005 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat mengatur bahwa terhadap Impor barang, pemasukan Barang Kena Pajak (BKP), pengiriman hasil produksi, pengeluaran barang, penyerahan kembali BKP, peminjaman mesin, pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) ke dan/atau dari Kawasan Berikat (KB) diberikan fasilitas: atas pemasukan BKP dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) ke PDKB untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungut PPN dan PPnBM.

bahwa Pemohon Banding melakukan penyerahan BKP berupa pupuk sebagai bahan pokok utama perkebunan nanas milik PT Great Giant Pineapple yang juga memiliki pabrik pengalengan nanas di dalam Kawasan Berikat.

bahwa penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding merupakan bahan baku untuk diproses lebih lanjut yaitu pupuk yang terlebih dahulu diolah karena terlebih dahulu dicampur dengan pupuk-pupuk kimia lain, sehingga mandapatkan suatu zat tertentu baru setelah itu dipakai sebagai bahan pokok perkebunan nanas yang berada di Kawasan Berikat.

bahwa hasil perkebunan nanas tersebut kemudian menjadi bahan baku pengalengan nanas untuk tujuan ekspor.

bahwa berdasarkan bukti-bukti serta penjelasan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam persidangan, Majelis dapat meyakini bahwa penyerahan pupuk yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada pengusaha di Kawasan Berikat yaitu PT. GGP adalah merupakan penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut.

bahwa oleh karenanya sesuai dengan Pasal 14 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.04/2005 tanggal 19 Oktober 2005 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 291/KMK.05/1997 atas penyerahan tersebut tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM.

bahwa dengan demikian koreksi Terbanding yang menyatakan bahwa atas penyerahan pupuk kepada PT. GGP sebesar Rp401.591.000,00 merupakan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

:

bahwa Terbanding berpendapat berdasarkan surat permohonan Pemohon Banding dapat diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan kegiatan pembelian BKP dan penjualan BKP dimana BKP tersebut tidak pernah masuk ke Indonesia guna efisiensi.

:

bahwa di dalam Laporan Keuangan, hasil penjualan dan pembelian cross trading tersebut tidak ditampilkan sebagai “Penjualan” dan “Pembelian/Harga Pokok Penjualan”, karena sering terjadi dispute (masalah) sehubungan dengan ekualisasi penjualan di PPh Badan vs DPP PPN di SPT PPN.

:

bahwa menurut Majelis yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi Terbanding yang mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi perdagangan pupuk yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan jumlah Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp90.751.440,00.

bahwa menurut Majelis, Terbanding mendasarkan koreksinya dengan alasan bahwa dalam kegiatannya menyerahkan jasa perdagangan (berupa jasa perantara), Pemohon Banding berada di dalam daerah pabean dan penerima manfaat dari jasa yang diserahkan oleh Pemohon Banding yaitu Liven Agrichem Pte. Ltd., Singapore berada di luar daerah pabean namun mempunyai kantor perwakilan di Indonesia.

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (3) Undang- undang Pajak Pertambahan Nilai bahwa terhadap jasa yang dilakukan oleh Pemohon Banding yaitu jasa perdagangan yang berupa jasa perantara tidak termasuk jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, dan oleh karena kegiatan menyerahkan jasa perdagangan yang berupa jasa perantara tersebut dilakukan di dalam daerah pabean, maka atas penyerahan jasa tersebut merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

bahwa Pemohon Banding merasa keberatan dan mengajukan banding atas koreksi Terbanding tersebut dengan alasan bahwa transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah transaksi cross trading yaitu transaksi perdagangan dilakukan di luar daerah pabean.

bahwa Pemohon Banding membeli barang berupa pupuk dari Liven Agrichem Pte. Ltd., Singapore dan kemudian menjualnya kembali kepada Taiwan Fertilizer, Ltd, yang berkedudukan di Taiwan.

bahwa pupuk tersebut langsung dikirimkan kepada pihak pembeli di Taiwan tanpa pernah melalui wilayah pabean Indonesia sebagaimana telah dibuktikan dengan dokumen-dokumen ekspor impor yang antara lain berupa Bill of Lading (B/L), Certificate of Origin, Packing List, dan lainnya yang menyatakan bahwa pupuk dikirimkan tanpa melalui Indonesia.

