Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-53195/PP/M.VIA/16/2014
Tinggalkan komentar4 Januari 2018 oleh anggi pratiwi
Keputusan Pengadilan Pajak
RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-53195/PP/M.VIA/16/2014
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-53195/PP/M.VIA/16/2014
JENIS PAJAK
Pajak Pertambahan Nilai
Pajak Pertambahan Nilai
TAHUN PAJAK
2010
2010
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapKoreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp 42.000.000,00;
|
Menurut Terbanding
|
:
|
bahwa Faktur Pajak belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual belum menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KEP-754/PJ./2001 Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan;
|
||||||||||||||||||||||||
|
Menurut Pemohon
|
:
|
bahwa PT. APP selaku PKP Penjual telah menyetor dan melaporkan Faktur Pajak tersebut ke KPP Pratama Cilegon, namun karena pelaporannya secara manual di KPP Pratama tidak bisa merekam data tersebut, agar data tersebut dapat direkam maka KPP Pratama Cilegon mengirimkan dokumen tersebut ke Dirjen Pajak Pusat agat data tersebut bisa direkam;
|
||||||||||||||||||||||||
|
Menurut Majelis
|
:
|
bahwa koreksi Terbanding atas pajak masukan sebesar Rp 42.000.000,00 dengan dalil jawaban konfirmasi menyatakan tidak ada, dengan perincian faktur pajak sebagai berikut :
bahwa Pemohon Banding menyatakan faktur pajak masukan tersebut telah dibayar dan dilaporkan oleh PKP lawan transaksi ke KPP Pratama Cilegon, namun ditolak oleh KPP karena belum e-SPT (manual);
bahwa pada tanggal 26 Maret 2014 dan 7 April 2014, Terbanding danPemohon Banding melakukan uji bukti terhadap bukti-bukti berupa :1. Invoice2. Faktur Pajak3. Bukti pembayaran4. Bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)
bahwa dalam uji bukti tersebut Terbanding menyatakan hal-hal sebagai berikut:
bahwa data yang diberikan oleh Pemohon Banding sudah lengkap dan memenuhi persyaratan pengkreditan Faktur Pajak yang diterima dari lawan transaksi.
bahwa data yang diberikan oleh Pemohon Banding telah membuktikan bahwa PPN atas Faktur Pajak tersebut telah lunas dan dibayarkan kepada pihak lawan transaksi.
bahwa berdasarkan fakta dan keterangan yang disampaikan Terbanding danPemohon Banding di persidangan, Majelis berpendapat sebagai berikut:
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen-dokumen berupa account statement, Surat permohonan pembayaran dari PT. APP no 010/APP- INV/XI/2010 tanggal 16-11-2010, Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat (2) Nomor 000025/PPH4 Tanggal 05 Januari 2011, Purchase Order no ID-31019717 tanggal 27-08-2010, Letter of Acceptance No. KSB LOI/31019717, Jaminan Pelaksanaan No.
Bahwa 2464140, Berita Acara Serah Terima Barang No.007/BA-STB/XI/2010, Bank payment voucher, kuitansi pembayaran No010/APP/KW/XI/2010, terbukti terdapat pembayaran atas Faktur Pajak Masukan No: 010-000-1000000010 tanggal 16/11/2010 sebesar Rp.42.000.000,00.
bahwa Majelis berkeyakinan Pemohon Banding sudah melakukan pembayaran faktur pajak masukan nomor 010-000-1000000010 tanggal 16/11/2010 sebesar Rp 42.000.000,00 sehingga dapat dikreditkan.
bahwa pasal 16F Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 mengatur : “Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar”.
bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas faktur pajak masukan sebesar Rp 42.000.000,00 tidak dapat dipertahankan.
bahwa dalam sengketa pajak masa pajak November 2010 ini, Terbanding dalam SKPKB Nomor 00613/207/10/055/12 Tanggal 27 April 2012 yang diterbitkan tanggal 27 April 2012 menghitung banyaknya bulan dalam sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP sebanyak 24 bulan.
bahwa menurut pendapat Majelis, perhitungan banyaknya bulan dalam SKPKB a quo yang menghitung banyaknya bulan dalam sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP seharusnya adalah 17 bulan, oleh karenanya dalam putusan ini, Majelis menghitung banyaknya bulan dalam sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP adalah sebanyak 17 bulan.
|
||||||||||||||||||||||||
MENIMBANG
Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, Keterangan serta bukti- bukti para pihak dalam persidangan.
Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, Keterangan serta bukti- bukti para pihak dalam persidangan.
MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;
Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;
Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
MEMUTUSKAN
Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: : KEP-1292/WPJ.07/2013 tanggal04 Juli 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2010 Nomor00613/207/10/055/12 tanggal 27 April 2012, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :
Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: : KEP-1292/WPJ.07/2013 tanggal04 Juli 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2010 Nomor00613/207/10/055/12 tanggal 27 April 2012, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :
|
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak:
|
|
|
|
Ekspor
|
Rp
|
353.890.309,00
|
|
Penyerahan yg Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri
|
Rp
|
11.942.533.475,00
|
|
Penyerahan yg Pajak Pertambahan Nilai-nya dipungut oleh Pemungut
|
Rp
|
0,00
|
|
Jumlah Penyerahan
|
Rp
|
12.296.423.784,00
|
|
Pajak Pertambahan Nilai yg harus dipungut sendiri
|
Rp
|
1.194.253.348,00
|
|
Pajak yg dapat dikreditkan
|
Rp
|
1.153.262.707,00
|
|
Juml Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yg kurang bayar
|
Rp
|
40.990.641,00
|
|
Kelebihan yang sudah dikompensasikan
|
Rp
|
2.238.382,00
|
|
Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang Bayar
|
Rp
|
43.229.023,00
|
|
Sanksi Administrasi :
|
|
|
|
Pasal 13 ayat (2) KUP (2% x 17 bln x Rp 40.990.641)
|
Rp
|
13.936.817,00
|
|
Pasal 13 ayat (3) KUP
|
Rp
|
2.238.382,00
|
|
Jumlah PPN yang masih harus dibayar
|
Rp
|
59.404.222,00
|
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 oleh Hakim Majelis VIA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :
Tri Hidayat Wahyudi,Ak.,M.B.A sebagai Hakim Ketua,
Drs. Aman A Sinulingga, Ak sebagai Hakim Anggota,
Wishnoe Saleh Thaib, Ak.,M.Sc sebagai Hakim Anggota,
Yang dibantu oleh Ir. Hendaryati, M.M., sebagai Panitera Pengganti,
Tri Hidayat Wahyudi,Ak.,M.B.A sebagai Hakim Ketua,
Drs. Aman A Sinulingga, Ak sebagai Hakim Anggota,
Wishnoe Saleh Thaib, Ak.,M.Sc sebagai Hakim Anggota,
Yang dibantu oleh Ir. Hendaryati, M.M., sebagai Panitera Pengganti,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti,
serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.
PENGADILAN PAJAK 