bahwa atas penjualan pupuk tersebut Pemohon Banding mendapatkan margin sebesar US$ 2.00 per MT sesuai dengan Kontrak Perjanjian antara Pemohon Banding dengan Taiwan Fertilizer Co. Ltd. dan Liven Agrichem Pte. Ltd..

bahwa Pemohon Banding tidak pernah mengetahui adanya perwakilan dagang dari Liven Agrichem Pte. Ltd. yang menurut Terbanding ada di Jakarta, karena Pemohon Banding hanya berhubungan dengan Agrichem Pte. Ltd. yang ada di Singapura.

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti untuk mendukung permohonan bandingnya antara lain sebagai berikut:
P.60.fotokopi kontrak PT. PGM dengan TFC,
P.61.fotokopi kontrak PT. PGM dengan LAS,
P.62.fotokopi Bill of Lading (B/L),
P.63. fotokopi Certificate of quantity and quality,
P.64. fotokopi Certificate of vessel’s hold/hatches cleanliness,
P.65. fotokopi Packing List,
P.66. fotokopi Certificate of Origin,
P.67. fotokopi Telegraphic transfer USD (X+2) dari TFC,
P.68. fotokopi Telegraphic transfer USD X ke LAS,
P.69. fotokopi rekening koran,
P.70.fotokopi Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 57/KMK.04/2005 tanggal 14 Februari 2005,
P.71.fotokopi Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 779/KM.04/2005 tanggal 13 Mei 2005,
P.72.fotokopi Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 101/PMK.04/2005 tanggal 19 Oktober 2005,
P.73. fotokopi dokumen BC 4.0,
P.74. fotokopi invoice ke PT GGPC,
P.75. fotokopi Faktur Pajak,
P.76. fotokopi Rekening Koran Pembayaran dari PT GGPC,
P.77. fotokopi Surat penegasan nomor: S-798/PJ.52/2005 tanggal 31 Agustus 2005,
P.78. Alur Bisnis Cross Trading,
P.79.fotokopi Sales Contract PT. PGM dengan Taiwan Fertilizer Co., Ltd.;
P.80.fotokopi SPT PPN Masa Pajak Desember, Oktober, September,Juni, Mei, Januari 2010;
P.81. fotokopi lembar 1 SSP Nihil Pajak Penghasilan Bada Tahun Pajak 2010;
P.82.fotokopi SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Pembetulan ke-nol dan Pembetulan ke-satu;

bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, menyatakan:“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha,
b. impor Barang Kena Pajak,
c. penyerahan Jas kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan olehPengusaha,
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, atau
e. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak,
f. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;g. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.”

bahwa Majelis berpendapat Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 a quo mengatur tentang objek Pajak Pertambahan Nilai.

bahwa Majelis berpendapat bahwa konsep objek pajak yang digunakan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 a quo, bersifat restriktif dan limitatif, sehingga karena tidak diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 a quo, Majelis berpendapat atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak diluar Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha bukan objek Pajak Pertambahan Nilai sehingga tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

bahwa berdasarkan uraian penjelasan dalam persidangan serta bukti-bukti yang didapatkan selama persidangan, Majelis berpendapat bahwa transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah transaksi penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan di luar daerah pabean Indonesia.

bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 a quo, penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak termasuk dalam penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.

bahwa Majelis juga berpendapat bahwa penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding bukan merupakan transaksi jasa perdagangan sebagaimana penilaian Terbanding namun merupakan transaksi jual beli atau perdagangan barang berupa pupuk, sesuai dengan bukti perjanjian antara Pemohon Banding dengan Liven Agrichem Pte. Ltd. dan Taiwan Fertilizer Co., Ltd. serta bukti- bukti dokumen pengiriman barang, sehingga ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.52/1996 dan S-1178/PJ.51/2001 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Perdagangan menjadi tidak relevan digunakan.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp90.751.440,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.